-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Jangan Khianati Amanah, Jangan Langgar Privasi

Rabu, 18 November 2026 | November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T12:58:35Z


Belajar dari Kisah Hatib bin Abi Balta’ah di Tengah Ancaman Penyadapan Digital


Oleh: Saifuddin A. Rasyid

Al-Rasyid.id | Ada sesuatu yang patut kita renungkan ketika teknologi komunikasi yang semestinya memudahkan manusia membangun kepercayaan justru dapat digunakan untuk mengintip, menyadap, dan membocorkan rahasia orang lain. Telepon genggam yang berada dalam genggaman seseorang bukan sekadar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan percakapan pribadi, hubungan keluarga, urusan pekerjaan, informasi kelembagaan, bahkan rahasia negara.


Karena itu, dugaan penyadapan terhadap telepon genggam Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, insan media, dan elemen masyarakat lainnya menjadi persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius.


Persoalan ini bukan semata-mata urusan teknologi dan keamanan komunikasi. Lebih jauh, ia menyentuh persoalan moral, etika, hukum, kedaulatan negara, serta integritas manusia dalam menjaga amanah.


Persoalan tersebut mengingatkan saya pada tausiyah zuhur intelektual Muslim Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Rabu, 18 November 2026. Beliau mengajak jamaah menghubungkan peristiwa aktual tersebut dengan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, yakni kasus surat rahasia yang dikirim Hatib bin Abi Balta’ah kepada kaum Quraisy menjelang Fathu Makkah.


Belajar dari Hatib bin Abi Balta’ah


Pada tahun kedelapan Hijriah, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan besar untuk bergerak menuju Makkah. Persiapan tersebut dirahasiakan agar tidak diketahui pihak Quraisy. Namun, seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta’ah mengirimkan surat kepada kaum Quraisy melalui seorang perempuan bernama Sarah.


Surat tersebut berisi informasi mengenai persiapan pasukan Rasulullah. Allah SWT kemudian memberitahukan persoalan itu kepada Rasulullah melalui wahyu. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib bersama sejumlah sahabat untuk mengejar pembawa surat tersebut.


Setelah ditemukan di kawasan Rawdhat Khakh, perempuan itu sempat menyangkal membawa surat. Namun, setelah didesak, akhirnya surat yang disembunyikannya dikeluarkan dan diserahkan kepada Rasulullah SAW.


Umar bin Khattab yang mengetahui persoalan tersebut meminta izin kepada Rasulullah untuk menghukum Hatib. Akan tetapi, Rasulullah tidak langsung mengambil tindakan. Beliau terlebih dahulu meminta penjelasan.


Hatib menjelaskan bahwa dirinya tidak berpindah keyakinan dan tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia melakukan tindakan tersebut karena memiliki keluarga di Makkah yang ingin dilindungi. Ia berharap kaum Quraisy memiliki pertimbangan terhadap keluarganya apabila mengetahui informasi tersebut.


Rasulullah kemudian mempertimbangkan penjelasan Hatib dan jasa serta keikutsertaannya dalam Perang Badar.


Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Pertama, membocorkan informasi rahasia yang dapat membahayakan kepentingan bersama merupakan persoalan serius. Kedua, seseorang yang melakukan kesalahan harus diberikan kesempatan menjelaskan motif dan perbuatannya. Ketiga, penegakan keadilan tidak boleh didasarkan semata-mata pada kemarahan, prasangka, atau tekanan emosional.


Peristiwa tersebut menjadi latar belakang turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 1. Allah SWT mengingatkan orang-orang beriman agar tidak menjadikan musuh Allah dan musuh mereka sebagai teman setia yang diberi loyalitas dan informasi rahasia.


Namun, ada satu hal yang juga harus kita pahami. Kisah Hatib bukan pembenaran bagi siapa pun untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang. Rasulullah memperoleh pemberitahuan melalui wahyu, sedangkan kehidupan masyarakat sekarang harus tunduk pada pembuktian, prosedur hukum, dan perlindungan hak setiap orang.


Tajassus: Larangan Mengintip Kehidupan Orang Lain


Jika QS. Al-Mumtahanah ayat 1 memberikan pelajaran tentang menjaga kesetiaan dan rahasia, maka QS. Al-Hujurat ayat 12 memberikan landasan yang lebih luas mengenai larangan mencari-cari kesalahan dan rahasia orang lain.


Allah SWT berfirman:


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌۭ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟


“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” (QS. Al-Hujurat: 12).


Kata tajassus dalam ayat tersebut mengandung pengertian mencari-cari informasi tersembunyi atau mengintai urusan orang lain yang tidak sepatutnya diketahui tanpa alasan yang dibenarkan.


Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur’an al-’Azhim menjelaskan larangan tajassus sebagai larangan memata-matai dan mencari-cari aib sesama manusia. Beliau juga mengutip hadis Rasulullah SAW yang melarang umat Islam melakukan tajassus dan tahassus.


Rasulullah SAW bersabda:


لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا


“Janganlah kalian saling memata-matai dan jangan pula saling mencari-cari informasi dengan cara yang tidak patut.” (HR. Bukhari dan Muslim).


Pesan hadis ini sangat relevan dengan kehidupan digital. Dahulu seseorang mungkin mengintip melalui jendela, menguping percakapan di balik pintu, atau mencari tahu rahasia melalui perantara. Sekarang, teknologi memungkinkan seseorang mengakses percakapan, pesan pribadi, lokasi, dokumen, bahkan identitas digital orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.


Di sinilah nilai tajassus menemukan bentuk baru. Teknologinya berubah, tetapi persoalan moralnya tetap sama.


Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an ketika menjelaskan ayat tersebut juga menekankan larangan mencari-cari keburukan dan rahasia sesama Muslim. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin mengingatkan bahwa menjaga kehormatan dan rahasia orang lain merupakan bagian dari adab persaudaraan.


Dengan demikian, Islam tidak hanya mengajarkan agar kita tidak menyebarkan rahasia orang lain, tetapi juga melarang perilaku yang sengaja memburu rahasia tersebut tanpa hak.


Amanah, Fondasi Kepercayaan


Persoalan penyadapan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang amanah. Seseorang yang dipercaya memegang informasi, perangkat komunikasi, dokumen, atau rahasia kelembagaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaganya.


Rasulullah SAW memberikan peringatan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:


آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ


“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanah berkhianat.”


Hadis ini mengajarkan bahwa pengkhianatan amanah bukan persoalan kecil. Ia merupakan penyakit moral yang dapat merusak hubungan keluarga, persahabatan, organisasi, pemerintahan, bahkan kehidupan bernegara.


Dalam perspektif yang lebih luas, amanah juga berkaitan dengan kepemimpinan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah dilakukan secara adil.


Ayat tersebut memberikan dua prinsip sekaligus: menjaga amanah dan menegakkan keadilan.


Artinya, siapa pun yang memperoleh kewenangan untuk mengakses informasi, termasuk aparat negara, harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Sebaliknya, siapa pun yang membocorkan rahasia negara atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Kita tidak boleh membangun budaya saling mencurigai, tetapi juga tidak boleh membiarkan pengkhianatan berlangsung tanpa pertanggungjawaban.


Privasi dalam Pandangan Ilmu Pengetahuan


Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, privasi bukan sekadar persoalan menyembunyikan sesuatu. Privasi merupakan bagian penting dari martabat, kebebasan, dan keamanan manusia.


Helen Nissenbaum, seorang akademisi yang dikenal melalui gagasan Privacy as Contextual Integrity, menjelaskan bahwa perlindungan privasi berkaitan dengan kepatutan aliran informasi dalam konteks tertentu. Informasi yang diberikan seseorang untuk satu kepentingan tidak otomatis boleh digunakan atau disebarkan untuk kepentingan lain.


Pandangan ini menarik untuk kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Percakapan seseorang dengan keluarga, kolega, pimpinan, atau mitra kerja memiliki konteks dan batas kepercayaan masing-masing. Tidak semua informasi yang dapat diakses secara teknis boleh diambil, digunakan, atau disebarkan secara moral dan hukum.


Dalam konteks kelembagaan, informasi strategis bahkan dapat menyangkut keselamatan, stabilitas organisasi, dan kepentingan masyarakat luas.


Ombudsman Republik Indonesia melalui pernyataan Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan pada 4 November 2026 juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal sebagai persoalan yang menyangkut keamanan nasional, integritas institusi, dan kepercayaan publik. Ombudsman menekankan pentingnya pembenahan tata kelola, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan kewenangan penyadapan.


Pesan ini penting: persoalan tidak cukup diselesaikan dengan mencari siapa pelakunya. Sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan juga harus diperbaiki.


Negara Hukum Tidak Membenarkan Penyadapan Sewenang-wenang


Dalam konteks Indonesia, perlindungan privasi memiliki landasan konstitusional. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta rasa aman dari ancaman ketakutan.


Sejumlah peraturan perundang-undangan juga relevan untuk diperhatikan.


Pertama, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 40 melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 42 mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi pelanggan, dengan pengecualian tertentu untuk kepentingan proses peradilan pidana sesuai ketentuan hukum.


Kedua, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 258 mengatur tindak pidana penyadapan, yakni perbuatan melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidananya paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak kategori VI.


Ketiga, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 65 melarang perolehan atau pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 67 mengatur ancaman pidana yang berbeda sesuai bentuk pelanggarannya, termasuk penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).


Keempat, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang harus dibaca bersama perkembangan KUHP Nasional. Ketentuan mengenai intersepsi atau penyadapan menegaskan pentingnya larangan tindakan tanpa hak dan pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ditetapkan undang-undang.


Selain itu, KUHAP baru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2025, melalui Pasal 136 mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang, dalam perkara apa penyadapan dapat dilakukan, bagaimana prosedurnya, serta bagaimana pengawasannya.


Dengan demikian, perlu dibedakan secara tegas antara penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum dengan penyadapan tanpa hak atau melawan hukum. Negara memang membutuhkan instrumen penyelidikan untuk mengungkap kejahatan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau perebutan pengaruh.


Hukum harus melindungi masyarakat sekaligus mengawasi mereka yang diberi kewenangan oleh negara.


Jangan Menyamakan Pengawasan dengan Pengkhianatan


Ada satu persoalan yang perlu kita tempatkan secara proporsional. Tidak semua kegiatan pengawasan merupakan tindakan yang salah. Dalam negara hukum, penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana tertentu, sepanjang dilakukan oleh lembaga berwenang, berdasarkan dasar hukum, memenuhi prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Akan tetapi, penyadapan yang dilakukan untuk mencari kelemahan seseorang, mengumpulkan rahasia pribadi, memeras, menjatuhkan lawan, atau memperoleh keuntungan kelompok merupakan persoalan yang berbeda.


Kita perlu membedakan antara pengawasan untuk melindungi kepentingan publik dan pengintaian untuk memenuhi kepentingan tersembunyi.


Dalam perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System tanpa prosedur yang semestinya.


Perkembangan tersebut harus dicermati secara serius. Namun, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Semua pihak tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil.


Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu? Apakah siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dimintai pertanggungjawaban? Dan apakah sistem pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan akan diperbaiki?


Inilah ujian sesungguhnya bagi negara hukum.


Mendidik Generasi Muslim agar Tidak Berkhianat di Era Digital


Persoalan ini juga harus menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda Muslim. Kita sedang hidup dalam zaman ketika hampir setiap orang memiliki perangkat komunikasi yang menyimpan berbagai informasi pribadi dan kelembagaan.


Generasi yang cerdas teknologi belum tentu memiliki kecerdasan moral. Kemampuan mengakses informasi harus berjalan seiring dengan kemampuan menjaga amanah.


Setidaknya ada tujuh pembelajaran yang perlu ditanamkan.


Pertama, menjaga amanah dan kepercayaan. Jangan membocorkan percakapan, dokumen, pesan pribadi, atau informasi yang dipercayakan kepada kita. Apa yang diketahui bukan berarti semuanya boleh disebarkan.


Kedua, menghormati privasi orang lain. Jangan membuka telepon genggam, akun media sosial, surat elektronik, atau percakapan seseorang tanpa hak dan izin. Jangan pula memasang perangkat lunak pengintai untuk mengontrol kehidupan orang lain.


Ketiga, menjauhi tajassus dan ghibah digital. Jangan menjadikan aktivitas mencari-cari aib orang lain sebagai hiburan, apalagi mengumpulkan rekaman pribadi untuk mempermalukan atau menjatuhkan seseorang.


Keempat, tidak menjadi perantara pengkhianatan. Jangan mudah menerima tugas untuk mengambil, menyadap, memindahkan, atau menyebarkan informasi rahasia yang diperoleh secara tidak sah, meskipun dijanjikan imbalan atau keuntungan tertentu.


Kelima, membangun kecakapan digital yang beretika. Pelajari keamanan akun, kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, perlindungan perangkat, dan cara mengenali tautan atau aplikasi berbahaya. Kecakapan digital harus menjadi benteng, bukan senjata untuk merugikan orang lain.


Keenam, memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi. Jangan mudah percaya pada rekaman suara, tangkapan layar, atau dokumen yang belum jelas sumber dan keasliannya. Prinsip tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 harus menjadi budaya bermedia sosial.


Ketujuh, berani membela kebenaran melalui jalur yang benar. Apabila mengetahui adanya kejahatan atau penyalahgunaan kewenangan, gunakan mekanisme pelaporan yang sah. Jangan membalas pelanggaran dengan pelanggaran baru.


Generasi Muslim perlu memahami bahwa kecerdasan teknologi tanpa akhlak dapat melahirkan manusia yang pintar melakukan sesuatu, tetapi tidak memahami batas kepatutan dan pertanggungjawabannya.


Kita membutuhkan generasi yang bukan hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga mampu mengendalikan dirinya ketika memiliki akses terhadap rahasia orang lain.


Amanah Adalah Benteng Peradaban


Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik ini memberikan pelajaran bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis menjadikan manusia semakin beradab. Perangkat semakin canggih, jaringan semakin luas, dan informasi semakin mudah diperoleh. Namun, tanpa integritas, semuanya dapat berubah menjadi instrumen pengkhianatan.


Kisah Hatib bin Abi Balta’ah mengajarkan bahwa kebocoran informasi dapat membawa konsekuensi besar bagi kepentingan bersama. Sementara QS. Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan bahwa mencari-cari rahasia dan kesalahan orang lain bukanlah perilaku yang dibenarkan dalam Islam.


Kita juga belajar dari Rasulullah SAW bahwa keadilan harus berjalan bersama kebijaksanaan. Penjelasan harus didengar, bukti harus diperiksa, dan keputusan tidak boleh didasarkan pada prasangka.


Karena itu, saya berpandangan bahwa pengusutan dugaan penyadapan ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Jika terbukti terdapat pelanggaran, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada kekebalan karena jabatan, kedekatan, maupun kekuatan kelompok.


Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil, termasuk apabila persoalan tersebut melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan atau kewenangan dalam institusi negara.


Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang mampu mengawasi seluruh kehidupan warganya tanpa batas, melainkan negara yang mampu melindungi hak rakyat, menjaga rahasia negara, mengendalikan kewenangan aparat, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.


Jangan sampai kita sibuk membangun teknologi pengawasan, tetapi lalai membangun karakter manusia yang amanah. Jangan sampai kita pandai menjaga rahasia negara, tetapi tidak mampu menjaga rahasia sesama. Sebab, ketika amanah hilang, kepercayaan runtuh; dan ketika kepercayaan runtuh, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ikut terancam.


Wallahu a’lam 


Darussalam, 18 November 2026


(Penulis, imam besar masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

×
Berita Terbaru Update