-->

Notification

×

Iklan

Iklan

SADAP DAN FALSAFAH SADEUP

Selasa, 03 November 2026 | November 03, 2026 WIB Last Updated 2026-11-04T04:56:03Z


Ketika Perkakas Tradisional Mengajarkan Batas Moral Manusia


Oleh Saifuddin A Rasyid

Al-Rasyid.id | Beberapa hari terakhir, publik Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah petinggi kepolisian. Bahkan, nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ikut disebut dalam perkara tersebut. Kasus ini menjadi semakin menarik perhatian karena salah satu sasaran penyadapan yang diduga dilakukan adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri.


Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Menurut penjelasan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026, dengan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang semestinya. Sasaran yang disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekaman hasil penyadapan.


Perkembangan ini diberitakan sejumlah media nasional dan internasional, termasuk Reuters, CNN Indonesia, dan detikcom. Tentu, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Semua pihak yang disebut harus tetap memperoleh hak praduga tak bersalah, dan pembuktian harus diserahkan kepada proses peradilan yang independen. Bahkan, hingga berita perkembangan terakhir ini, motif maupun dugaan makar belum terbukti. Namun, kasus tersebut sudah cukup menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih luas: batas kewenangan, perlindungan privasi, dan moralitas manusia dalam memperlakukan rahasia orang lain.


Penyadapan: Antara Kewenangan dan Kesewenang-wenangan


Dalam negara hukum, penyadapan bukanlah tindakan yang selalu terlarang. Dalam keadaan tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap tindak pidana, membongkar jaringan kejahatan, dan melindungi kepentingan publik. Akan tetapi, kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi kebebasan tanpa batas.


Konstitusi kita melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak memperoleh rasa aman.


Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 40, melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Sementara itu, Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan, mengatur larangan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.


Lebih jauh, KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 258, mengatur ancaman pidana terhadap tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ancaman pidananya mencapai 10 tahun penjara atau denda kategori VI.


KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025, melalui Pasal 136 juga menyebut bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui undang-undang mengenai penyadapan. Ini menunjukkan bahwa penyadapan harus berada dalam kerangka kewenangan dan pengaturan hukum, bukan menjadi alat untuk memuaskan rasa ingin tahu atau kepentingan pribadi seseorang.


Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 juga menegaskan bahwa penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, legalitas, tujuan yang sah, batas kewenangan, dan pengawasan menjadi prinsip penting.


Dalam perspektif internasional, Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjamin perlindungan setiap orang dari campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan surat-menyuratnya.


Komite HAM PBB melalui General Comment No. 16 menegaskan bahwa perlindungan privasi harus berlaku terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara maupun pihak perseorangan. Bahkan, tindakan yang memiliki dasar hukum sekalipun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangan pemikiran HAM internasional, prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan independen merupakan pagar penting dalam penggunaan teknologi pengawasan.


Artinya, negara boleh mencari bukti untuk menegakkan hukum, tetapi negara juga berkewajiban melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan kewenangan aparatnya.


Dalam perspektif politik, pemikiran Michel Foucault tentang panopticism mengingatkan kita bahwa pengawasan yang terus-menerus dapat menciptakan masyarakat yang merasa selalu diawasi. Orang akhirnya takut berbicara, takut berbeda pendapat, bahkan membatasi kebebasan dirinya sendiri. Bila kekuasaan pengawasan tidak dikontrol, ia dapat berubah menjadi instrumen dominasi.


Inilah bahayanya ketika alat yang semestinya digunakan untuk menjaga keamanan justru berpotensi menjadi alat untuk mengendalikan, menekan, atau merusak kehidupan orang lain.


Ketika Rasa Ingin Tahu Berubah Menjadi Penyakit Sosial


Persoalan ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di lingkungan kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemukan orang yang begitu gemar mencari tahu urusan pribadi orang lain.


Ada yang senang membuka telepon genggam orang lain tanpa izin, membaca percakapan pribadi, menguping pembicaraan, mencari-cari kesalahan melalui media sosial, mengumpulkan informasi rahasia, bahkan menyebarkannya untuk mempermalukan seseorang.


Mengapa manusia memiliki kecenderungan seperti itu?


Dalam psikologi sosial, rasa ingin tahu terhadap kehidupan orang lain dikenal sebagai social curiosity. Penelitian mengenai perilaku ini menunjukkan bahwa manusia memang memiliki dorongan untuk mengumpulkan informasi sosial, memahami perilaku orang lain, dan membandingkan dirinya dengan lingkungan sekitar.


Namun, dorongan tersebut dapat mengambil bentuk yang tidak sehat ketika seseorang menggunakan cara-cara tersembunyi untuk memperoleh informasi yang bukan haknya.


Penelitian Sarah R. Wert dan Peter Salovey (2004), melalui tulisan A Social Comparison Account of Gossip, menjelaskan bahwa perilaku bergunjing sering berkaitan dengan kebutuhan membandingkan diri dengan orang lain. Perasaan iri, cemburu, ketidakberdayaan, dan persaingan sosial dapat menjadi pemicu pembicaraan negatif mengenai orang lain.


Penelitian lain oleh para peneliti psikologi dalam jurnal Frontiers in Psychology (2019), berjudul Better Than Its Reputation? Gossip and the Reasons Why We and Individuals With “Dark” Personalities Talk About Others, menemukan sejumlah motif bergunjing, mulai dari mengumpulkan informasi, membangun hubungan, hiburan sosial, perlindungan kelompok, hingga memengaruhi reputasi orang lain secara negatif.


Sementara itu, Jessica M. Salerno dan Michael L. Slepian dalam Journal of Personality and Social Psychology (2022), melalui penelitian tentang moralitas, hukuman, dan pembukaan rahasia orang lain, menjelaskan bahwa dorongan mengungkap rahasia seseorang juga dapat berkaitan dengan keinginan menghukum orang yang dianggap melakukan kesalahan moral.


Tentu, kita tidak boleh serta-merta menyebut setiap orang yang penasaran sebagai penderita gangguan psikologis. Rasa ingin tahu merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Namun, ketika rasa ingin tahu berubah menjadi kebiasaan mengintip, menguntit, melanggar privasi, atau mengumpulkan rahasia untuk mengendalikan orang lain, perilaku tersebut sudah menjadi persoalan moral dan sosial yang serius.


Apalagi jika informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk memeras, mengancam, menghancurkan reputasi, atau mengganggu stabilitas negara.


Mencari kebenaran berbeda dengan mencari-cari kesalahan. Mengawasi pelanggaran hukum berbeda dengan mengintip kehidupan pribadi seseorang.


Belajar dari Falsafah Sadeup Masyarakat Aceh


Di tengah persoalan tersebut, saya teringat sebuah perkakas tradisional masyarakat Aceh yang mungkin tidak lagi dikenal oleh sebagian generasi muda, apalagi masyarakat di luar Aceh. Namanya sadeup. Dalam bahasa pelesetan di masyarakat sadeup acapkali disebut “sadap” ketika berbicara bahasa Indonesia “gadungan”, misalnya, “mana ya sadap?” Atau “ini sadap baru”, ketika seseorang memperlihatkan kepada temanya baru beli sadeup yang baru. Hehe, ada ada saja.


Sadeup adalah perkakas berbahan besi yang dibuat oleh pandai besi, seperti halnya pisau dan parang. Namun, bentuknya memiliki karakteristik tersendiri. Mata sadeup mempunyai gerigi halus menyerupai gergaji.


Setidaknya ada dua jenis sadeup yang dikenal berdasarkan fungsinya.


Pertama, sadeup neleung, yaitu alat untuk memotong rumput yang digunakan sebagai pakan ternak, seperti sapi, kambing, kerbau, dan kuda.


Kedua, sadeup pade, yaitu alat tradisional untuk memotong atau menuai padi di sawah. Bentuk ujungnya sedikit berbeda dari sadeup neleung, disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.


Dua perkakas ini mengajarkan sesuatu yang menarik. Masyarakat Aceh dahulu tidak membuat alat hanya berdasarkan ketajaman, tetapi juga mempertimbangkan fungsi dan ketepatan penggunaannya.


Dari sinilah saya mencoba menarik sebuah falsafah kehidupan.


Sadeup memiliki mata bergerigi, tetapi ketajamannya bukan untuk digunakan sembarangan. Ia dibuat untuk pekerjaan tertentu. Sadeup neleung digunakan untuk memotong rumput, sedangkan sadeup pade digunakan untuk menuai padi.


Dalam kehidupan manusia, kita juga memerlukan ketajaman berpikir, ketajaman membaca keadaan, dan kemampuan mengetahui persoalan. Namun, ketajaman itu harus disertai batas moral.


Jangan sampai ketajaman berpikir berubah menjadi kebiasaan mengorek rahasia. Jangan sampai kecerdasan membaca situasi berubah menjadi kelihaian mengintip kelemahan orang lain. Jangan pula kemampuan mengumpulkan informasi berubah menjadi alat untuk memeras dan menghancurkan kehormatan sesama.


Jika sadeup digunakan sesuai fungsinya, ia membantu pekerjaan manusia. Sebaliknya, jika ketajamannya disalahgunakan, ia bisa melukai.


Begitu pula informasi. Informasi yang diperoleh secara sah dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi informasi yang diperoleh melalui pelanggaran privasi dapat menjadi senjata yang melukai martabat manusia.


Maka, falsafah sadeup mengajarkan kepada kita bahwa ketajaman harus memiliki tujuan, kemampuan harus memiliki batas, dan setiap alat harus digunakan sesuai fungsi serta tanggung jawabnya.


Allah Melarang Tajassus, Mengapa Kita Justru Gemar Mengintip?


Dalam Islam, persoalan mengintip dan mencari-cari rahasia orang lain bukan perkara sepele. Al-Qur’an secara tegas memberikan peringatan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا


“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”


Ada tiga larangan yang disusun secara berurutan dalam ayat ini: berprasangka buruk, melakukan tajassus, dan menggunjing.


Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan tajassus berkaitan dengan tindakan mencari-cari informasi dan kesalahan tersembunyi orang lain. Imam Al-Qurthubi juga menjelaskan hubungan antara prasangka yang tidak berdasar dan dorongan untuk menyelidiki sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi urusan kita.


Rasulullah SAW bahkan mempertegas larangan tersebut dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6064, dari Abu Hurairah:


إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا


“Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari informasi secara tersembunyi dan janganlah kalian memata-matai.”


Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga kehormatan sesamanya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapa yang menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.


Perhatikan baik-baik pesan ini.


Allah yang Mahakuasa mengetahui segala sesuatu, termasuk kelemahan, dosa, dan rahasia setiap hamba. Namun, Allah juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, memperbaiki diri, dan tidak terus-menerus dipermalukan di hadapan sesamanya.


Allah memiliki sifat As-Sittir, Yang Maha Menutupi aib hamba-Nya. Lalu mengapa kita, manusia yang penuh kekurangan, justru begitu bersemangat membongkar kelemahan orang lain?


Mengapa kita merasa perlu mengetahui setiap rahasia seseorang, bahkan ketika informasi itu tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab kita?


Lebih buruk lagi jika rahasia tersebut digunakan untuk memeras, mengancam, mempermalukan, atau menjatuhkan seseorang demi kepentingan pribadi dan kelompok.


Jika seseorang melakukan kejahatan, tentu harus diproses dan dihukum berdasarkan hukum yang berlaku. Akan tetapi, pembuktian kesalahan harus melalui prosedur yang sah, bukan dengan cara mengintip kehidupan pribadi, mengumpulkan rahasia secara ilegal, lalu menjadikannya alat tekanan.


Apalagi jika informasi hasil penyadapan digunakan untuk menyusun rencana yang mengancam keselamatan publik atau merugikan negara. Itu bukan lagi sekadar pelanggaran privasi, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan keamanan dan kedaulatan negara. Namun, dugaan seperti itu harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum, bukan dibangun dari prasangka.


Mendidik Generasi agar Tidak Menjadi Pemburu Rahasia


Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan kepada generasi muda Muslim agar tidak tumbuh menjadi manusia yang gemar mengintip dan mencari-cari kelemahan orang lain.


Pertama, membangun kesadaran tentang kehormatan dan privasi. Anak-anak perlu diajarkan bahwa telepon genggam, percakapan, surat, dan informasi pribadi seseorang bukan sesuatu yang boleh dibuka tanpa izin.


Kedua, melatih pengendalian rasa ingin tahu. Tidak semua hal yang ingin kita ketahui harus kita cari tahu. Ada batas antara informasi yang bermanfaat dan informasi yang hanya memuaskan rasa penasaran.


Ketiga, membiasakan tabayyun. Jika mendengar informasi tentang seseorang, jangan langsung menyimpulkan atau menyebarkannya. Periksa kebenarannya, pahami konteksnya, dan jangan menjadi bagian dari rantai fitnah.


Keempat, menghindari budaya mempermalukan orang lain. Jangan menjadikan rahasia, kesalahan, atau kelemahan seseorang sebagai bahan hiburan, konten media sosial, atau alat untuk memperoleh pengaruh.


Kelima, membangun etika digital. Generasi muda harus memahami bahwa kemampuan mengakses teknologi bukan berarti memiliki hak untuk memasuki seluruh ruang pribadi orang lain. Keterampilan digital harus dibangun bersama tanggung jawab moral dan hukum.


Keenam, menumbuhkan keberanian menolak perintah yang melanggar hukum dan etika. Ini terutama penting bagi mereka yang kelak bekerja di lembaga negara, kepolisian, militer, perusahaan teknologi, dan institusi yang memiliki akses terhadap data masyarakat.


Ketujuh, membiasakan introspeksi. Sebelum sibuk mencari kesalahan orang lain, periksalah diri sendiri. Sebab, setiap manusia memiliki kekurangan yang tidak selalu ingin diketahui dan dipertontonkan kepada publik.


Jangan Meniru Kesalahan, Sekalipun Dilakukan Orang Besar


Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri dan sejumlah petinggi kepolisian ini harus menjadi pelajaran penting bagi bangsa.


Kita tidak boleh membangun kesimpulan bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya pengawasan terhadap siapa pun yang memegang kewenangan besar.


Justru semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang melekat padanya.


Generasi muda harus belajar bahwa ukuran benar dan salah bukanlah siapa yang melakukan, melainkan apa yang dilakukan dan apakah tindakan itu sesuai dengan hukum serta nilai moral.


Jangan sampai kita menganggap suatu perilaku menjadi benar hanya karena pernah dipertontonkan oleh pejabat tinggi, bahkan oleh orang yang menduduki posisi nomor satu dalam institusi kepolisian, apabila kelak perbuatan yang didakwakan terbukti secara hukum.


Kekuasaan tidak menghapus kesalahan. Jabatan tidak membenarkan pelanggaran. Dan kecanggihan teknologi tidak boleh mengalahkan kehormatan manusia.


Kita boleh memiliki mata yang tajam, pikiran yang cerdas, dan kemampuan teknologi yang hebat. Namun, jangan sampai semua itu menjadikan kita manusia yang kehilangan rasa malu dan gemar mengorek rahasia orang lain.


Belajarlah dari sadeup. Ada ketajaman yang memang diperlukan untuk memotong rumput dan menuai padi. Tetapi tidak semua yang bisa dipotong harus dipotong, tidak semua yang bisa diketahui harus diketahui, dan tidak semua rahasia yang dapat dibuka pantas dibongkar.


Sebab, manusia yang beradab bukanlah manusia yang paling banyak mengetahui rahasia orang lain, melainkan manusia yang paling mampu menjaga kehormatan sesamanya.


Salam sadeup, salam menjaga martabat dan kehormatan sesama.


Wallahu a’lam 


Darussalam Banda Aceh

4 November 2026


(Penulis, pegiat moderasi, pengampu MK Aspek Hukum Sistem Informasi IP FAH UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

×
Berita Terbaru Update