-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Ketahanan Bencana: Ketika Bangsa Harus Mampu Menyelamatkan Dirinya Sendiri

Minggu, 01 November 2026 | November 01, 2026 WIB Last Updated 2026-11-01T10:39:47Z


Oleh: Saifuddin A. Rasyid

Al-Rasyid.id | Rencana penyelenggaraan Seminar Kebangsaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Selasa, 3 November 2026, menarik perhatian kita, terutama salah satu subtema yang mengangkat persoalan ketahanan bencana. Tema ini sangat relevan untuk didiskusikan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Seminar tersebut tentu telah menyiapkan perspektif dan pembahasan tersendiri. Kita berharap dapat membersamainya. Namun, sebelum forum itu berlangsung, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan lebih jauh: seberapa tangguh sesungguhnya bangsa ini menghadapi bencana, dan apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika negara tidak lagi mampu memberikan perlindungan secara memadai?


Pertanyaan ini bukan untuk mendahului pembahasan seminar, apalagi meragukan kemampuan negara. Ini sekadar upaya mempertajam pemahaman bahwa ketahanan bencana tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan pemerintah. Sebuah bangsa harus memiliki daya tahan sosial, kecerdasan kolektif, solidaritas, kemandirian, dan kemampuan mengorganisasikan diri ketika menghadapi keadaan paling sulit.


Indonesia adalah negeri yang sudah berkali-kali diuji oleh bencana. Letak geografisnya yang berada di kawasan pertemuan lempeng tektonik, dikelilingi gunung api, memiliki garis pantai panjang, serta dialiri banyak sungai menjadikannya berhadapan dengan beragam ancaman alam. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga cuaca ekstrem merupakan bagian dari risiko kehidupan bangsa ini.


Sejarah mencatat bagaimana gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 merenggut ratusan ribu jiwa dan meluluhlantakkan kawasan pesisir. Kita juga masih mengingat gempa Yogyakarta 2006, gempa dan tsunami Flores 1992, letusan Merapi 2010, gempa dan tsunami disertai likuefaksi Palu 2018, gempa Lombok 2018, serta berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai daerah. Bencana bukanlah cerita yang jauh dari kehidupan kita. Ia pernah hadir di depan mata, merenggut keluarga, rumah, mata pencaharian, bahkan harapan banyak orang.


Namun, ketika berbicara tentang ketahanan bencana, perhatian kita tidak boleh berhenti pada bencana alam. Ada kemungkinan bencana lain yang dampaknya justru lebih panjang dan kompleks, yaitu bencana ekonomi, bencana politik, bencana sosial, bencana budaya, serta krisis kepercayaan publik.


Krisis ekonomi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan, daya beli, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Bencana politik dapat mengakibatkan kekacauan tata kelola, konflik kepentingan, bahkan hilangnya legitimasi pemerintahan. Bencana budaya dapat mengikis nilai persaudaraan, kejujuran, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sementara krisis kepercayaan dapat memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai, mudah terprovokasi, dan kehilangan kesediaan untuk bekerja sama.


Dalam keadaan ekstrem, rangkaian krisis tersebut dapat berkembang menjadi konflik horizontal, kekerasan komunal, perang saudara, bahkan menyeret bangsa ke dalam konflik bersenjata dengan negara lain. Tentu, ini bukan ramalan bahwa Indonesia akan mengalaminya, melainkan skenario risiko yang patut dipahami dalam membangun ketahanan nasional.


Dengan demikian, ketahanan bencana sesungguhnya jauh lebih luas daripada kemampuan mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makanan, atau membangun kembali rumah yang rusak. Ketahanan bencana adalah kemampuan bangsa mempertahankan kehidupan, menjaga keteraturan sosial, melindungi kelompok rentan, dan memulihkan harapan ketika menghadapi gangguan yang mengancam keberlangsungan kehidupan bersama.


Ketahanan yang tidak boleh hanya bergantung pada negara


Satu hal yang menarik untuk kita renungkan adalah bagaimana jika suatu saat negara tidak mampu menjalankan fungsi perlindungannya secara optimal? Bagaimana jika bencana datang dalam skala besar, sementara pemerintah terlambat merespons, sumber daya negara terbatas, infrastruktur pemerintahan lumpuh, atau bahkan terjadi keadaan ekstrem ketika institusi negara tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya?


Pertanyaan ini mungkin terdengar terlalu jauh. Namun, dalam kajian ketahanan masyarakat, kemungkinan terganggunya fungsi institusi merupakan bagian dari risiko yang perlu dipikirkan. Kita tidak boleh membangun seluruh kemampuan bertahan hidup masyarakat dengan asumsi bahwa negara akan selalu hadir secara cepat, lengkap, dan sempurna.


Negara memang mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam keadaan normal, pemerintah pusat dan daerah memiliki perangkat, regulasi, anggaran, personel, serta mekanisme penanggulangan bencana. Indonesia bahkan telah membangun kelembagaan BNPB dan BPBD, disertai penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.


Akan tetapi, kewajiban negara tidak berarti masyarakat boleh sepenuhnya menyerahkan keselamatan dirinya kepada negara. Sebaliknya, masyarakat harus memiliki kapasitas mandiri yang dapat bekerja sebelum bantuan pemerintah tiba, ketika bantuan terhambat, atau dalam situasi ketika sistem pemerintahan sedang mengalami gangguan berat.


Ini bukan gagasan untuk menggantikan negara dengan kelompok-kelompok masyarakat. Bukan pula ajakan membangun kekuatan tandingan atau mengambil alih kewenangan negara. Yang dimaksud adalah membangun kemampuan sipil untuk melindungi kehidupan, menjaga ketertiban, menolong sesama, dan mempertahankan keberlangsungan masyarakat dalam keadaan darurat.


Kita membutuhkan masyarakat yang tidak mudah panik, tidak kehilangan akal sehat, tidak saling memangsa ketika sumber daya terbatas, dan tidak menunggu instruksi untuk melakukan pertolongan kemanusiaan yang diperlukan.


Pelajaran dunia: kekuatan masyarakat adalah modal penyelamatan


Pemikiran tentang ketahanan masyarakat telah berkembang luas dalam kajian kebencanaan internasional. Salah satu ilmuwan yang menarik untuk dirujuk adalah Daniel P. Aldrich, profesor ilmu politik yang meneliti hubungan modal sosial dan pemulihan pascabencana.


Dalam bukunya Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery (2012), Aldrich memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat untuk bangkit setelah bencana tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya bantuan pemerintah atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Kekuatan jaringan sosial, kepercayaan, hubungan antarwarga, dan kemampuan bekerja sama merupakan faktor yang sangat menentukan.


Penelitiannya mengambil pelajaran dari sejumlah peristiwa, antara lain gempa Kobe 1995 di Jepang, tsunami Samudra Hindia 2004, serta Badai Katrina di New Orleans pada 2005. Masyarakat yang memiliki jaringan sosial kuat cenderung lebih mampu mengorganisasikan bantuan, menyebarkan informasi, dan mempercepat pemulihan kehidupan.


Pelajaran ini penting bagi Indonesia. Sebab, kita sesungguhnya mempunyai modal sosial yang sangat besar: tradisi gotong royong, pengajian, masjid, meunasah, kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, komunitas profesi, koperasi, serta berbagai jaringan kekerabatan.


Semua itu bukan sekadar warisan budaya atau perangkat kegiatan sosial. Jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi infrastruktur sosial yang menyelamatkan masyarakat ketika infrastruktur fisik mengalami kerusakan.


Kita dapat mengambil pelajaran lain dari masyarakat Simeulue di Aceh. Pengetahuan lokal tentang smong, yang diwariskan melalui cerita dan ingatan kolektif setelah tsunami masa lalu, menjadi pengetahuan penyelamatan yang sangat berharga ketika tsunami 2004 terjadi. Masyarakat memahami bahwa setelah gempa kuat dan air laut surut secara tidak biasa, mereka harus segera menjauh dari pantai dan mencari tempat tinggi. Pengetahuan sederhana yang diwariskan lintas generasi itu terbukti menyelamatkan banyak nyawa.


Ini menunjukkan bahwa kecerdasan menghadapi bencana tidak selalu harus berasal dari laboratorium atau teknologi mahal. Pengetahuan lokal yang dipahami, dipercaya, dan dipraktikkan masyarakat dapat menjadi sistem peringatan dan penyelamatan yang sangat efektif.


Sementara itu, kerangka internasional Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 yang disusun melalui UNDRR menegaskan bahwa negara memang memiliki peran utama dalam pengurangan risiko bencana, tetapi tanggung jawab tersebut harus dibagikan kepada pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan.


Kerangka ini menekankan empat prioritas: memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko, berinvestasi dalam pengurangan risiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan untuk respons dan pemulihan.


Dengan kata lain, dunia telah bergerak dari pendekatan yang hanya mengandalkan respons pemerintah setelah bencana menuju pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat sebelum, selama, dan sesudah bencana.


Membangun ketahanan mandiri: apa yang harus disiapkan masyarakat?


Jika kita ingin membangun ketahanan yang tetap bekerja ketika negara mengalami kelumpuhan atau tidak mampu memberikan perlindungan secara memadai, maka masyarakat perlu menyiapkan beberapa kekuatan mendasar.


Pertama, kecerdasan mengenali risiko dan membaca keadaan.


Masyarakat harus memiliki literasi kebencanaan. Setiap keluarga perlu mengetahui ancaman yang mungkin terjadi di lingkungannya, jalur evakuasi, lokasi aman, sumber air bersih, serta cara memperoleh informasi yang dapat dipercaya.


Warga pesisir harus memahami tanda-tanda tsunami. Masyarakat di kawasan pegunungan perlu mengenali risiko longsor dan erupsi. Mereka yang tinggal di bantaran sungai harus memahami karakter banjir. Demikian pula masyarakat perkotaan harus memahami risiko kebakaran, gempa, gangguan listrik, dan kelumpuhan transportasi.


Generasi muda perlu menguasai kecerdasan digital untuk membaca informasi, memverifikasi berita, mengenali disinformasi, serta mengembangkan teknologi sederhana untuk peringatan dini. Dalam keadaan darurat, informasi yang salah dapat menimbulkan kepanikan yang tidak kalah berbahaya daripada bencana itu sendiri.


Kedua, kemandirian memenuhi kebutuhan dasar.


Setiap keluarga dan komunitas perlu mempunyai kemampuan bertahan untuk sementara waktu tanpa bergantung pada pasokan dari luar. Ini mencakup persediaan air bersih, bahan makanan tahan simpan, obat-obatan dasar, perlengkapan pertolongan pertama, penerangan darurat, serta sarana komunikasi alternatif.


Masyarakat juga perlu mempertahankan kemampuan memproduksi pangan. Pertanian keluarga, kebun komunitas, lumbung pangan desa, peternakan rakyat, dan jaringan distribusi lokal merupakan bagian penting dari ketahanan.


Kita tidak boleh membayangkan ketahanan hanya dalam bentuk kemampuan menyimpan barang. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan masyarakat mempertahankan produksi, distribusi, dan akses terhadap kebutuhan pokok ketika rantai pasokan nasional terganggu.


Ketiga, memperkuat organisasi dan jaringan pertolongan warga.


Setiap desa, gampong, dusun, dan lingkungan permukiman dapat mengembangkan kelompok kesiapsiagaan berbasis warga. Kelompok ini tidak perlu menjadi organisasi yang rumit. Yang penting memiliki pembagian tanggung jawab, jalur komunikasi, daftar kelompok rentan yang perlu dibantu, serta kemampuan melakukan pertolongan pertama.


Ada warga yang mempunyai keterampilan medis, ada yang memahami konstruksi, pertanian, teknologi komunikasi, logistik, pendidikan, dan pengelolaan keuangan. Semua keahlian itu dapat dipertemukan dalam satu jaringan kerja sama.


Di sinilah kita perlu melihat kembali kekuatan lembaga sosial yang telah tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Aceh.


Masjid dan meunasah, misalnya, tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat koordinasi sosial, penyebaran informasi, dapur umum, dan tempat perlindungan sementara apabila aman digunakan. Tradisi jamaah yang mempertemukan masyarakat secara rutin merupakan modal penting untuk membangun komunikasi dan kepercayaan.


Pesantren dan dayah dapat mengambil peran dalam pendidikan kebencanaan, pembentukan karakter, penguatan solidaritas, serta pengorganisasian relawan. Para santri dapat dibekali keterampilan pertolongan pertama, pengelolaan logistik, komunikasi darurat, dan pelayanan kemanusiaan.


Kampus dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pelatihan, simulasi, dan inovasi teknologi. Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dapat bergabung dalam jaringan relawan dengan kompetensi masing-masing.


Koperasi dapat berfungsi sebagai simpul ketahanan ekonomi, penyedia kebutuhan pokok, penghubung produsen dengan konsumen, serta pengelola dana solidaritas masyarakat.


Sementara itu, gampong menjadi basis pengorganisasian yang paling dekat dengan kehidupan warga. Pemerintah gampong, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, tenaga kesehatan, dan kelompok profesi dapat menyusun peta risiko, jalur evakuasi, inventarisasi sumber daya, serta mekanisme pertolongan warga.


Dengan demikian, masjid, meunasah, pesantren, kampus, koperasi, dan gampong bukan sekadar lembaga yang berdiri sendiri. Semuanya dapat dihubungkan menjadi jaringan ketahanan sosial yang saling menguatkan.


Keempat, membangun ketahanan ekonomi dan keuangan masyarakat.


Bencana ekonomi dapat membuat masyarakat tidak berdaya meskipun tidak ada bangunan yang runtuh. Inflasi, pengangguran, kelangkaan pangan, gangguan transaksi keuangan, dan terputusnya distribusi dapat mengancam kehidupan jutaan orang.


Karena itu, masyarakat perlu mengembangkan koperasi, usaha produktif lokal, tabungan keluarga, dana solidaritas, jaringan perdagangan antarkomunitas, dan mekanisme saling membantu.


Koperasi dapat berperan lebih luas daripada sekadar lembaga simpan pinjam. Ia dapat menjadi simpul distribusi pangan, penyedia kebutuhan pokok, penghubung produsen dengan konsumen, dan sarana menjaga keberlangsungan ekonomi warga.


Kelima, menjaga ketahanan sosial, budaya, dan kepercayaan.


Ini mungkin merupakan bagian paling penting sekaligus paling sulit.


Ketika bencana terjadi, persediaan makanan dapat habis, listrik dapat padam, jalan dapat terputus, dan komunikasi dapat terganggu. Namun, keadaan akan menjadi jauh lebih buruk apabila masyarakat kehilangan kepercayaan satu sama lain.


Krisis dapat melahirkan penjarahan, diskriminasi, fitnah, konflik antarkelompok, dan perebutan sumber daya. Karena itu, ketahanan masyarakat harus dibangun dengan nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, toleransi, dan kesediaan berbagi.


Kita harus memastikan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, masyarakat tidak kehilangan kemanusiaannya.


Keenam, membangun kecerdasan menghadapi konflik dan menjaga perdamaian.


Dalam skenario krisis politik atau konflik sosial yang berat, masyarakat harus mampu mengendalikan diri, mencegah provokasi, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga komunikasi antarkelompok.


Generasi muda perlu dibekali kecerdasan emosional, sosial, politik, dan kebangsaan. Mereka harus mampu membedakan kritik dengan kebencian, perbedaan pendapat dengan permusuhan, serta keberanian dengan tindakan nekat.


Ketahanan bangsa bukan berarti setiap warga harus menjadi petarung. Justru, masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang mampu menghindari kekerasan, melindungi warga sipil, menjaga fasilitas kehidupan, dan mempertahankan perdamaian.


Jika terjadi ancaman perang atau kekacauan keamanan, keselamatan warga, perlindungan kelompok rentan, komunikasi kemanusiaan, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum humaniter harus menjadi perhatian.


Islam mengajarkan kesiapsiagaan, bukan kepasrahan


Dalam perspektif Islam, gagasan membangun ketahanan masyarakat mempunyai landasan yang kuat. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menghadapi kesulitan dengan kepasrahan tanpa usaha. Tawakal bukan alasan untuk mengabaikan ikhtiar, perencanaan, dan kesiapsiagaan.


Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anfal ayat 60:


Wa a‘iddu lahum mastatha‘tum min quwwah.


Artinya, persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kamu sanggupi.


Ayat ini berbicara dalam konteks pertahanan umat dari ancaman musuh. Namun, nilai umum yang dapat kita petik adalah pentingnya mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan. Kekuatan tidak hanya berarti kekuatan fisik, melainkan juga ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi, ekonomi, persatuan, dan kesiapan menghadapi ancaman.


Dalam konteks ketahanan bencana, masyarakat harus mempersiapkan kemampuan terbaiknya agar tidak menjadi kelompok yang mudah lumpuh ketika menghadapi kesulitan.


Allah juga berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 2:


Wa ta‘awanu ‘alal birri wat-taqwa.


Artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan.


Ayat ini memberikan fondasi moral bagi ketahanan berbasis masyarakat. Dalam keadaan darurat, membantu tetangga, menyediakan makanan bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, menolong orang sakit, menyelamatkan anak-anak, dan melindungi orang lanjut usia merupakan bentuk nyata kerja sama dalam kebajikan.


Bahkan, dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah mengingatkan agar manusia tidak menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan dan senantiasa berbuat baik. Pesan ini dapat menjadi pengingat bahwa keselamatan harus diupayakan dengan tindakan yang bertanggung jawab, bukan dengan tindakan ceroboh atau membahayakan diri sendiri dan orang lain.


Rasulullah SAW juga memberikan gambaran indah tentang kekuatan masyarakat melalui sabdanya:


Al-mu’minu lil-mu’mini kal-bunyan, yasyuddu ba’dhuhu ba’dha.


Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, yang bagian-bagiannya saling menguatkan. (HR. Bukhari dan Muslim).


Perumpamaan ini sangat relevan. Bangunan tidak akan kokoh apabila setiap bagiannya berdiri sendiri tanpa ikatan. Demikian pula masyarakat. Ketahanan tidak akan terwujud apabila setiap orang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri.


Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya tentang kemaslahatan juga mengingatkan pentingnya menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid al-syariah). Kelima unsur ini dapat menjadi kerangka etis dalam membangun ketahanan masyarakat.


Menjaga jiwa berarti melindungi kehidupan manusia. Menjaga akal berarti mengembangkan ilmu dan kecerdasan. Menjaga harta berarti mempertahankan sumber penghidupan. Menjaga keturunan berarti memastikan keselamatan dan masa depan generasi. Sementara menjaga agama berarti memelihara nilai-nilai moral yang membimbing manusia agar tidak kehilangan arah dalam keadaan sulit.


Dengan demikian, ketahanan bencana bukan semata-mata urusan teknis, melainkan juga urusan moral, spiritual, dan peradaban.


Generasi muda dan kecerdasan baru menghadapi masa depan


Salah satu pekerjaan penting bangsa ini adalah menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh menghadapi ketidakpastian.


Kita membutuhkan generasi yang mempunyai beberapa kecerdasan sekaligus: kecerdasan ekologis untuk memahami alam, kecerdasan digital untuk mengelola informasi, kecerdasan sosial untuk bekerja sama, kecerdasan finansial untuk mengelola sumber daya, kecerdasan emosional untuk mengendalikan diri, serta kecerdasan spiritual untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan.


Pendidikan kebencanaan tidak seharusnya hanya menjadi materi tambahan dalam kegiatan sekolah atau kampus. Ia perlu menjadi bagian dari pembentukan karakter dan keterampilan hidup.


Perguruan tinggi seperti UIN Ar-Raniry mempunyai peluang besar untuk mengembangkan gagasan ini. Fakultas dan program studi dapat berkontribusi sesuai bidang keilmuannya. Ilmu agama membangun etika solidaritas, ilmu sosial memperkuat kohesi masyarakat, psikologi membantu penanganan trauma, teknologi mengembangkan sistem informasi, ilmu ekonomi memperkuat kemandirian, dan ilmu lingkungan membantu memahami risiko ekologis.


Kampus dapat menjadi pusat pengembangan pengetahuan, pelatihan, simulasi, dan pengorganisasian relawan masyarakat. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat mendiskusikan bencana, tetapi juga tempat mempersiapkan masyarakat agar mampu menghadapinya.


Negara kuat, masyarakat kuat


Pada akhirnya, kita tentu menginginkan negara Indonesia selalu hadir, kuat, dan mampu menjalankan kewajibannya melindungi rakyat. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warga, tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi bencana sendirian, dan tidak boleh menjadikan penanggulangan bencana sekadar urusan administratif.


Namun, masyarakat juga tidak boleh kehilangan kemampuan bertahan hanya karena terlalu bergantung pada negara.


Ada dua keadaan yang perlu kita bedakan. Ketika negara berfungsi dengan baik, ketahanan masyarakat harus menjadi kekuatan pendukung bagi sistem penanggulangan bencana nasional. Masyarakat bekerja bersama pemerintah, mengikuti koordinasi yang sah, memanfaatkan sistem peringatan dini, dan membantu pelaksanaan penyelamatan serta pemulihan.


Tetapi ketika negara terlambat, kewalahan, atau untuk sementara tidak mampu menjalankan fungsinya, masyarakat harus tetap mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kehidupan melalui jaringan solidaritas, pengetahuan, keterampilan, dan organisasi sipil yang telah dipersiapkan sebelumnya.


Inilah yang dapat kita sebut sebagai ketahanan mandiri masyarakat.


Kita tidak sedang membangun bangsa yang curiga kepada negaranya sendiri. Kita justru sedang membangun bangsa yang tidak mudah kehilangan daya hidup ketika menghadapi keadaan paling sulit.


Sebab, sebuah negara mungkin memiliki gedung pemerintahan, anggaran besar, peralatan canggih, dan aparat yang lengkap. Namun, semua itu belum cukup apabila masyarakatnya mudah terpecah, kehilangan kepercayaan, tidak mempunyai keterampilan bertahan, dan tidak lagi bersedia saling menolong.


Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pengetahuan, persatuan, solidaritas, kemandirian ekonomi, dan kekuatan moral akan mempunyai modal besar untuk melewati berbagai krisis.


Ketahanan bencana pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri ketika bencana datang, melainkan bagaimana kita memastikan bahwa kehidupan bersama tetap berlangsung meskipun keadaan berubah menjadi sangat sulit.


Kita berharap Indonesia selalu baik-baik saja. Negara semakin kuat, pemerintah semakin bertanggung jawab, dan rakyat semakin sejahtera. Namun, harapan itu harus disertai kesiapan.


Sebab, bangsa yang tangguh bukanlah bangsa yang merasa dirinya bebas dari bencana. Bangsa yang tangguh adalah bangsa yang belajar dari setiap bencana, mempersiapkan diri sebelum bencana datang, saling menguatkan ketika bencana terjadi, dan mampu bangkit tanpa kehilangan kemanusiaannya.


Negara harus hadir melindungi rakyat. Tetapi rakyat juga harus memiliki kekuatan untuk menjaga kehidupan, bahkan ketika negara belum mampu hadir. Itulah ketahanan bangsa yang sesungguhnya.


Sebagai penutup, kita menyampaikan apresiasi kepada UIN Ar-Raniry dan seluruh pihak yang menggagas serta menyelenggarakan Seminar Kebangsaan pada 3 November 2026. Inisiatif menghadirkan diskusi tentang ketahanan bencana merupakan langkah penting untuk memperluas wawasan kebangsaan, membangun kesadaran kolektif, dan mempertemukan pemikiran berbagai kalangan dalam mencari jawaban atas tantangan masa depan.


Semoga seminar ini berlangsung sukses, melahirkan gagasan-gagasan bernas, membuka wawasan bangsa tentang pentingnya kesiapsiagaan dan ketahanan mandiri, serta menghasilkan masukan berharga bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat. Sebab, ketahanan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan ikhtiar bersama seluruh warga negara untuk menjaga kehidupan, persatuan, dan masa depan Indonesia.


Wallahu a’lam 


Darussalam 30 Oktober 2026


(Penulis, pengamat sosial dan keislaman, tinggal di Barabung Aceh Besar)

×
Berita Terbaru Update