Membaca Konsolidasi Kekuasaan Menuju 2029
Oleh Saifuddin A Rasyid
Al-Rasyid.id | Saya tertarik dan terkesima dengan penjelasan Prof KBA (Kamaruzzaman Bustamam Ahmad) dalam podcast Madilog yang tayang pada 8 November 2026 dan telah beredar luas melalui kanal YouTube. Penjelasannya sangat mencerahkan, membuka ruang berpikir, sekaligus mengajak kita membaca dinamika politik nasional dari sudut pandang yang lebih luas. Seperti kawan kawannya yang lain saya mengenal dekat Prof KBA sebagai sosok yang kencang, tajam, kritis, dan terus terang dalam menyampaikan pikiran. Dalam podcast tersebut, karakter intelektual itu terlihat secara utuh. Tidak banyak basa-basi, tidak berputar-putar, dan berani menyentuh persoalan yang mungkin tidak nyaman dibicarakan oleh sebagian kalangan.
Terinspirasi dari percakapan tersebut, saya ingin menyampaikan satu catatan dengan menggunakan kacamata ilmu klep-klep politik. Menurut pembacaan saya, sesungguhnya panggung Presiden Prabowo bukan sedang dicuri orang, sebagaimana yang mengemuka disampaikan Prof KBA dalam podcast itu, bukan pula benar-benar hilang. Panggung itu sejak awal memang belum sepenuhnya dimiliki dan dikuasai sendiri oleh beliau. Masih ada proses berbagi panggung dengan mantan Presiden Joko Widodo, kekuatan politik yang ikut mengantarkan kemenangan, serta berbagai partai yang tergabung dalam koalisi besar pemerintahan.
Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata kehilangan panggung, melainkan bagaimana seorang presiden yang secara konstitusional memegang kekuasaan pemerintahan dapat mengonsolidasikan kendali politik agar pemerintahan berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan agenda yang hendak diwujudkannya.
Panggung yang Dibangun Melalui Politik Berbagi
Untuk memahami keadaan sekarang, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berhadapan dengan Joko Widodo dalam persaingan politik yang sangat keras. Setelah dinyatakan kalah dan proses konstitusional selesai, Prabowo mengambil langkah politik yang cukup mengejutkan dengan bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2019.
Langkah tersebut memperlihatkan sebuah strategi rekonsiliasi sekaligus politik berbagi. Pihak yang sebelumnya berkompetisi kemudian duduk bersama dalam pemerintahan. Sejumlah kekuatan politik yang sebelumnya berada di kubu berbeda juga kemudian merapat.
Sejak saat itu, kita sebenarnya sudah dapat membaca bagaimana panggung politik Indonesia mulai dibangun melalui kompromi dan pembagian ruang kekuasaan. Strategi tersebut berlanjut menuju Pilpres 2024, ketika Prabowo kembali maju dan akhirnya berhasil memenangkan kontestasi dengan dukungan koalisi besar.
Kemenangan itu tentu merupakan mandat rakyat melalui pemilihan umum. Namun, kemenangan dalam pemilu tidak otomatis berarti seluruh jaringan kekuatan yang menopang kemenangan tersebut melebur menjadi satu kepemilikan politik. Setiap partai, tokoh, dan kelompok pendukung tetap mempunyai kepentingan, pengaruh, serta perhitungan politik masing-masing.
Di sinilah menariknya membaca panggung kekuasaan. Presiden memang berada di puncak pemerintahan, tetapi panggung politik yang mengelilinginya tidak selalu sepenuhnya berada dalam kendali seorang presiden.
Prabowo mungkin memenangkan kursi presiden, tetapi ia juga harus mengelola warisan kompromi politik, jaringan koalisi, serta hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang turut berkontribusi terhadap kemenangannya.
Sejumlah pengamat politik pernah membaca besarnya koalisi sebagai upaya membangun stabilitas pemerintahan. Pengamat politik Ujang Komarudin, misalnya, dalam analisisnya yang dikutip Channel NewsAsia pada 2024, melihat strategi merangkul berbagai partai sebagai bagian dari keinginan membangun dukungan mayoritas di parlemen. Akan tetapi, dukungan mayoritas juga berarti banyak kepentingan harus dikelola secara bersamaan.
Dengan kata lain, semakin luas panggung yang dibangun melalui kompromi, semakin besar pula pekerjaan untuk memastikan semua pemain tidak saling berebut posisi.
Berbagi Panggung Tidak Selalu Berarti Berbagi Kendali
Dalam ilmu politik, fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep power sharing, coalition politics, dan coalition management. Berbagi kekuasaan memang dapat menjadi jalan untuk membangun stabilitas, tetapi tidak selalu menjamin efektivitas pemerintahan.
Presiden dapat memiliki kewenangan formal berdasarkan konstitusi, tetapi pelaksanaan agenda pemerintahan tetap membutuhkan dukungan partai, parlemen, birokrasi, dan berbagai kelompok kepentingan.
Di sinilah teori koalisi pemerintahan menjadi relevan. Ilmuwan politik Arend Lijphart, melalui pemikirannya tentang demokrasi konsensus, menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan dapat menjadi mekanisme untuk mengakomodasi masyarakat dan kekuatan politik yang beragam. Namun, mekanisme itu membutuhkan budaya kompromi, kedisiplinan, dan kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
Sebaliknya, George Tsebelis melalui teori veto players mengingatkan bahwa semakin banyak aktor yang memiliki kemampuan menghambat perubahan kebijakan, semakin sulit pula suatu pemerintahan mengambil keputusan secara cepat. Banyaknya pemain dengan kepentingan berbeda berpotensi membuat agenda pemerintahan berjalan lambat.
Karena itu, koalisi besar bisa menjadi kekuatan sekaligus beban. Ia dapat memperkuat dukungan parlemen, tetapi juga berpotensi mempersempit ruang gerak presiden ketika terlalu banyak kepentingan harus dipertimbangkan.
Menurut pembacaan saya, Presiden Prabowo sekarang sedang menghadapi pekerjaan besar untuk keluar dari lingkungan politik yang mungkin terasa sempit dan sumpek akibat terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodasi. Beliau tentu ingin membawa panggung pemerintahan lebih dekat kepada kendali kepemimpinannya sendiri.
Bukan berarti semua pihak yang pernah bekerja sama harus disingkirkan. Namun, pemerintahan memerlukan kejelasan komando, pembagian tanggung jawab, dan kesatuan arah. Presiden tidak mungkin terus-menerus bekerja dalam situasi ketika setiap keputusan harus melewati terlalu banyak kalkulasi kepentingan.
Pelajaran dari Panggung Politik Dunia
Pengalaman politik negara lain memberikan pelajaran yang cukup menarik. Israel pernah membentuk pemerintahan persatuan dengan sistem pergiliran perdana menteri pada 2020. Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz menyepakati pembagian kekuasaan dengan mekanisme pergantian jabatan perdana menteri.
Namun, pemerintahan tersebut akhirnya runtuh setelah sekitar tujuh bulan. Ketidaksepakatan mengenai anggaran negara dan konflik kepentingan antarkubu membuat kesepakatan berbagi kekuasaan tidak berjalan sebagaimana direncanakan.
Kajian dalam jurnal Frontiers in Political Science tahun 2023 mengenai krisis pemerintahan Italia dan Israel juga menunjukkan bahwa koalisi yang terlalu besar, dengan banyak kepentingan dan mekanisme saling mengunci keputusan, dapat menghadapi kesulitan dalam merumuskan kebijakan bersama.
Pengalaman Lebanon memberikan pelajaran yang berbeda. Sistem pembagian kekuasaan berdasarkan kelompok-kelompok sektarian justru berulang kali memunculkan kebuntuan politik. International IDEA dalam laporan The Global State of Democracy 2023 mengingatkan bahwa sistem pembagian kekuasaan yang dikuasai para elite dapat membuat lembaga negara lumpuh ketika para pemimpin kelompok tidak mencapai kesepakatan.
Tentu kita tidak dapat menyimpulkan bahwa semua pemerintahan koalisi pasti gagal. Pemerintahan persatuan Israel pada 1984, misalnya, mampu bertahan hingga akhir masa tugas dan menghasilkan sejumlah kebijakan penting. Artinya, berbagi kekuasaan bukan sesuatu yang keliru. Persoalannya adalah bagaimana pembagian itu dikelola, apakah mempunyai batas yang jelas, serta apakah kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama.
Pelajaran pentingnya adalah jangan sampai negara menjadi korban dari kesepakatan para elite. Jangan sampai rakyat harus menunggu kesejahteraan karena para pemimpin masih sibuk menentukan siapa mendapatkan bagian panggung yang lebih luas.
Menuju 2029: Konsolidasi atau Perebutan Pengaruh?
Kembali kepada dinamika politik Indonesia, setelah perjalanan pemerintahan sekitar dua tahun, kita memasuki masa ketika perhitungan politik menuju 2029 mulai terasa. Setiap partai tentu mulai membaca peluang, mengukur kekuatan, dan menyiapkan strategi untuk kontestasi berikutnya.
Dalam posisi sebagai presiden, Prabowo memiliki modal politik yang kuat. Beliau berada di puncak kekuasaan, memegang kewenangan konstitusional, dan mempunyai kesempatan untuk menunjukkan hasil kerja pemerintahan.
Namun, pada saat bersamaan, beliau harus menghadapi realitas bahwa kemenangan 2024 dibangun melalui dukungan banyak kekuatan. Ada kepentingan partai, tokoh, keluarga politik, dan jaringan pendukung yang tidak selalu memiliki pandangan serta agenda yang sama.
Dalam pembacaan politik, perjalanan menuju 2024 juga memperlihatkan bagaimana berbagai kekuatan yang sebelumnya berkompetisi dapat berkumpul dalam satu barisan. Anies Baswedan dan kekuatan politik yang mendukungnya menjadi salah satu tantangan elektoral penting dalam kontestasi tersebut. Dinamika itu tentu harus dibaca sebagai bagian dari kompetisi demokratis, bukan sekadar urusan siapa yang menguasai panggung.
Kini, menjelang 2029, konfigurasi politik dapat berubah kembali. Aktor-aktor yang dahulu berjalan bersama bisa saja memiliki perhitungan berbeda. Mereka yang pernah berbagi panggung mungkin mulai mempertanyakan posisi dan pengaruh masing-masing.
Di sinilah kita melihat bahwa politik tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus bergerak mengikuti kepentingan, peluang, kekuatan, dan kalkulasi masa depan.
Kasus Penyadapan: Hukum, Politik, dan Kepentingan Negara
Salah satu peristiwa yang menambah panas dinamika politik nasional adalah terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak. Menurut keterangan penyidik, dugaan tindakan tersebut berlangsung pada 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden. Perkara ini juga berkaitan dengan dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Pemberitaan Reuters pada 5 November 2026 menyebut perkara tersebut telah memperbesar ketegangan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Sementara itu, sejumlah pengamat memberikan penafsiran yang lebih jauh mengenai kemungkinan dimensi politik di balik peristiwa tersebut.
Pangi Syarwi Chaniago dari Voxpol Center, misalnya, menilai kasus tersebut sebagai persoalan yang sangat serius dan mengaitkannya dengan dugaan operasi politik. Mahfud MD juga memberikan pandangan hukum yang keras mengenai implikasi dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Namun, kita perlu membedakan antara fakta penyidikan, pendapat pengamat, dan kesimpulan hukum. Penetapan tersangka bukanlah putusan pengadilan, dan motif maupun pihak yang bertanggung jawab harus dibuktikan melalui proses yang sah.
Dari sudut pandang politik, tentu saja muncul pertanyaan apakah perkara ini juga akan memengaruhi penataan ulang panggung kekuasaan menuju 2029. Apakah akan menjadi momentum konsolidasi pemerintahan? Apakah akan mempercepat perubahan hubungan antarkekuatan politik? Ataukah justru berkembang menjadi persoalan hukum yang berdiri sendiri?
Semua kemungkinan itu dapat dibicarakan sebagai analisis, tetapi tidak patut ditetapkan sebagai fakta sebelum tersedia bukti yang meyakinkan.
Kita menyerahkan penyelesaian kasus besar sadap-menyadap ini kepada lembaga penegak hukum. Apabila terdapat persoalan politik yang membutuhkan penyelesaian politik, mekanisme konstitusional dan kelembagaan harus tetap dihormati. Jangan sampai kepentingan negara dikalahkan oleh pertarungan kepentingan personal atau kelompok.
Rakyat Jangan Sampai Menjadi Penonton yang Dirugikan
Pada akhirnya, panggung kekuasaan bukanlah milik pribadi para elite. Panggung itu sesungguhnya merupakan amanah rakyat. Presiden, wakil presiden, menteri, anggota parlemen, dan seluruh pejabat publik memperoleh ruang pengabdian melalui mekanisme konstitusional yang telah disepakati.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan siapa yang berhasil menguasai panggung, siapa yang kehilangan tempat, atau siapa yang paling kuat menarik tali kekuasaan. Pertanyaan terpenting ialah apakah seluruh dinamika tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan kehidupan rakyat yang semakin sejahtera.
Kita tentu berharap penyelesaian akhir dari tarik-menarik penguasaan panggung kekuasaan ini tidak menimbulkan kemudaratan bagi rakyat, negara, generasi bangsa, dan umat. Jangan sampai energi para pemimpin habis untuk mengatur posisi, sementara persoalan pendidikan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan pemerataan pembangunan justru tertinggal.
Bagi masyarakat luas, ada satu pesan yang perlu kita pegang. Generasi bangsa dan umat tetaplah teguh menjalani kehidupan, bekerja, belajar, mengurus keluarga, membangun masyarakat, serta melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Tidak perlu terlalu larut dalam trik dan tarik-menarik kekuasaan para elite yang berada di luar jangkauan langsung kita.
Kita telah memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilu. Berikan mereka ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Namun, kepercayaan kepada wakil rakyat bukan berarti menyerahkan seluruh urusan tanpa pengawasan. Masyarakat tetap perlu membaca, mempelajari, mengkritisi, dan menilai kinerja mereka dengan seksama.
Sebab, kesempatan untuk menentukan kembali pilihan akan datang pada Pemilu 2029. Saat itu, rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menentukan siapa yang layak memperoleh mandat berikutnya. Pilihlah dengan pertimbangan yang matang, rekam jejak yang jelas, gagasan yang terukur, serta integritas yang dapat dipercaya. Jangan mudah terjerat oleh embel-embel politik, janji sesaat, atau pesona panggung yang belum tentu menghadirkan kemaslahatan.
Mari kita menjadi masyarakat yang cerdas berpolitik. Jangan hanya terpukau oleh siapa yang sedang berdiri di atas panggung, tetapi perhatikan pula apa yang sedang dikerjakan untuk kepentingan rakyat.
Sebab, dalam demokrasi yang sehat, panggung boleh diperebutkan, kekuasaan boleh berganti, dan koalisi boleh berubah. Namun, kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi korban dari semua permainan itu.
Ayo, cerdas berpolitik!
Wallahu a’lam
Darussalam Banda Aceh
11 November 2026
(Penulis, pengamat sosial dan keislaman, tinggal di Barabung Aceh Besar)
