Judul ini memang agak jenaka. Anggap saja sebagai canda ilmiah di hari libur, di sela-sela waktu yang masih bisa kita atur. Sengaja dibuat sedikit menggoda untuk memancing rasa ingin tahu dan membangun kesan pertama. Selanjutnya terserah pembaca. Hehe.
Oleh Saifuddin A Rasyid
Al-Rasyid.id | Ada sebuah buku yang belakangan ini cukup menyita perhatian saya. Judulnya Antropologi Hukum: Antara Pluralisme dan Proses Hukum di Aceh, karya Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, seorang ilmuwan sekaligus pejabat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang basis awalnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saya menyebutnya secara singkat: buku Antrohuk Prof Arskal.
Nama Prof Arskal sebenarnya bukan nama baru bagi saya. Ketika masih beraktivitas di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta —sebelum mutasi ke UIN Ar-Raniry pada 2010– nama beliau sudah cukup sering terdengar, bahkan mendapat banyak pujian dari kalangan mahasiswa. Salah satunya datang dari putri saya, Ahsana Fitria, yang mengenang beliau sebagai dosen yang baik hati, bersuara lembut, dan santun kepada siapa saja.
Bagi saya, kesan tentang seorang akademisi memang tidak hanya dibangun dari gelar, jabatan, dan karya ilmiahnya. Cara ia memperlakukan mahasiswa, berbicara kepada orang lain, serta membangun hubungan kemanusiaan juga merupakan bagian penting dari kualitas seorang pendidik.
Bulan lalu, saya mendapat kiriman foto dari anak saya yang lain, Asyraf Muntazhar. Dalam foto itu, Asyraf sedang bersilaturahmi sambil menikmati kopi sore bersama Prof Arskal dan Prof. Dr. Eka Sri Mulyani —Prof Eka guru besar UIN Ar-Raniry— di sebuah sudut Kota Rabat, Maroko. Asyraf sendiri bekerja sebagai staf di lingkungan KBRI Rabat, mendampingi Duta Besar Yuyu Sutisna.
Foto tersebut, ditambah beberapa foto lain yang saya peroleh dari Prof Eka, menghadirkan kesan tersendiri. Sebab, sekitar dalam rentang dua tahun lalu, saya beberapa kali berjumpa dan berdiskusi secara langsung dengan Prof Arskal dalam forum-forum nasional moderasi beragama ketika saya masih kepala Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama UIN Ar-Raniry.
Jadi, ada jejak perkenalan, pengalaman, dan kenangan yang membuat buku ini terasa lebih dekat.
Dari Pangkuan Rahmad ke Tangan Saya
Ceritanya berlanjut pekan lalu. Seusai rapat perdana pengurus ICMI Aceh periode 2026–2031 yang dipimpin Ketua MPW, Prof. Mujiburrahman, yang juga Rektor UIN Ar-Raniry, saya melihat beberapa eksemplar buku Prof Arskal berada dalam pangkuan Rahmad Syah Putra.
Rahmad adalah salah satu editor buku tersebut. Saat itu ia bergegas melewati saya sambil membawa setumpuk buku menuju ruang Pak Rektor. Tak lama kemudian, Prof Mujib menghadiahi saya buku itu satu eksemplar.
Nah, di sinilah cerita kecilnya menjadi menarik.
Melihat saya menerima buku itu, Rahmad segera berpesan, “Tolong buatkan resensi, Pak, ya.”
Saya sempat berpikir, dasar otak bisnis! Bukunya tidak diberikan, tetapi begitu melihat Pak Rektor menghadiahkan satu eksemplar kepada saya, langsung muncul usulan untuk membuat resensi. Hehe.
Cerita ini bahkan sudah saya sampaikan dalam sebuah grup yang di dalamnya ada Rahmad dan saya. Maksudnya, sedikit ingin mempermalukan Rahmad. Tetapi sepertinya ia sudah meminta ampun. Tentu semuanya hanya gurauan di antara teman.
Namun, satu hal yang pasti, saya merasa beruntung mendapatkan buku ini. Dan setelah membacanya, saya memahami mengapa buku tersebut layak diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas.
Saya Bukan Pembaca Buku Hukum yang Rajin
Terus terang, saya bukan orang yang rajin membaca buku-buku hukum. Biasanya saya membaca literatur hukum ketika ada kepentingan tertentu, misalnya untuk mendukung kegiatan mengajar saya dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Informasi. Itu pun sering kali sebatas kebutuhan untuk menyusun bahan dan slide presentasi kuliah.
Apalagi saya mempunyai dua teman akrab yang merupakan guru besar ilmu hukum di Universitas Syiah Kuala, Prof. Adli Abdullah dan Prof. Azhari Yahya. Kalau berdiskusi dengan keduanya, saya terkadang melihat jalan pikiran mereka agak zig-zag. Hehe. Ini tentu hanya canda untuk menyegarkan suasana, sebab justru dari diskusi dengan para ahli itulah kita belajar bahwa persoalan hukum tidak selalu bisa dibaca secara sederhana dan lurus.
Namun saya juga punya satu kolega di ICMI Aceh, juga doktor ilmu hukum, tidak meraih guru besar tetapi orangnya lebih besar dan lebih sabar ketimbang Azhari apalagi Adli, serta lebih bertakwa kepada Allah yaitu Dr Taqwaddin, ketua ICMI Aceh periode sebelumnya. Saya bayak belajar dari Dr Taqwaddin dari kesehariannya juga selaku praktisi hukum selaku hakim tinggi adhoc di pengadilan tinggi negeri Banda Aceh, tidak dari ilmunya hehe.
Kembali ke topik. Tetapi buku Antrohuk Prof Arskal ini berbeda.
Saya justru terdorong untuk membacanya sampai tuntas. Ada sesuatu yang membuat saya tidak ingin berhenti pada satu bab atau satu tema saja. Setiap pembahasan terasa memiliki pintu yang mengantar pembaca menuju persoalan berikutnya.
Buku ini seolah tidak bersedia melepas pembacanya sebelum sampai di penghujung setiap bab yang dibahas. Jadi, berhati-hatilah! Anda bisa jatuh hati kepada buku ini. Hehe.
Tentu, gurauan itu bukan tanpa alasan. Materi yang disajikan cukup mendalam, pembahasannya terstruktur, dan berbagai persoalan hukum dikaji melalui pendekatan ilmiah dengan uraian yang terbuka dan argumentatif.
Di sinilah letak daya tariknya. Buku akademik tidak harus selalu tampil kaku. Ketika penulis mampu menghubungkan teori, kenyataan sosial, sejarah, dan praktik hukum, pembaca dari luar disiplin ilmu hukum pun dapat ikut menikmati pembahasannya.
Aceh, Adat, Syariat, dan Pluralisme Hukum
Salah satu hal yang membuat buku ini relevan bagi kita terutama di Aceh adalah tema besar yang diangkatnya, yaitu hubungan antara antropologi hukum, pluralisme hukum, adat, dan proses hukum di Aceh.
Kita mengetahui bahwa Aceh mempunyai kekhasan dalam kehidupan sosial dan hukumnya. Ada hukum negara, ada hukum adat yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, serta ada hukum syariat Islam yang menjadi bagian penting dari identitas dan tata kehidupan masyarakat Aceh.
Ketiganya tidak cukup dipahami hanya melalui teks peraturan perundang-undangan. Kita juga perlu memahami bagaimana masyarakat menerima, menjalankan, menafsirkan, dan berinteraksi dengan berbagai sistem hukum tersebut.
Di sinilah antropologi hukum menjadi penting. Ia mengajak kita melihat hukum bukan semata-mata sebagai kumpulan pasal, melainkan sebagai kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat.
Hukum memiliki hubungan erat dengan kebudayaan, tradisi, kekuasaan, relasi sosial, bahkan cara masyarakat memandang keadilan.
Karena itu, memahami hukum di Aceh tidak cukup hanya dengan mengetahui apa bunyi qanun atau peraturan yang berlaku. Kita juga perlu memahami bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan masyarakat, bagaimana adat berinteraksi dengan syariat, dan bagaimana negara hadir dalam proses penyelesaian persoalan hukum.
Persoalan-persoalan seperti inilah yang membuat pembahasan buku Prof Arskal menarik, bukan hanya bagi mahasiswa dan dosen hukum, tetapi juga bagi pemerhati sosial, budaya, pemerintahan, adat, dan kehidupan keagamaan.
Empat Bab yang Mengajak Berpikir
Buku setebal 374 halaman ini diterbitkan oleh Gramedia. Dari sisi fisik, pilihan kertas, tata letak, cetakan, dan jenis hurufnya terasa profesional, sebagaimana karakter penerbit besar yang sudah dikenal luas di Indonesia.
Secara garis besar, buku ini terdiri atas empat bab utama.
Pertama, Adat dan Politik Peradilan. Bagian ini mengajak pembaca memahami hubungan adat dengan kekuasaan dan praktik peradilan.
Kedua, Legislasi dan Kesetaraan Hukum. Tema ini penting untuk melihat bagaimana hukum dibentuk, bagaimana prinsip kesetaraan ditempatkan, dan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.
Ketiga, Gender dan Sosial Budaya. Pembahasan ini membawa kita pada persoalan hubungan gender dengan konstruksi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.
Keempat, Kewarisan dan Properti. Tema ini dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut hak, kepemilikan, hubungan keluarga, dan bagaimana masyarakat memahami serta menyelesaikan persoalan kewarisan.
Sementara itu, fondasi teoretis mengenai antropologi hukum, pluralisme hukum, hukum adat, dan hukum syariat Islam dibahas dalam bagian pendahuluan.
Keempat tema tersebut memperlihatkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan kehidupan sosial, kebudayaan, relasi antarmanusia, dan perubahan masyarakat.
Saya kira, inilah salah satu alasan mengapa buku ini patut dibaca oleh mereka yang ingin memahami Aceh secara lebih utuh.
Pengantar Menteri Agama yang Menggugah
Satu hal lain yang menarik perhatian saya adalah pengantar buku ini ditulis oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar.
Saya mengenal beliau cukup lama. Ketika saya masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Nasaruddin tengah menjabat sebagai Wakil Rektor I disitu, sementara rektornya ketika itu adalah almarhum Prof. Dr. Azyumardi Azra.
Saya juga pernah berada dalam kepengurusan Majelis Pengurus Pusat ICMI periode 2000–2005 bersama kedua tokoh tersebut dan terlibat bersama dalam rapat rapat dan diskusi di ICMI.
Bagi saya, Prof Nasaruddin merupakan sosok yang memiliki keluasan wawasan keilmuan dan keberanian mendorong gagasan-gagasan progresif dalam kehidupan umat Islam. Keberagamaan tidak semestinya dibangun dalam ruang yang sempit dan sumpek. Islam memiliki cakrawala universal yang memungkinkan umatnya terus bergerak, berpikir, berdialog, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia maupun masyarakat global.
Beliau juga memiliki kedekatan dengan masyarakat Aceh. Mungkin ada kesamaan pengalaman kultural sebagai sesama masyarakat yang memiliki akar tradisi Bugis-Makassar dan Aceh dalam hal tertentu. Tetapi, tentu saja, itu hanya pengamatan pribadi saya. Wallahu a’lam.
Pengantar beliau dalam buku ini memberikan gambaran mengenai pentingnya memahami persoalan hukum dan keberagaman melalui perspektif yang luas. Untuk mengetahui keseluruhan gagasan yang disampaikan, tentu pembaca perlu membuka dan membaca sendiri pengantar tersebut.
Saya tidak ingin terlalu banyak membocorkan isinya. Nanti tidak ada lagi alasan untuk membeli bukunya. Hehe.
Jangan Hanya Mengoleksi Buku, Bacalah!
Ada satu kebiasaan yang perlu terus kita tumbuhkan, terutama di tengah masyarakat yang semakin akrab dengan informasi cepat melalui telepon pintar dan media sosial: jangan sampai kita lebih rajin membagikan kutipan buku daripada membaca bukunya sendiri.
Membaca bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga melatih kesabaran berpikir, memperluas sudut pandang, dan membangun kemampuan memahami persoalan secara lebih utuh.
Buku seperti karya Prof Arskal ini dapat menjadi jembatan bagi pembaca untuk mengenali persoalan Aceh melalui perspektif keilmuan yang lebih luas. Kita tidak harus menjadi ahli hukum untuk memperoleh manfaatnya. Cukup memiliki rasa ingin tahu dan kesediaan meluangkan waktu untuk membaca.
Nah, sekarang saya ingin sedikit menjalankan misi promosi. Hehe.
Bagi yang penasaran, silakan segera mencari buku Antropologi Hukum: Antara Pluralisme dan Proses Hukum di Aceh karya Prof. Dr. M. Arskal Salim GP di Gramedia atau melalui jaringan penjualan buku yang tersedia.
Kalau ingin memesan langsung, silakan berkomunikasi dengan pihak yang menyediakan bukunya. Soal harga tentu bisa dibicarakan. Yang penting, setelah harga buku dan ongkos kirim ditransfer, tinggal menunggu buku tiba di rumah.
Maaf, promosi sedikit. Saya memang harus ikut mempromosikan buku ini. Bagaimana tidak, saya sudah menerima komisi berupa satu eksemplar buku dari Prof Mujiburrahman, Rektor UIN Ar-Raniry sekaligus Ketua ICMI Aceh. Sementara dari editornya, Rahmad Syah Putra, saya masih menagih komisi tambahan berupa secangkir kopi. Biasanya dia biarkan saya bayar kopinya tapi kali ini saya akan bersabar tidak akan membayar, hehe.
Tetapi, di balik semua gurauan itu, ada satu pesan yang sungguh-sungguh ingin saya sampaikan: karya ilmiah yang baik perlu diperkenalkan, dibaca, didiskusikan, dan dimanfaatkan untuk memperkaya pemahaman masyarakat. Misi seperti ini selalu kami bicarakan di kalangan sesama dosen Prodi Ilmu Perpustakaan baik dulu ketika saya berkiprah di prodi yang sama FAH UIN Syarif Hidayatullah maupun ketika pindah ke UIN Ar-Raniry.
Apalagi buku ini berbicara tentang Aceh, tentang hukum, adat, syariat, dan kehidupan sosial kita sendiri, yang bukan hanya memperkaya khazanah pembelajar hukum, syari’at, dan adat di Aceh tetapi juga mana-mana tempat di nusantara.
Jadi, jangan tunggu terlalu lama. Cari bukunya, buka halamannya, dan mulailah membaca.
Sebab, kalau sudah penasaran tetapi tidak membaca, bisa-bisa benar-benar menyesal.
Antrohuk Prof Arskal: Tak Baca Menyesal!
Hehe. Selamat membaca. Semoga semakin banyak buku bermutu yang hadir, dan semakin banyak pula masyarakat kita yang bersedia meluangkan waktu untuk membacanya.
Wallahu a’lam
Darussalam Banda Aceh,
1 November 2026
(Penulis, pengamat sosial dan keislaman, tinggal di Barabung Aceh Besar, berkiprah seberapa mudah di UIN Ar- Raniry Banda Aceh)
