Membaca Peluang dan Batas Kebersamaan
Oleh Saifuddin A Rasyid
Al-Rasyid.id | Wacana pelibatan warga non-Muslim dalam kepanitiaan atau petugas pendukung penyelenggaraan ibadah haji kembali mengemuka. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Jumat, 30 Oktober 2026, menyampaikan gagasan agar masyarakat lintas agama, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dapat dilibatkan dalam mendukung pelayanan jamaah haji Indonesia.
Gagasan tersebut, menurut Dahnil, merupakan salah satu upaya menghadirkan toleransi, kebinekaan, dan semangat gotong royong secara nyata. Sulawesi Utara menjadi salah satu contoh daerah yang dapat mengembangkan kerja sama tersebut.
Sekilas, gagasan ini mungkin terdengar sederhana. Namun, karena menyangkut penyelenggaraan ibadah yang sangat sakral bagi umat Islam, respons masyarakat pun berpotensi beragam. Ada yang melihatnya sebagai peluang memperkuat kebersamaan dan profesionalisme pelayanan publik. Sebaliknya, ada pula yang mungkin mempertanyakan kepatutan, batas kewenangan, bahkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam.
Menurut saya, persoalan ini menarik untuk didiskusikan secara lebih mendalam. Jangan sampai kita terlalu cepat memberikan penilaian hanya berdasarkan identitas agama, sebelum memahami jenis pekerjaan, ruang lingkup tanggung jawab, serta manfaat yang hendak dicapai.
Haji adalah ibadah, penyelenggaraannya adalah pelayanan
Pertama-tama, kita perlu membedakan antara ibadah haji sebagai kewajiban keagamaan dengan penyelenggaraan haji sebagai sistem pelayanan publik.
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang memiliki ketentuan akidah, fikih, manasik, dan ritual tersendiri. Pelaksanaannya hanya diperuntukkan bagi umat Islam yang memenuhi persyaratan. Tidak ada kompromi dalam urusan akidah dan ketentuan ibadah tersebut.
Namun, penyelenggaraan haji tidak hanya berisi urusan ritual. Di dalamnya terdapat pekerjaan administrasi, pengelolaan data, transportasi, kesehatan, teknologi informasi, komunikasi, logistik, pengadaan, pengawasan, keamanan, hingga pelayanan jamaah sejak keberangkatan sampai kepulangan. Termasuk tentu pilot dan teknisi pesawat udara pengangkut jamaah haji pergi ke tanah suci dan kembali ke tanah air.
Semua pekerjaan itu membutuhkan kemampuan, keahlian, ketelitian, dan tanggung jawab. Tidak seluruhnya merupakan pekerjaan yang bersifat ritual keagamaan.
Di sinilah pentingnya melihat persoalan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan. Jangan mencampuradukkan antara orang yang membimbing jamaah melaksanakan manasik dengan tenaga profesional yang membantu mengelola administrasi, teknologi, kesehatan, atau pelayanan umum.
Pembedaan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kesakralan haji, melainkan memastikan bahwa kemuliaan ibadah tersebut ditopang oleh tata kelola yang semakin baik.
Islam tidak menutup pintu kerja sama
Jika ditelusuri dalam sejarah Islam, terdapat sejumlah contoh yang menarik untuk menjadi bahan renungan.
Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq mempercayakan pekerjaan sebagai penunjuk jalan kepada Abdullah bin Uraiqith, seorang yang ketika itu belum memeluk Islam. Riwayat ini terdapat dalam Shahih Bukhari nomor 2263.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW mempertimbangkan keahlian dan kemampuan seseorang dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Perbedaan agama tidak serta-merta menjadi penghalang untuk memanfaatkan keahlian seseorang dalam urusan yang dibenarkan.
Contoh lainnya adalah pengalaman para sahabat yang berhijrah ke Habasyah dan memperoleh perlindungan dari Raja Najasyi yang beragama Nasrani. Mereka mendapatkan keamanan untuk menjalankan keyakinan dan kehidupan sosialnya.
Kita juga mengenal Piagam Madinah, yang memperlihatkan bagaimana Rasulullah SAW membangun kesepakatan hidup bersama dengan komunitas Muslim dan Yahudi berdasarkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bersama.
Semua pengalaman sejarah tersebut mengajarkan bahwa hubungan antara Muslim dan non-Muslim tidak harus selalu ditempatkan dalam kerangka pertentangan.
Al-Qur’an bahkan memberikan landasan yang sangat jelas melalui Surah Al-Mumtahanah ayat 8:
“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”
Ayat ini mengajarkan dua prinsip penting, yaitu al-birr atau berbuat baik dan al-qisth atau berlaku adil. Perbedaan keyakinan tidak menghapus kewajiban untuk memperlakukan orang lain secara baik dan adil.
Tentu, ayat tersebut bukan dalil khusus mengenai kepanitiaan haji. Namun, nilai dasarnya dapat menjadi landasan etika dalam membangun kerja sama sosial dan pelayanan publik.
Pandangan ulama: kompetensi, amanah, dan batas kewenangan
Dalam khazanah fikih, Imam Al-Mawardi melalui kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah membedakan kewenangan pemerintahan yang bersifat delegatif dengan kewenangan pelaksanaan administratif.
Pembahasan tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islami. Qaradawi membahas kemungkinan warga non-Muslim menduduki jabatan publik tertentu berdasarkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab, dengan tetap memberikan batasan pada jabatan yang memiliki karakter khusus keagamaan.
Pemikiran ini penting karena tidak semua pekerjaan pemerintahan memiliki karakter dan kewenangan yang sama.
Dalam konteks Indonesia, kita juga dapat membaca Deklarasi Al-Azhar tentang Kewarganegaraan dan Hidup Berdampingan yang lahir pada 2017 di bawah kepemimpinan Grand Imam Syekh Ahmad al-Tayyeb. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya kesetaraan kewarganegaraan, perlindungan hak, dan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan agama.
Sementara itu, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pemikirannya tentang moderasi beragama menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban melayani dan memfasilitasi kebutuhan beragama masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan haji, kerangka ini mengingatkan bahwa pelayanan kepada jamaah harus dikelola secara profesional tanpa mengabaikan karakter keagamaan ibadah tersebut.
Memang, tidak satu pun dari pandangan tersebut dapat langsung dianggap sebagai fatwa khusus bahwa semua posisi petugas haji boleh diisi oleh non-Muslim. Namun, semuanya memberikan bahan pertimbangan ilmiah untuk membedakan pekerjaan administratif, teknis, dan pelayanan umum dari kewenangan ritual serta keagamaan.
Apa kebaikannya jika dilakukan secara proporsional?
Ada sejumlah potensi kebaikan yang patut dipertimbangkan.
Pertama, memperkuat profesionalisme pelayanan. Penyelenggaraan haji merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan banyak keahlian. Pelibatan tenaga profesional dari berbagai latar belakang agama dapat memperluas ketersediaan sumber daya manusia, sepanjang kompetensi dan persyaratannya terpenuhi.
Kedua, membangun budaya kerja berdasarkan meritokrasi. Seseorang diberi tanggung jawab karena kemampuan, integritas, dan kesungguhannya bekerja, bukan semata-mata karena identitas kelompoknya. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki terhadap kehidupan kebangsaan. Haji memang ibadah umat Islam, tetapi penyelenggaraannya di Indonesia merupakan bagian dari pelayanan negara. Dukungan masyarakat lintas agama dapat menjadi pengalaman kebersamaan dalam mengurus kepentingan warga negara.
Keempat, memperkuat hubungan antarumat beragama. Ketika umat beragama dapat bekerja bersama dalam urusan kemanusiaan, kepercayaan sosial akan tumbuh. Mereka tidak hanya mengenal satu sama lain melalui perjumpaan seremonial, tetapi juga melalui pengalaman bekerja, membantu, dan bertanggung jawab.
Kelima, menjadi bagian dari dakwah melalui keteladanan. Islam tidak hanya dikenal melalui ceramah dan penjelasan verbal, tetapi juga melalui akhlak, kejujuran, keterbukaan, keadilan, serta penghargaan terhadap kontribusi orang lain.
Boleh jadi, pengalaman seorang warga non-Muslim yang ikut membantu pelayanan jamaah haji dan menyaksikan keramahan, kedisiplinan, serta akhlak umat Islam justru menjadi kesan kemanusiaan yang baik tentang Islam.
Namun, jangan pula kita menjadikan non-Muslim sebagai sekadar instrumen untuk menunjukkan bahwa Indonesia toleran. Mereka harus dihargai sebagai warga negara yang memiliki hak, kompetensi, dan martabat.
Tetap ada potensi masalah yang harus diperhitungkan
Meskipun memiliki peluang kebaikan, pelibatan non-Muslim juga tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang terburu-buru.
Pertama, perlu memperhatikan kesiapan psikologis dan emosional sebagian umat Islam. Bagi sebagian jamaah, haji merupakan perjalanan spiritual yang sangat sakral. Mereka mungkin memiliki pemahaman bahwa seluruh orang yang terlibat langsung dalam pelayanan haji sebaiknya beragama Islam. Persepsi seperti ini tidak boleh langsung dicap sebagai sikap intoleran. Ia perlu dijelaskan melalui pendidikan, dialog, dan argumentasi keagamaan yang memadai.
Kedua, harus ada pembagian tugas yang jelas. Petugas non-Muslim dapat dipertimbangkan untuk pekerjaan administratif, teknologi, kesehatan, transportasi, logistik, dan pelayanan umum di Indonesia. Sementara pembimbing manasik, imam, petugas yang memimpin ritual, serta kewenangan keagamaan harus memenuhi persyaratan syariat.
Ketiga, perlu menjaga kenyamanan dan kepercayaan jamaah. Penugasan hendaknya mempertimbangkan sensitivitas keagamaan, privasi, kebutuhan khusus jamaah, dan karakter pelayanan. Jangan sampai niat membangun kebersamaan justru menimbulkan ketidaknyamanan yang sebenarnya dapat dihindari.
Keempat, harus ada standar integritas, kerahasiaan data, disiplin, dan tanggung jawab yang sama bagi semua petugas. Identitas agama tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi atau memberikan keistimewaan dalam standar profesionalisme.
Kelima, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bentuk keterlibatan, posisi, kewenangan, lokasi kerja, serta mekanisme pengawasan. Apalagi terdapat ketentuan khusus di Arab Saudi mengenai akses non-Muslim ke kawasan suci Makkah dan Madinah yang harus dihormati.
Dengan demikian, keterlibatan tersebut harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar mengejar simbol toleransi atau memenuhi tuntutan pencitraan.
Kematangan umat diuji dalam menyikapi perbedaan
Di sinilah saya kira persoalan yang lebih besar sebenarnya berada. Bukan hanya apakah non-Muslim dapat dilibatkan dalam pelayanan haji, tetapi bagaimana kematangan umat Islam Indonesia dalam menyikapi gagasan tersebut.
Kita tentu menginginkan umat yang teguh memegang akidah, memahami fikih, tetapi juga memiliki keluasan wawasan dan kematangan dalam kehidupan sosial.
Wasathiyah bukan berarti mengurangi prinsip agama agar diterima semua pihak. Moderasi juga bukan berarti mencampuradukkan keyakinan. Moderasi beragama justru mengajarkan bagaimana seseorang teguh dalam keyakinannya sekaligus adil, santun, dan menghormati hak orang lain.
Karena itu, para pemuka umat Islam, ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan tokoh pesantren perlu melihat persoalan ini secara jernih. Jangan tergesa-gesa menyambut, tetapi jangan pula terburu-buru menolak hanya karena perbedaan agama.
Mari kita timbang dengan ilmu, kepatutan, kemaslahatan, dan pertimbangan yang matang. Jika ada ruang kebaikan, mengapa harus ditutup? Jika ada potensi masalah, mengapa tidak diantisipasi sejak awal?
Kita juga perlu mendengarkan suara jamaah dan masyarakat, karena mereka merupakan pihak yang akan merasakan langsung kualitas pelayanan. Pemerintah hendaknya membuka ruang dialog dengan MUI, organisasi Islam, perguruan tinggi keagamaan, dan tokoh lintas agama sebelum merumuskan kebijakan yang lebih konkret.
Pada akhirnya, ada dua hal yang tidak boleh dipertentangkan: menjaga kemurnian ibadah dan membangun kebersamaan kemanusiaan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila ditempatkan pada ruang dan batas yang tepat.
Mengurus haji memang merupakan amanah umat Islam, tetapi membangun kebaikan dan memberikan pelayanan kemanusiaan adalah tanggung jawab bersama.
Semoga penyelenggaraan haji Indonesia semakin berkualitas, jamaah semakin terlayani, umat semakin matang, dan kebersamaan kebangsaan semakin kokoh. Sebab, salah satu pesan besar ibadah haji bukan hanya hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga bagaimana manusia kembali kepada kehidupan dengan membawa akhlak, persaudaraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi sesama.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Darussalam Banda Aceh,
1 November 2026
(Penulis, pegiat moderasi, imam besar masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Foto: dari kanan: penulis, Hj Lina (isteri), H. Asyrafmun (anak) saat bersama Qalbi Tour & Travel dalam sesi umrah Januari tahun ini.
