-->

Notification

×

Iklan

Iklan

KOMUNITAS TULI: MENGAPA KITA HARUS PEDULI?

Senin, 02 November 2026 | November 02, 2026 WIB Last Updated 2026-11-03T04:09:00Z


Saatnya Masjid, Kampus, Pemerintah, dan Masyarakat Membuka Ruang yang Setara


Oleh Saifuddin A. Rasyid

Al-Rasyid.id | Senin, 2 November 2026, siang, saya berkesempatan duduk sejenak dan berdiskusi singkat di kantin Rumoh Aceh kompleks UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Bapak Harri Santoso, Kepala Unit Layanan Disabilitas (ULD) UIN Ar-Raniry, Ibu Nashriyah, pakar inisiatif gender dan anak UIN Ar-Raniry, serta seorang rekan dari Pijar Foundation Jakarta, Ibu Ellya, yang baru saja mendarat di Banda Aceh untuk menjalankan salah satu misi kerja sama Pijar Foundation dengan UIN Ar-Raniry.


Ada beberapa hal yang kami bicarakan. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah keberadaan dan pelayanan terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli. Pembicaraan ini sebenarnya bukan hal baru. Beberapa waktu lalu kita pernah mulai memikirkan sebuah program sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar, yakni menyediakan penerjemah bahasa isyarat secara langsung ketika khutbah Jumat berlangsung di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry.


Gagasan tersebut sebelumnya juga pernah menjadi perhatian Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Mujiburrahman. Karena itu, dalam pertemuan kemarin saya kembali mengangkatnya kepada Pak Harri, Ibu Nashriyah, dan Ibu Ellya. Respons dan peluang kerja samanya patut kita sambut dengan optimisme.


Bayangkan, ketika azan Jumat berkumandang, saudara-saudara kita yang Tuli, yang selama ini mungkin hanya dapat mengikuti suasana ibadah tanpa memahami isi khutbah, kini dapat duduk bersama jamaah lainnya, menyimak pesan-pesan agama melalui penerjemah bahasa isyarat. Mereka tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi juga memperoleh kesempatan memahami nasihat, ilmu, dan pesan keagamaan yang disampaikan khatib.


Bukankah masjid seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh umat?


Mereka Bukan Tidak Memiliki Suara


Kita perlu mengubah cara pandang terhadap komunitas Tuli. Mereka bukan orang-orang yang tidak memiliki suara, tidak memiliki pikiran, atau tidak mampu berkontribusi. Mereka memiliki kemampuan, kecerdasan, perasaan, cita-cita, dan potensi yang dapat berkembang sebagaimana manusia lainnya.


Sebagian di antara mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Ada yang menggunakan alat bantu dengar, ada yang membaca gerak bibir, dan ada pula yang memiliki kemampuan komunikasi lisan. Kondisi setiap orang tentu tidak sama. Karena itu, pelayanan kepada mereka juga tidak boleh menggunakan pendekatan yang seragam.


Organisasi internasional seperti World Federation of the Deaf (WFD) mengingatkan bahwa persoalan komunitas Tuli bukan semata-mata tentang kemampuan mendengar, melainkan juga tentang akses bahasa, informasi, pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang memiliki struktur dan tata bahasa sendiri, bukan sekadar gerakan tangan untuk menggantikan percakapan lisan.


Dengan demikian, hambatan terbesar sering kali bukan terletak pada kemampuan individu, tetapi pada lingkungan sosial yang belum menyediakan akses komunikasi yang memadai.


Berapa Jumlah Mereka?


Pertanyaan berikutnya, berapa sesungguhnya jumlah saudara-saudara kita yang mengalami hambatan pendengaran?


Data yang tersedia belum sepenuhnya seragam karena setiap lembaga menggunakan kategori dan metode pendataan yang berbeda. Ada yang mencatat tunarungu, rungu-wicara, disabilitas sensorik, dan ada pula yang mengukur tingkat kesulitan mendengar.


Badan Pusat Statistik melalui hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 mencatat bahwa di Aceh terdapat 4.183 penduduk berusia lima tahun ke atas yang sama sekali tidak dapat mendengar, 14.075 orang mengalami banyak kesulitan mendengar, dan 77.896 orang mengalami sedikit kesulitan mendengar. Jika ketiga kategori tersebut digabungkan, terdapat 96.154 penduduk dengan tingkat kesulitan mendengar yang beragam. Angka ini tidak boleh disamakan dengan jumlah orang Tuli dalam pengertian identitas komunitas maupun jumlah penyandang disabilitas sensorik rungu menurut kategori administratif. Namun, angka tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan pendengaran menyentuh masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.


Sementara itu, data BPS berdasarkan SUPAS 2025 menunjukkan prevalensi penduduk usia lima tahun ke atas yang mengalami kesulitan mendengar secara nasional sekitar 0,41 persen. Ini merupakan ukuran kesulitan fungsional, bukan angka khusus orang yang sama sekali tidak dapat mendengar ataupun jumlah anggota komunitas Tuli.


Di Aceh, data Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada Pemilu 2024 mencatat 1.126 pemilih penyandang tunarungu. Angka ini pun hanya menggambarkan pemilih yang terdata, bukan seluruh populasi Tuli atau masyarakat yang mengalami hambatan pendengaran di Aceh.


Untuk Banda Aceh sendiri, kita masih membutuhkan angka khusus yang terpilah dan mutakhir. Pemerintah Aceh sebenarnya telah memiliki dataset jumlah penduduk menurut jenis disabilitas dan kabupaten/kota melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Namun, angka spesifik penyandang disabilitas sensorik rungu untuk Banda Aceh perlu diekstraksi dan dikonfirmasi kembali kepada instansi terkait.


Artinya, pekerjaan pertama kita adalah memperbaiki pendataan. Jangan sampai saudara-saudara kita ada di tengah masyarakat, tetapi tidak terlihat dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.


Masjid Juga Harus Mendengar Kebutuhan Mereka


Dalam perspektif Islam, perhatian terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar urusan sosial, melainkan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia.


Allah SWT mengabadikan teguran dalam Surah Abasa ayat 1–10, ketika Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum yang datang meminta pengajaran. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi yang tunanetra. Peristiwa tersebut mengandung pelajaran mendalam bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan seseorang yang datang mencari ilmu dan petunjuk.


Bahkan, Abdullah bin Ummi Maktum dipercaya Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan bersama Bilal. Dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tunanetra yang menjalankan tugas azan setelah memperoleh informasi mengenai masuknya waktu Subuh. Dalam riwayat lain, ia juga pernah ditunjuk menggantikan Rasulullah SAW memimpin salat ketika beliau tidak berada di tempat.


Memang, riwayat tersebut berbicara tentang sahabat tunanetra, bukan Tuli, dan kita tidak menemukan keterangan sejarah yang kuat bahwa khutbah Jumat pada masa Rasulullah SAW sudah diterjemahkan menggunakan bahasa isyarat. Karena itu, kita tidak perlu memaksakan klaim sejarah. Namun, nilai yang dapat kita petik sangat jelas: Rasulullah SAW memberikan ruang, kepercayaan, dan peran kepada sahabat yang memiliki keterbatasan fisik.


Dalam khazanah fikih Syafi’iyah, pembahasan mengenai kewajiban Jumat bagi orang Tuli juga menarik. Departemen Ifta Kerajaan Yordania melalui Fatwa Nomor 3633 tanggal 12 Agustus 2021, dengan merujuk kitab Busyra al-Karim, menjelaskan bahwa seorang muslim Tuli yang memenuhi syarat kewajiban Jumat tetap menghadiri salat Jumat. Ia memperoleh uzur dalam hal tidak dapat mendengar khutbah. Bahkan, fatwa tersebut secara tegas membolehkan dan menganjurkan penerjemahan khutbah menggunakan bahasa isyarat agar mereka dapat memahami isi khutbah, hukum agama, nasihat, dan doa.


Ini merupakan rujukan fikih kontemporer yang sangat relevan dengan rencana kita di Masjid Fathun Qarib.


Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh rupa, keadaan fisik, atau kedudukan sosialnya, melainkan oleh ketakwaannya.


Karena itu, jangan sampai masjid yang setiap Jumat berbicara tentang kasih sayang, persaudaraan, dan keadilan justru belum mampu menghadirkan akses bagi sebagian jamaah yang membutuhkan bahasa isyarat.


Hak Mereka Bukan Belas Kasihan


Persoalan ini juga memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.


Pasal 18 mengatur hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan memperoleh akomodasi yang layak. Pasal 19 menegaskan hak memperoleh pelayanan publik yang optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi, termasuk pendampingan, penerjemahan, dan fasilitas yang mudah diakses tanpa tambahan biaya.


Ini berarti menyediakan penerjemah bahasa isyarat bukan semata-mata kebaikan hati pengelola lembaga. Ia merupakan bagian dari pemenuhan hak.


Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga menekankan akses terhadap informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan bahasa isyarat serta penyediaan penerjemah profesional.


Dalam konteks pendidikan, World Federation of the Deaf menegaskan pentingnya lingkungan belajar yang menyediakan bahasa isyarat, guru yang kompeten, serta kesempatan berinteraksi dengan sesama komunitas Tuli. Pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan seseorang di dalam ruang kelas yang sama, tetapi memastikan ia benar-benar dapat memahami pelajaran dan mengembangkan potensinya.


WHO juga mengingatkan bahwa gangguan pendengaran yang tidak tertangani dapat memengaruhi komunikasi, pendidikan, dan partisipasi sosial. Pada 2026, WHO memperkirakan sekitar 430 juta orang di dunia membutuhkan rehabilitasi untuk mengatasi gangguan pendengaran yang berdampak signifikan.


Dari perspektif psikologi dan pendidikan, kita memahami bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, interaksi, dan kesempatan belajar. Ketika akses komunikasi dibuka, seseorang memperoleh ruang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan profesionalnya.


Maka, yang perlu kita bangun bukan rasa iba yang berlebihan, melainkan lingkungan yang memungkinkan mereka tumbuh dan berdaya.


Mereka Hebat, Mari Beri Ruang untuk Berkarya


Saya ingin menyampaikan penghargaan dan semangat kepada saudara-saudara kita dari komunitas Tuli. Jangan pernah merasa rendah diri, jangan merasa masa depan tertutup, dan jangan membatasi cita-cita hanya karena kondisi pendengaran yang Allah titipkan.


Teruslah belajar, bekerja, berinovasi, berorganisasi, berwirausaha, dan berkarya. Kembangkan kemampuan sesuai minat dan keahlian. Dunia pendidikan, teknologi digital, seni, desain, bisnis, dan berbagai bidang pekerjaan terbuka untuk dikembangkan.


Kita telah menyaksikan bagaimana teknologi digital membuka peluang yang semakin luas. Komunikasi visual, teks, video dengan takarir, aplikasi penerjemah, dan berbagai teknologi pendukung dapat membantu memperluas partisipasi.


Masyarakat juga harus mengubah kebiasaan. Ketika berhadapan dengan saudara-saudara kita yang Tuli, jangan langsung menganggap mereka tidak memahami pembicaraan. Berbicaralah dengan sikap bersahabat, gunakan tulisan atau media komunikasi yang dapat dipahami, dan jangan malu mempelajari beberapa isyarat dasar.


Jangan menjadikan perbedaan cara berkomunikasi sebagai batas bagi kesempatan yang seharusnya tersedia.


ULD UIN Ar-Raniry, Mari Tangkap Peluang Ini


Dalam konteks UIN Ar-Raniry, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan universitas, khususnya Rektor Prof. Mujiburrahman, yang telah memberikan perhatian terhadap pengembangan layanan bagi penyandang disabilitas. Visi seperti ini perlu diterjemahkan menjadi program yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.


Kepada Unit Layanan Disabilitas UIN Ar-Raniry, ada beberapa langkah yang patut segera dipertimbangkan.


Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan komunitas Tuli di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. ULD dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial, SLB, komunitas Tuli, organisasi penyandang disabilitas, serta lembaga pendidikan lainnya.


Kedua, membangun kemitraan dengan Pijar Foundation dan komunitas bahasa isyarat untuk menyiapkan penerjemah yang kompeten. Penggunaan bahasa isyarat perlu disesuaikan dengan bahasa yang dipakai komunitas sasaran, termasuk BISINDO maupun sistem isyarat lain yang relevan. Libatkan pengguna bahasa isyarat sendiri dalam perencanaan dan evaluasi.


Ketiga, memulai program khutbah Jumat ramah Tuli di Masjid Fathun Qarib. Pengelola masjid siap bekerja sama dengan ULD untuk menyediakan tempat khusus yang memungkinkan jamaah melihat penerjemah dengan jelas, mengatur pencahayaan, posisi, dan tata ruang, serta memastikan penerjemah memahami isi khutbah sebelumnya.


Keempat, mengembangkan layanan aksesibel di lingkungan kampus, seperti penerjemahan kegiatan akademik, seminar, kuliah umum, orientasi mahasiswa, informasi beasiswa, layanan administrasi, dan kegiatan kemahasiswaan.


Kelima, mengidentifikasi peluang program pemerintah untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, penempatan kerja, bantuan alat bantu, dan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Komunitas Tuli harus menjadi salah satu kelompok yang secara aktif dijangkau ketika pemerintah membuka program-program tersebut.


Keenam, memberikan pelatihan dasar bahasa isyarat kepada dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, pengelola masjid, dan mahasiswa. Dengan demikian, inklusivitas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit, melainkan menjadi budaya kampus.


Ketujuh, menyediakan ruang konsultasi dan saluran pengaduan yang dapat diakses melalui pesan tertulis, video bahasa isyarat, atau pendamping yang kompeten. Jangan sampai ketika menghadapi masalah, mereka justru kesulitan menemukan tempat untuk menyampaikan keluhan.


Jangan Menunggu Sempurna untuk Memulai


Ada momentum yang sangat dekat. Setiap 3 Desember, dunia memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional atau International Day of Persons with Disabilities. Tahun ini, peringatannya tinggal sekitar satu bulan lagi.


Saya membayangkan, menjelang momentum tersebut, UIN Ar-Raniry dapat memulai sebuah langkah konkret. Tidak perlu menunggu seluruh program selesai dirancang. Kita bisa memulainya dengan satu layanan yang sederhana tetapi langsung dirasakan manfaatnya: khutbah Jumat dengan penerjemah bahasa isyarat di Masjid Fathun Qarib.


Tentu perlu koordinasi, kesiapan penerjemah, komunikasi dengan komunitas Tuli, dan dukungan pimpinan. Namun, semua itu dapat dipersiapkan bersama.


Bahkan, jika memungkinkan, momentum 3 Desember dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan program tersebut kepada masyarakat, mengundang komunitas Tuli, sekaligus membangun komitmen bersama.


Saya percaya, apabila UIN Ar-Raniry dapat memulainya, langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain di Aceh, perguruan tinggi, kantor pemerintahan, dan lembaga pelayanan publik.


Akhirnya, pertanyaan dalam judul tulisan ini perlu kita jawab bersama. Komunitas Tuli, mengapa kita harus peduli? Karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak, potensi, cita-cita, dan martabat yang sama. Mereka harus menemukan pintu yang terbuka di mana pun hak dan kebutuhan mereka harus dilayani: di kampus, masjid, kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, dan ruang-ruang kehidupan lainnya.


Jangan sampai mereka harus berulang kali mengadu hanya untuk mendapatkan hak yang semestinya tersedia.


Mari kita pahami mereka, meskipun kita belum terbiasa menggunakan bahasa mereka. Mari kita buka ruang komunikasi, meskipun selama ini kita lebih terbiasa mengandalkan suara.


Masjid Fathun Qarib siap bekerja sama. ULD UIN Ar-Raniry memiliki ruang untuk menggerakkan program. Pijar Foundation dan komunitas Tuli dapat menjadi mitra strategis.


Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Sebab, bagi saudara-saudara kita yang selama ini menunggu akses, satu langkah nyata hari ini jauh lebih bermakna daripada seribu rencana yang terus tertunda.


Semoga ikhtiar kecil ini menjadi bagian dari ikhtiar besar membangun kampus dan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan benar-benar madani.


Wallahu a’lam.


Darussalam Banda Aceh

3 November 2026


(Penulis, pengamat sosial dan keislaman, pegiat moderasi, imam besar Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh)


Foto: Dari kanan: Ellya, Harri, penulis, dan Nashriyah.

×
Berita Terbaru Update