-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Persaudaraan Melayu: Berbeda Negara, Satu Akar Peradaban

Sabtu, 31 Oktober 2026 | Oktober 31, 2026 WIB Last Updated 2026-10-31T23:40:19Z


Merawat perpaduan dalam keberagaman Indonesia–Malaysia


Oleh Saifuddin A Rasyid 

Al-Rasyid.id | Ada sesuatu yang menarik dan patut direnungkan dari Majelis Ilmu MADANI yang berlangsung di Kompleks Seri Perdana, Putrajaya, Rabu, 28 Oktober 2026. Di kediaman resmi Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang ulama dari Indonesia, Ustaz Abdul Somad Batubara (UAS), hadir menyampaikan tausiah tentang perpaduan dalam keberagaman budaya dan agama. Majelis ilmu tersebut dihadiri langsung oleh Perdana Menteri, sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, dan masyarakat.


Pertemuan itu bukan sekadar forum keagamaan yang mempertemukan seorang pendakwah Indonesia dengan pemimpin pemerintahan Malaysia. Lebih dari itu, terdapat pesan peradaban yang layak direnungkan, yakni bagaimana manusia yang berbeda latar belakang, budaya, bangsa, bahkan agama, dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan membangun persatuan tanpa harus kehilangan identitas masing-masing.


Dengan gaya ceramahnya yang lugas, kaya referensi kitab turats, dan sesekali diselingi humor yang mengundang senyum serta tawa, UAS mengajak hadirin melihat kembali praktik kehidupan Rasulullah SAW. Sejarah Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana membangun kesalehan individual, tetapi juga bagaimana mengelola masyarakat yang beragam menjadi sebuah komunitas yang memiliki ikatan persaudaraan.


Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri memberikan perhatian terhadap pentingnya majelis ilmu bersama tokoh agama yang berwibawa. Menurutnya, ilmu harus mampu menerangi akal, menjernihkan hati, dan membimbing amal. Pesan ini memperlihatkan bahwa pembangunan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga membutuhkan fondasi ilmu, akhlak, dan nilai-nilai kemanusiaan.


Sepuluh pelajaran perpaduan dari Rasulullah


Dalam kajian tersebut, UAS menguraikan sepuluh pokok penting mengenai perpaduan dengan merujuk kepada khazanah kitab turats, sirah Rasulullah SAW, serta praktik kehidupan para sahabat dan generasi Islam terdahulu.


Jika dirangkum sebagai pelajaran praktis untuk kehidupan masyarakat, sepuluh prinsip perpaduan itu dapat dipahami sebagai berikut.


Pertama, mengutamakan persamaan daripada mempertajam perbedaan. Rasulullah SAW membangun persaudaraan dengan menemukan titik temu antarmanusia, bukan menjadikan perbedaan sebagai alasan permusuhan.


Kedua, menjadikan akhlak sebagai fondasi persatuan. Kesantunan, kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan kepada sesama merupakan modal sosial yang mengikat masyarakat.


Ketiga, menghormati perbedaan suku dan budaya. Perbedaan asal-usul bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya, bukan keturunan atau kelompoknya.


Keempat, membangun persaudaraan melampaui ikatan kekerabatan. Persaudaraan dapat tumbuh melalui iman, kemanusiaan, hubungan sosial, dan tanggung jawab bersama.


Kelima, mengembangkan sikap toleran dan saling menghormati. Perbedaan keyakinan dan tradisi tidak boleh menjadi pembenaran untuk merendahkan martabat orang lain.


Keenam, mendahulukan musyawarah dan dialog. Perselisihan harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik, pertimbangan matang, dan kebijaksanaan.


Ketujuh, menegakkan keadilan tanpa pilih kasih. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang berasal dari kelompok, suku, atau golongan sendiri.


Kedelapan, membangun kerja sama dan saling menolong. Persatuan tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kepentingan bersama.


Kesembilan, menghindari fitnah, kebencian, dan permusuhan. Perkataan maupun tindakan yang memperuncing perbedaan justru merusak ikatan masyarakat.


Kesepuluh, menjaga persatuan sebagai amanah bersama. Pemimpin, ulama, cendekiawan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat keharmonisan, bukan mengeksploitasi perbedaan demi kepentingan sesaat.


Kesepuluh prinsip tersebut sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ukuran kemuliaan bukanlah identitas kelompok, melainkan ketakwaan.


Rasulullah SAW juga telah memberikan teladan melalui Piagam Madinah. Masyarakat Madinah ketika itu terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda agama, suku, dan kepentingan. Namun, mereka dipersatukan melalui kesepakatan hidup bersama, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, keadilan, dan tanggung jawab menjaga keamanan kota.


Dengan demikian, persatuan bukan berarti semua orang harus sama. Persatuan justru menunjukkan kemampuan manusia mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.


Peradaban Melayu: Akar persaudaraan yang lebih tua


Dari kajian UAS tersebut, ada satu perspektif yang menarik untuk kita tarik lebih jauh, yakni hubungan Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sesungguhnya memiliki ikatan sejarah dan kebudayaan yang jauh lebih tua daripada usia negara modern masing-masing.


Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, sedangkan Malaysia memperoleh kemerdekaan pada 1957 dan membentuk Federasi Malaysia pada 1963. Namun, hubungan masyarakat di kedua wilayah ini telah berlangsung selama berabad-abad melalui perdagangan, pelayaran, perkawinan, pendidikan, kesultanan, jaringan ulama, bahasa, dan penyebaran Islam.


Artinya, hubungan Indonesia dan Malaysia tidak bermula ketika kedua negara berdiri. Jauh sebelum ada paspor, kedutaan, batas administrasi, dan perjanjian bilateral, masyarakat di kawasan ini sudah saling berhubungan dalam satu lingkungan peradaban yang luas, yakni alam Melayu-Nusantara.


Bahasa Melayu menjadi salah satu penghubung utama. Ia berkembang sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, pendidikan, kesusastraan, dan dakwah. Islam kemudian memberikan landasan nilai yang kuat melalui tradisi keilmuan, akhlak, hukum, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat.


Karena itu, hubungan kedua bangsa tidak tepat jika hanya dibaca melalui perspektif hubungan diplomatik dua negara. Ada lapisan sejarah yang lebih dalam, yaitu hubungan masyarakat serumpun yang dibentuk oleh pengalaman kebudayaan dan peradaban bersama.


Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas, cendekiawan besar yang lahir di Bogor dan memiliki pengaruh keilmuan penting di Malaysia, sangat relevan dalam konteks ini. Melalui karyanya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, ia menempatkan Islam sebagai kekuatan penting yang membentuk peradaban Melayu-Indonesia, termasuk bahasa, pemikiran, dan kesusastraannya.


Dari Indonesia, Prof. Azyumardi Azra melalui kajian tentang jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara memperlihatkan bagaimana hubungan keilmuan Islam di kawasan ini telah berkembang melampaui batas wilayah politik. Para ulama, guru, murid, dan jaringan pesantren membentuk hubungan intelektual yang menyatukan masyarakat Nusantara.


Sementara itu, dari Malaysia, Prof. Rohani Hj Ab Ghani melalui kajiannya tentang hubungan Malaysia-Indonesia menegaskan pentingnya melihat hubungan kedua negara dari beragam sudut pandang, termasuk sejarah, kebudayaan, politik, dan masyarakat.


Pandangan para ilmuwan tersebut memperlihatkan bahwa Islam dan kebudayaan Melayu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Dalam sejarah masyarakat Melayu-Nusantara, keduanya justru saling membentuk dan memperkaya. Islam memberikan orientasi nilai dan akhlak, sementara bahasa dan kebudayaan Melayu menjadi salah satu wahana penyebarannya.


Tentu saja, Indonesia dan Malaysia sekarang merupakan masyarakat majemuk. Tidak semua warga kedua negara berasal dari etnis Melayu atau memeluk Islam. Karena itu, persaudaraan Melayu-Islam sebaiknya menjadi jembatan kebudayaan yang memperkuat penghormatan kepada seluruh warga, bukan identitas yang mengecualikan kelompok lain.


Di sinilah letak keindahan warisan peradaban tersebut. Ia tidak harus membatasi siapa yang boleh bersaudara, tetapi justru membuka ruang perjumpaan dan kerja sama yang lebih luas.


Jangan biarkan kepentingan politik merusak persaudaraan


Dalam hubungan antarnegara, kesamaan sejarah dan kebudayaan tidak berarti kedua negara akan selalu memiliki kepentingan yang sama. Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan politik, ekonomi, keamanan, perdagangan, tenaga kerja, perbatasan, dan geopolitik yang terkadang berbeda.


Bahkan, dalam beberapa keadaan, perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan ketegangan. Persoalannya bukan apakah perbedaan itu akan muncul, melainkan bagaimana kedua negara mengelolanya agar tidak berubah menjadi permusuhan.


Kita dapat melihat pengalaman terbaru dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menimbulkan kabut asap lintas batas dan berdampak hingga Malaysia serta Singapura.


Pada Oktober 2026, persoalan ini kembali menjadi perhatian publik. Anggota Parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, menyerukan agar negara-negara ASEAN memberikan tekanan diplomatik dan finansial kepada Indonesia karena dinilai belum cukup serius menangani kebakaran hutan dan kabut asap.


Seruan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di kedua negara. Sebagian masyarakat Indonesia memandang pendekatan tekanan semacam itu kurang mencerminkan semangat persahabatan, sementara masyarakat Malaysia tentu memiliki alasan untuk menyuarakan keresahan atas dampak pencemaran udara terhadap kesehatan dan aktivitas mereka.


Kita perlu memahami bahwa persoalan karhutla memang bukan perkara kecil bagi masyarakat yang terdampak. Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan, menindak pelaku pembakaran, serta memperbaiki tata kelola lingkungan.


Pada saat yang sama, Malaysia juga perlu mengedepankan komunikasi diplomatik yang konstruktif, saling menghormati, dan tidak memperbesar persoalan menjadi sentimen kebangsaan.


Ada perkembangan yang patut diapresiasi. Pada 27 Oktober 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia telah membahas tawaran bantuan operasional dan kerja sama teknologi dari Pemerintah Malaysia untuk mendukung penanganan karhutla. Ini merupakan contoh bahwa di tengah persoalan yang muncul, kedua negara tetap memiliki ruang untuk saling membantu.


Persoalan seperti ini semestinya menjadi momentum memperkuat mekanisme kerja sama, pertukaran informasi, penanganan bersama, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta evaluasi terhadap komitmen ASEAN mengenai pencemaran asap lintas batas.


Masalah harus diselesaikan melalui mekanisme yang setara, saling menghormati, dan berlandaskan tanggung jawab bersama. Tidak perlu saling mempermalukan, apalagi membangun opini yang merendahkan bangsa tetangga.


Karhutla merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian serius, bukan alasan untuk mempertajam permusuhan. Kita berharap persoalan ini tidak terus berulang dan mekanisme pencegahan serta penanganannya semakin efektif.


Belajar dari pengalaman pahit Ganyang Malaysia


Kita tentu tidak ingin hubungan Indonesia dan Malaysia kembali mengalami masa-masa kelam seperti pada era Presiden Soekarno, ketika Indonesia melancarkan politik Konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia pada 1963.


Slogan Ganyang Malaysia menjadi simbol konfrontasi politik dan militer yang berlangsung hingga 1966. Peristiwa tersebut meninggalkan luka dalam hubungan dua negara yang sebenarnya memiliki kedekatan sejarah dan kebudayaan.


Konfrontasi itu tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik regional dan persaingan kekuatan besar pada masa Perang Dingin. Pembentukan Federasi Malaysia, persoalan keamanan kawasan, dan perbedaan pandangan politik ketika itu membuat hubungan kedua negara berada dalam situasi yang sangat sulit.


Sejumlah kajian sejarah hubungan Indonesia-Malaysia menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata pertentangan dua masyarakat serumpun, tetapi juga dipengaruhi kepentingan geopolitik yang lebih luas.


Pengalaman ini seharusnya menjadi pelajaran berharga. Kita tidak perlu mengulang sejarah yang telah memberikan pengalaman pahit bagi kedua bangsa.


Nasionalisme memang penting, tetapi nasionalisme yang sehat tidak harus dibangun dengan merendahkan bangsa lain. Membela kepentingan negara sendiri tidak berarti harus memutus persaudaraan dengan negara tetangga.


Perbedaan pandangan politik boleh terjadi, kritik boleh disampaikan, dan kepentingan nasional masing-masing harus tetap diperjuangkan. Namun, semuanya harus dilakukan dengan akal sehat, diplomasi, dan penghormatan terhadap martabat bangsa lain.


Pengalaman sejarah mengajarkan bahwa ketika politik kehilangan kebijaksanaan, hubungan yang dibangun berabad-abad dapat terganggu hanya karena keputusan dan pertarungan kepentingan dalam waktu yang relatif singkat.


Geopolitik kawasan membutuhkan persaudaraan yang kuat


Dalam perspektif geopolitik, hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki arti yang jauh melampaui hubungan bilateral biasa. Keduanya merupakan negara penting di Asia Tenggara, sama-sama anggota pendiri ASEAN, dan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas kawasan.


Selat Malaka, misalnya, merupakan salah satu jalur perdagangan dan pelayaran internasional terpenting di dunia. Stabilitas kawasan ini tidak mungkin dipisahkan dari kerja sama Indonesia dan Malaysia, bersama negara-negara tetangga lainnya.


Pemikiran Prof. Amitav Acharya, ilmuwan hubungan internasional yang banyak mengkaji regionalisme Asia dan ASEAN, memberikan perspektif penting tentang perlunya negara-negara kawasan membangun tatanan regional berdasarkan kerja sama, kepercayaan, dan kemampuan mengelola perbedaan.


Dalam konteks ASEAN, prinsip sentralitas kawasan menjadi sangat penting. Negara-negara Asia Tenggara tidak boleh mudah terpecah oleh persaingan kekuatan besar, tetapi harus memiliki kemampuan menentukan kepentingan dan masa depan kawasan secara bersama.


Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan peta perdagangan global, kepentingan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, serta dinamika keamanan Laut Cina Selatan dapat memberikan tekanan tersendiri kepada negara-negara Asia Tenggara.


Dalam situasi seperti itu, Indonesia dan Malaysia justru membutuhkan hubungan yang semakin kuat. Keduanya tidak boleh mudah terpecah oleh perbedaan posisi politik atau kepentingan ekonomi yang bersifat sementara.


Kesadaran sebagai bangsa serumpun dapat menjadi modal sosial dan diplomatik untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Persaudaraan tidak berarti kedua negara harus selalu sepakat, tetapi harus tetap mampu menghormati perbedaan, mencari titik temu, dan menyelesaikan persoalan secara bermartabat.


Di sinilah pentingnya memperkuat ASEAN sebagai rumah bersama, bukan sekadar organisasi formal yang mempertemukan para pemimpin negara. ASEAN harus menjadi ruang membangun kepercayaan, solidaritas, dan penyelesaian masalah secara damai.


Kita juga perlu menyadari bahwa kekuatan Indonesia dan Malaysia tidak hanya terletak pada sumber daya alam, jumlah penduduk, atau pertumbuhan ekonomi. Keduanya memiliki kekuatan sejarah, kebudayaan, pendidikan, dan jaringan masyarakat yang dapat menjadi modal penting dalam membangun pengaruh kawasan.


Apabila kekuatan tersebut dipadukan dengan visi bersama, Indonesia dan Malaysia dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi stabilitas, kemajuan, dan kemakmuran Asia Tenggara.


Merawat persaudaraan sebagai warisan peradaban


Apa yang disampaikan UAS di Putrajaya sesungguhnya mengandung pesan yang dapat diterjemahkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perpaduan tidak lahir dengan sendirinya. Ia membutuhkan ilmu, akhlak, kesadaran sejarah, kebijaksanaan pemimpin, dan kesediaan masyarakat untuk saling menghormati.


Ada beberapa hal yang patut terus dikembangkan oleh Indonesia dan Malaysia.


Pertama, memperkuat diplomasi kebudayaan dan pendidikan melalui pertukaran pelajar, dosen, ulama, peneliti, seniman, serta generasi muda kedua negara. Mereka perlu mengenal sejarah dan kebudayaan masing-masing agar tidak mudah terjebak dalam prasangka.


Kedua, membangun forum komunikasi masyarakat serumpun yang melibatkan tokoh adat, ulama, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas pemuda. Hubungan bilateral jangan hanya menjadi urusan pemerintah dan pejabat diplomatik.


Ketiga, memperkuat kerja sama ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Kedekatan budaya semestinya menjadi modal untuk membangun perdagangan, investasi, industri halal, pendidikan, pariwisata, dan pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.


Keempat, mengembangkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang lebih cepat, terbuka, dan setara. Persoalan perbatasan, tenaga kerja, lingkungan, budaya, maupun perdagangan harus ditangani melalui dialog dan kesepakatan bersama.


Kelima, menjadikan ulama dan cendekiawan sebagai jembatan peradaban. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan bahwa persaudaraan lebih besar daripada kepentingan politik sesaat.


Keenam, membangun narasi kebangsaan yang sehat di media massa dan media sosial. Jangan sampai perbedaan kecil diperbesar, kemudian diproduksi menjadi kebencian kolektif. Kritik boleh keras, tetapi jangan kehilangan kesantunan dan penghormatan terhadap bangsa tetangga.


Ketujuh, memperkuat kerja sama lingkungan dan kebencanaan. Persoalan karhutla, perubahan iklim, banjir, dan pencemaran lintas batas membutuhkan pendekatan bersama. Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan persoalan lingkungan regional sendirian.


Persaudaraan jangan berhenti pada sejarah


Majelis Ilmu MADANI di Putrajaya telah memberikan satu contoh menarik bahwa ilmu dapat menjadi jembatan pertemuan antarmanusia dan antarbangsa. Ketika seorang ulama Indonesia berbicara di hadapan pemimpin dan masyarakat Malaysia, yang hadir bukan hanya hubungan antara penceramah dan jamaah, tetapi juga pertemuan dua masyarakat yang memiliki banyak kesamaan sejarah dan kebudayaan.


Kita patut mengapresiasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menjadikan kediaman resmi pemerintahan sebagai ruang penyuburan ilmu, sekaligus memberikan kesempatan kepada tokoh agama dari negara tetangga untuk menyampaikan pemikiran dan pencerahan.


Lebih jauh, kita berharap pesan perpaduan yang disampaikan UAS tidak berhenti sebagai bahan ceramah dan diskusi, tetapi menjadi kesadaran bersama dalam mengelola kehidupan masyarakat dan hubungan antarnegara.


Indonesia dan Malaysia boleh berbeda sistem pemerintahan, pilihan politik, kepentingan ekonomi, bahkan pandangan terhadap sejumlah persoalan internasional. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut menghapus kesadaran bahwa masyarakat kedua negara memiliki akar sejarah yang saling terhubung.


Kita memiliki bahasa yang berkerabat, kebudayaan yang saling memengaruhi, tradisi keilmuan yang bertaut, serta warisan Islam yang telah membentuk kehidupan masyarakat selama berabad-abad.


Karena itu, persaudaraan Melayu-Nusantara perlu dirawat sebagai kekuatan peradaban, bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja sama nyata, keadilan, kemajuan, dan kemaslahatan bersama.


Jangan sampai kita begitu mudah membangun persaingan karena perbedaan kepentingan, tetapi lupa bahwa nenek moyang kita telah mewariskan hubungan persaudaraan jauh sebelum kedua negara ini berdiri.


Berbeda negara bukan berarti berbeda saudara. Berbeda kepentingan bukan berarti kehilangan persaudaraan. Dan berbeda pandangan bukan alasan untuk meruntuhkan peradaban yang telah dibangun berabad-abad lamanya.


Semoga Indonesia dan Malaysia senantiasa menjadi dua negara bersahabat, dua bangsa yang saling menghormati, dan dua masyarakat yang mampu menjaga warisan peradaban Melayu-Islam untuk generasi mendatang.


Sebab, persaudaraan yang diwariskan sejarah tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus terus dipelihara melalui ilmu, akhlak, kebijaksanaan, dan kerja sama.


Wallahu a’lam bishawab.


Darussalam Banda Aceh, 20 Jumadil Awal 1448, 31 Oktober 2026


(Penulis, alumni posgrad IIUM Kuala Lumpur 1994, pegiat moderasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

×
Berita Terbaru Update