-->

Notification

×

Iklan

Iklan

INKLUSIF ISLAM: KAYA RASA, TAK KENTAL WARNA

Kamis, 05 November 2026 | November 05, 2026 WIB Last Updated 2026-11-06T03:42:03Z


Refleksi Milad ke-63 UIN Ar-Raniry dan Pesan Dua Tokoh Nasional


Oleh Saifuddin A Rasyid 

Al-Rasyid.id | Kamis, 5 November 2026, menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangkaian Sidang Senat Terbuka Milad ke-63, dua tokoh nasional menyampaikan pesan yang menurut saya memiliki benang merah pemikiran yang menarik untuk direnungkan. Keduanya berbicara dari sudut pandang berbeda, tetapi bertemu pada satu gagasan besar: bagaimana nilai-nilai Islam hadir secara kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus membangun sekat, mempertajam perbedaan, apalagi menimbulkan kegaduhan.


Tokoh pertama adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. KH. Romo H. R. Muhammad Syafii. Dalam arahannya, ia mengangkat sebuah dialog menarik antara dua tokoh besar bangsa, Mohammad Hatta dan Dr. Imaduddin Abdurrahim, yang lebih akrab dikenal sebagai Bang Imad, pendiri Masjid Salman ITB Bandung.


Cerita ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bagi saya. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, saya pernah mendengarnya langsung dari Bang Imad dalam salah satu kajian yang beliau sampaikan di Masjid Mas Agung lantai atas Toko Buku Walisongo, Kwitang, Jakarta. Karena itu, ketika kisah tersebut kembali disampaikan di hadapan sivitas akademika UIN Ar-Raniry, ingatan saya melayang pada masa-masa perjumpaan dengan tokoh-tokoh pemikir Islam dan kebangsaan tersebut.


Dua gelas air dan pelajaran tentang Islam


Dalam dialog yang dikisahkan itu, Bang Imad pernah menyampaikan semacam protes ringan kepada Bung Hatta. Ia mengagumi pemikiran ekonomi dan pembangunan Bung Hatta, termasuk gagasan-gagasan yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, menurut Bang Imad, pikiran-pikiran tersebut sesungguhnya sangat Islami. Lalu mengapa Bung Hatta tidak pernah secara eksplisit menyebut Islam?


Bung Hatta kemudian mengambil dua gelas berisi air bening. Gelas pertama diberi zat pewarna, sedangkan gelas kedua diberi garam. Keduanya tetap berisi air, tetapi memiliki karakter berbeda. Air yang diberi pewarna berubah warna, tetapi rasanya tetap. Sementara air yang diberi garam tidak berubah warna, tetapi rasanya berubah.


Bung Hatta kemudian meminta Bang Imad mencicipi keduanya dan mengajukan pertanyaan: mana yang lebih baik, air yang berubah warna tetapi tidak berubah rasa, atau air yang tetap bening tetapi berubah rasa?


Dalam kisah yang saya dengar dari Bang Imad, juga disampaikan Romo, Bung Hatta kemudian menekankan pilihan pada air yang diberi garam: tidak berubah warna, tetapi berubah rasa.


Sebuah ilustrasi sederhana, tetapi sarat makna.


Islam tidak selalu harus ditampilkan melalui identitas yang mencolok untuk membuktikan keberadaannya. Islam justru harus memberikan rasa, nilai, dan pengaruh dalam kehidupan. Ia hadir dalam kejujuran, keadilan, keberpihakan kepada kaum lemah, pemerataan ekonomi, penghormatan terhadap manusia, dan tanggung jawab sosial.


Dengan kata lain, tidak semua yang Islami harus selalu diberi label Islam. Sebaliknya, sesuatu yang memakai label Islam pun belum tentu menghadirkan rasa keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan Islam.


Di sinilah saya menemukan relevansi ungkapan: Islam inklusif, kaya rasa, tak kental warna.


Jejak pemikiran inklusif dalam pengalaman pribadi


Saya memiliki kenangan tersendiri dengan Bang Imad dan sejumlah tokoh pemikir yang memiliki perhatian besar terhadap hubungan Islam, ekonomi, dan pembangunan.


Saya juga cukup sering berkesempatan membersamai diskusi bersama Prof. Sri Edi Swasono, menantu Bung Hatta, serta sejumlah tokoh lain seperti Prof. M. Amin Aziz, Dawam Rahardjo, Adi Sasono, AM Saifuddin, dan Abdillah Toha. Mereka kerap berkumpul di Markas Pusat Pengembangan Agribisnis di kawasan Tebet Timur Raya Jakarta Selatan. Saya sendiri ketika itu antara lain berkantor dan mengikuti berbagai rapat di tempat tersebut dalam membantu Prof. M. Amin Aziz, dan biasanya saya dan teman lain terlibat dalam diskursus pemikiran sosial Islam di lingkaran mereka.


Dari ruang-ruang diskusi itulah saya menyerap banyak pemikiran tentang ekonomi kerakyatan, pembangunan yang berkeadilan, pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan etika pembangunan.


Pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi menjadi salah satu arus pemikiran penting dalam lingkungan diskusi tersebut, terutama menjadi mazhabnya Mas Adi Sasono dan Sri Edi Swasono. Bang Imad memberikan warna keislaman yang kuat, sementara tokoh-tokoh lain mengembangkan pendekatan ekonomi, sosial, dan pembangunan dari perspektif masing-masing.


Dengan Bang Imad, saya bahkan bertetangga RW. Kami sama-sama kala itu tinggal di Kelurahan Cijantung, Jakarta Timur, tidak jauh dari kawasan Markas Kopassus. Demikian pula dengan Prof. M. Amin Aziz.


Pengalaman tersebut semakin meyakinkan saya bahwa pemikiran Islam yang terbuka tidak berarti kehilangan prinsip. Justru melalui keterbukaan itulah nilai-nilai Islam dapat berdialog, berkontribusi, dan memberikan pengaruh yang lebih luas.


Ilmu tidak mengenal sekat Islam dan umum


Pesan penting lain dari Romo Syafii adalah mengenai pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam. Ia mengingatkan agar UIN tidak terjebak dalam dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurutnya, pemisahan tersebut sesungguhnya tidak memiliki landasan yang kuat jika kita melihat sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam.


Kita mengenal Al-Khawarizmi dalam matematika dan aljabar, Ibnu Sina dalam kedokteran dan filsafat, Al-Razi dalam kedokteran, Ibnu Khaldun dalam sejarah dan sosiologi, serta Ibnu al-Haytham dalam optika. Mereka adalah ilmuwan yang tumbuh dalam tradisi peradaban Islam, tetapi karya-karyanya memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan universal.


Mereka tidak membangun tembok pemisah antara ilmu yang disebut agama dan ilmu yang disebut umum. Pengetahuan merupakan bagian dari upaya manusia memahami ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam wahyu maupun yang terbentang di alam semesta.


Al-Qur’an sendiri mengajak manusia berpikir, mengamati, meneliti, dan mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi. Dalam QS. Ali Imran ayat 190-191, Allah memuji ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi.


Karena itu, integrasi ilmu bukan sekadar mempertemukan dua kurikulum atau menambahkan ayat Al-Qur’an dalam materi perkuliahan. Lebih jauh, integrasi ilmu adalah membangun cara berpikir yang utuh, bahwa keimanan, rasionalitas, penelitian, dan pengabdian kepada kemanusiaan merupakan bagian yang saling menguatkan.


Di sinilah UIN Ar-Raniry memiliki pekerjaan intelektual yang besar. Jangan sampai perguruan tinggi Islam justru menjadi tempat berkembangnya dikotomi yang telah lama ditinggalkan oleh tradisi keilmuan Islam klasik.


Romo juga dalam kaitan dikotomisasi ilmu pengetahuan mengaitkan dengan —dan mengingatkan tentang— QS. Al-Baqarah ayat 120. Menurut saya, ayat ini perlu dibaca secara cermat dan proporsional. Ayat tersebut menegaskan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan petunjuk Allah, bukan alasan untuk membangun perselisihan dengan pemeluk agama lain.


Pesan tentang keteguhan akidah harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan penghormatan kepada sesama manusia. Al-Qur’an bahkan secara tegas menyatakan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman.


Inilah keseimbangan Islam: teguh dalam prinsip, lapang dalam pergaulan.


Dari Piagam Jakarta menuju kemaslahatan bangsa


Tokoh nasional kedua yang menyampaikan pemikiran dalam momentum Milad ke-63 UIN Ar-Raniry adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Soc.Sc., Ph.D.


Sebelum menerima penganugerahan Doktor Kehormatan dalam bidang Hukum Islam, yang dijadwalkan sebagai salahsatu agenda utama, beliau menyampaikan orasi ilmiah yang mengangkat tema transformasi syariah ke dalam hukum nasional.


Dalam orasi tersebut, Prof. Yusril mengajak hadirin menelusuri dinamika pemikiran para pendiri bangsa ketika merumuskan dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia.


Kita mengetahui bahwa proses tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang sederhana. Ada perdebatan, perbedaan pandangan, dan pergulatan pemikiran yang serius mengenai bagaimana negara Indonesia dibangun di atas kenyataan masyarakat yang majemuk.


Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadi salah satu dokumen penting dalam perjalanan tersebut. Namun, pada 18 Agustus 1945, melalui sidang PPKI, tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dihapus dan digantikan dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuh kalimat itu, menurut Prof Yusril, mengindikasikan kewajiban negara —bukan kewajiban umat Islam— untuk menjalankan syariat Islam dalam memungkinkan umat Islam terfasilitasi melaksanakan ajaran agamanya.


Keputusan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar para pendiri bangsa menjaga persatuan Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.


Bung Hatta memiliki peran penting dalam proses komunikasi dan kompromi tersebut. Kepentingan persatuan nasional ditempatkan sebagai pertimbangan besar, tanpa menghapus kenyataan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap menjadi bagian penting dari fondasi kehidupan bangsa.


Prof. Yusril juga mengangkat jalan pikiran Mohammad Natsir. Walaupun Natsir tidak berada dalam forum BPUPKI yang merumuskan Piagam Jakarta, pemikiran dan perjuangan politiknya pada masa berikutnya memberikan sumbangan penting dalam perdebatan tentang hubungan Islam dan negara.


Saya sendiri memiliki kenangan ketika bersama teman-teman Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), di bawah kepemimpinan Ketua Umum Chalidin Yacobs, beberapa kali bersilaturahmi dengan Pak Natsir pada awal 1990-an di markas DDII Jalan Kramat Raya 45, Jakarta dan kediaman beliau. Pak Natsir wafat pada 1993.


Kami juga secara bersama berinteraksi dengan Bang KH. Husein Umar, orang dekat Pak Natsir yang juga ketua keluarga besar PII, salah seorang tokoh penting Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang kemudian memimpin DDII setelah Pak Natsir. 


Saya masih mengingat bagaimana bersih dan ikhlasnya wajah Pak Natsir ketika berbicara tentang perjalanan sejarah bangsa, termasuk persoalan perubahan rumusan Piagam Jakarta. Tidak ada kesan bahwa beliau ingin menghidupkan kembali pertentangan masa lalu sebagai alasan untuk meretakkan persatuan.


Dari pengalaman itu saya menangkap sebuah pelajaran besar: umat Islam harus memiliki jiwa besar dalam kehidupan kebangsaan. Menerima kenyataan politik dan konstitusional demi kemaslahatan bersama bukan berarti meninggalkan prinsip keislaman. Justru perjuangan nilai-nilai Islam dapat terus dilakukan melalui jalan konstitusional, pendidikan, dakwah, kebudayaan, dan pembangunan.


Syariah hadir melalui konstitusi dan kemaslahatan


Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Yusril juga menjelaskan bahwa perjalanan Indonesia menunjukkan adanya ruang yang semakin luas bagi nilai-nilai Islam untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional.


Kita dapat melihatnya dalam berbagai produk perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, Pengelolaan Zakat, Wakaf, Perbankan Syariah, serta berbagai regulasi lain yang memberikan ruang bagi penerapan prinsip-prinsip syariah.


Khusus di Aceh, keberadaan Mahkamah Syar’iyah merupakan bagian penting dari kekhususan dan keistimewaan daerah yang memiliki landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan tersendiri.


Prof. Yusril juga menyampaikan pandangan mengenai peluang penguatan kewenangan peradilan syariah agar mampu menjangkau perkara-perkara kehidupan kontemporer yang lebih luas. Gagasan ini tentu memerlukan pembahasan akademik, pengaturan hukum, dan penguatan kelembagaan yang matang.


Namun, satu hal yang penting kita pahami: transformasi syariah ke dalam hukum nasional tidak harus dipandang sebagai pertarungan antara Islam dan negara. Keduanya dapat berjalan dalam hubungan yang saling menguatkan sepanjang prosesnya berlandaskan konstitusi, keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.


Di sinilah relevansi pemikiran para ulama tentang maqashid syariah. Imam Al-Syatibi, misalnya, menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.


Dengan demikian, keberhasilan penerapan nilai-nilai Islam tidak cukup diukur dari banyaknya aturan yang menggunakan istilah syariah. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah aturan tersebut menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat, mengurangi kemiskinan, mencegah kezaliman, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.


Inilah pula semangat yang dapat kita tangkap dari pemikiran Bung Hatta mengenai demokrasi ekonomi sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.


Islam yang terasa, bukan sekadar terlihat


Jika kita menyandingkan dua pesan dari Romo Syafii dan Prof. Yusril, sesungguhnya terdapat kesamaan orientasi yang menarik.


Romo Syafii mengingatkan bahwa Islam harus menjadi sumber nilai yang menghidupkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Sementara Prof. Yusril menjelaskan bagaimana nilai-nilai syariah dapat ditransformasikan ke dalam sistem hukum dan kehidupan bernegara.


Keduanya membawa kita pada satu pemahaman: Islam tidak boleh berhenti sebagai identitas, simbol, dan jargon. Islam harus hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, sosial, ekonomi, dan hukum yang memberikan manfaat nyata.


Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya ayat 107. Rahmat tersebut tidak dibatasi hanya untuk kelompok atau golongan tertentu.


Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Bahkan, kelembutan akan menghiasi sesuatu dan menjadikannya indah.


Pesan ini penting dalam kehidupan keagamaan kita. Jangan sampai semangat memperjuangkan Islam justru disampaikan dengan cara yang melukai, merendahkan, atau menimbulkan permusuhan. Jangan pula kita terlalu sibuk memperdebatkan warna dan atribut keislaman, sementara rasa keadilan, kejujuran, kepedulian, dan keberpihakan kepada masyarakat justru belum terasa.


Islam harus mampu berdialog tanpa kehilangan akidah, bekerja sama tanpa kehilangan prinsip, dan memberikan kontribusi tanpa harus memaksakan keseragaman.


Tentu saja, inklusivitas bukan berarti mencampuradukkan akidah atau mengaburkan batas-batas keyakinan. Inklusivitas adalah kemampuan hidup bersama, menghormati perbedaan, membangun kerja sama, dan menghadirkan kemaslahatan dengan tetap teguh pada prinsip agama.


UIN Ar-Raniry dan masa depan Islam inklusif


Bagi UIN Ar-Raniry, dua pesan tersebut seharusnya menjadi energi intelektual untuk melangkah lebih jauh.


Sebagai perguruan tinggi Islam di Serambi Mekkah, UIN Ar-Raniry memiliki tanggung jawab tidak hanya menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmuwan yang mampu menjawab persoalan ekonomi, teknologi, kesehatan, psikologi, lingkungan, hukum, dan pembangunan masyarakat.


Kita membutuhkan ahli ekonomi yang berintegritas Islami, ilmuwan teknologi yang beretika, ahli hukum yang menjunjung keadilan, psikolog yang memuliakan manusia, serta pemimpin yang mampu menerjemahkan nilai-nilai agama menjadi kebijakan publik yang bermanfaat.


Di tengah perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi digital, perubahan sosial, dan tantangan kemanusiaan global, Islam harus hadir sebagai sumber inspirasi dan solusi. Bukan sekadar menjadi penonton perkembangan zaman, apalagi terjebak dalam perdebatan simbolik yang tidak produktif.


Kita juga perlu mengembangkan dakwah yang santun, pendidikan yang mencerahkan, ekonomi yang memberdayakan, dan hukum yang berkeadilan.


Pada akhirnya, saya teringat kembali ilustrasi dua gelas air yang pernah diceritakan Bang Imad dan diingatkan kembali oleh Romo Syafii. Air yang diberi garam tidak berubah warna, tetapi berubah rasa.


Mungkin itulah salah satu cara sederhana memahami bagaimana Islam seharusnya hadir dalam kehidupan. Tidak harus selalu tampil dengan warna yang mencolok, tetapi harus memberikan rasa yang kuat. Rasa keadilan, kejujuran, kedamaian, persaudaraan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.


Kita tidak sedang berlomba membuat Islam terlihat paling besar, paling keras, atau paling dominan. Kita sedang berikhtiar agar nilai-nilai Islam semakin terasa dalam kehidupan manusia.


Islam yang kaya rasa, tak kental warna. Teguh dalam akidah, inklusif dalam pergaulan, luas dalam ilmu pengetahuan, dan nyata dalam kemaslahatan.


Selamat Milad ke-63 UIN Ar-Raniry. Semoga terus tumbuh menjadi rumah besar ilmu pengetahuan, tempat bertemunya iman dan ilmu, tradisi dan inovasi, serta keislaman dan kemanusiaan.


Wallahu a’lam 


Banda Aceh, 5 November 2026.


(Penulis, pegiat moderasi, akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

×
Berita Terbaru Update