Menghidupkan Kembali Amanah Dayah Manyang Darussalam
Oleh: Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Pagi Selasa, 17 November 2026, ketika melewati Auditorium Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry, pandangan saya tertuju pada baliho dan deretan papan bunga ucapan selamat atas pelaksanaan wisuda sarjana Yayasan Teungku Chik Pante Kulu. Pemandangan itu mengundang rasa bahagia sekaligus membawa ingatan saya kepada sejarah panjang perjuangan pendidikan tinggi di Darussalam, sebuah cita-cita besar yang dahulu dirintis para pemimpin Aceh.
Saya juga sempat mendengar cerita tentang Dayah Manyang Pante Kulu langsung dari Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof. Ali Hasjmy, ketika awal saya kuliah di perguruan tinggi tersebut di Darussalam pada 1982.
Ada sesuatu yang menarik dari peristiwa wisuda tersebut. Di tengah kesibukan acara, saya bertemu Dr. Fakhri, salah seorang officer Perguruan Tinggi Pante Kulu, di kantin Rumoh Aceh kompleks UIN Ar-Raniry. Ia sedang menikmati kopi, tetapi perhatiannya tetap tertuju pada orasi Prof. Kusumawati Hatta, Ketua Kopertais, yang berlangsung dalam rangkaian acara wisuda.
Dalam percakapan santai sambil sejenak ngopi itu, Dr. Fakhri menyampaikan bahwa wisuda kali ini terbilang cukup ramai. Lebih dari 70 sarjana diwisuda, meningkat dibandingkan kebiasaan sebelumnya yang berkisar 40-an orang setiap pelaksanaan wisuda. Bahkan, menurutnya, ke depan wisuda direncanakan dapat dilaksanakan dua kali setahun. Sebuah perkembangan menarik, mengingat dahulu pelaksanaan wisuda bahkan pernah berlangsung dua tahun sekali.
Sambil bercerita, wajah Dr. Fakhri memperlihatkan ekspresi haru. Saya menangkap bahwa bagi orang-orang yang ikut mengawal perjalanan perguruan tinggi ini, pertambahan jumlah lulusan bukan sekadar angka statistik. Ada harapan, perjuangan, dan kebanggaan terhadap sebuah lembaga pendidikan yang sedang berusaha menemukan kembali momentum perkembangannya.
Ia juga menyampaikan bahwa STAI Pante Kulu telah memperoleh perkembangan dalam akreditasi kelembagaan, yang menurut keterangannya telah mencapai peringkat A. Selain mengelola Sekolah Tinggi Agama Islam, Yayasan Pante Kulu juga menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan.
Hal lain yang cukup menggembirakan adalah informasi bahwa STAI Pante Kulu telah memperoleh izin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
RPL merupakan mekanisme pengakuan atas capaian pembelajaran atau kompetensi seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, maupun pengalaman kerja. Melalui mekanisme ini, pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang dapat dinilai serta diakui sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran suatu program studi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, RPL membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang telah lama bekerja, mengabdi, atau menempuh pendidikan melalui jalur nonformal untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Tentu saja, pengakuan tersebut tidak otomatis memberikan gelar sarjana. Ada proses asesmen, pemeriksaan bukti kompetensi, dan pemetaan capaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi.
Bagi Pante Kulu, peluang ini dapat menjadi pintu baru untuk memperluas akses pendidikan, termasuk bagi kalangan yang memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan dan pengabdian keagamaan. Jika dikelola secara akademik dan bertanggung jawab, RPL dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan jumlah mahasiswa sekaligus memperluas kontribusi perguruan tinggi.
Namun, di balik kabar perkembangan tersebut, pikiran saya justru melayang kepada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sesungguhnya cita-cita awal pendirian Pante Kulu dalam rancangan besar pendidikan tinggi Darussalam?
Menengok kembali amanah para pendiri
Sejarah pendidikan tinggi Darussalam tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan buah dari pemikiran visioner para pemimpin Aceh pada masa ketika daerah ini sedang berjuang membangun kembali kehidupan masyarakat setelah melewati berbagai pergolakan.
Gagasan membangun Kota Pelajar dan Mahasiswa Darussalam telah dirintis sejak akhir 1950-an. Salah satu tonggak pentingnya adalah pertemuan para pemimpin Aceh pada 1 Februari 1958 di Aula Penguasa Perang Daerah Aceh. Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Ali Hasjmy, Syamaun Gaharu, dan sejumlah tokoh Aceh tersebut, disepakati pembangunan sebuah pusat pendidikan di ibu kota daerah.
Batu pertama pembangunan Kopelma Darussalam diletakkan pada 17 Agustus 1958. Selanjutnya, kawasan ini diresmikan pada 2 September 1959. Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa Darussalam sejak awal bukan sekadar proyek pembangunan kampus, melainkan proyek peradaban dan investasi masa depan Aceh.
Salah satu dokumen penting yang dapat ditelusuri adalah buku Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, terbitan tahun 1969. Dokumen ini layak dibuka kembali untuk memahami pemikiran dan cita-cita para pendiri Darussalam.
Dalam perkembangan berikutnya, Yayasan Pembina Darussalam (YPD) mengambil peran dalam pembinaan dan pembangunan Kopelma Darussalam. Akta Notaris pendirian YPD tercatat pada 27 Juni 1967. Ali Hasjmy merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan dan pengelolaan kawasan pendidikan tersebut.
Namun, dalam konteks ini, perlu dibedakan antara YPD sebagai lembaga pembina pembangunan kawasan Darussalam dengan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu sebagai yayasan yang secara khusus memprakarsai pendidikan dayah tinggi.
Penelitian Muhammad Rizal T., mahasiswa Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, berjudul Sejarah Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu, mencatat bahwa Yayasan Teungku Chik Pante Kulu terbentuk pada 26 Juni 1962 atas prakarsa Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.
Tujuannya adalah membangun pesantren atau dayah tinggi Islam di lingkungan Darussalam, berdampingan dengan perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam negeri.
Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu kemudian diresmikan pada 31 Agustus 1968. Kehadirannya merupakan bagian dari cita-cita besar untuk melahirkan ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama, keluasan wawasan, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan kata lain, Pante Kulu bukanlah lembaga pendidikan yang kebetulan tumbuh di antara dua universitas besar. Ia memang dirancang sebagai bagian dari arsitektur pendidikan tinggi Darussalam.
Penelitian tersebut juga memperlihatkan keseriusan rancangan awal pendidikannya. Panitia persiapan melibatkan unsur pemerintah, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Kurikulumnya dirancang mencakup 15 bidang ilmu yang ditempuh selama lima tahun dalam lima tingkatan.
Persyaratan calon pelajarnya pun menunjukkan karakter pendidikan tinggi dayah. Mereka diharapkan telah mencapai penguasaan kitab Fathul Mu’in atau tingkat keilmuan yang setara. Lulusan yang berhasil menuntaskan pendidikan dan ujian akhir bahkan direncanakan memperoleh gelar ulama.
Ini bukan sekadar gagasan mendirikan sebuah sekolah agama. Ini adalah ikhtiar membangun pusat kaderisasi ulama yang memiliki kedudukan dan tradisi keilmuan tersendiri.
Menariknya, penelitian akademik lain juga memperlihatkan bahwa perubahan Dayah Manyang Pante Kulu menjadi perguruan tinggi berlangsung melalui proses penyesuaian kelembagaan dan kurikulum. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan STAI Pante Kulu, sementara yayasan juga mengembangkan pendidikan tinggi kehutanan.
Perubahan itu merupakan bagian dari perjalanan panjang lembaga. Akan tetapi, pertanyaan yang tetap relevan adalah apakah transformasi kelembagaan tersebut sudah sepenuhnya menghidupkan kembali cita-cita awal Dayah Manyang sebagai pusat kaderisasi ulama?
Tiga perguruan tinggi, tiga jalur keilmuan
Dalam sebuah percakapan yang pernah saya ikuti, Prof. Yusny Saby menjelaskan Darussalam melalui gambaran tiga jalur pendidikan tinggi yang memiliki karakter berbeda. UIN Ar-Raniry menjadi kelanjutan tradisi pendidikan madrasah, Universitas Syiah Kuala (USK) mewakili jalur pendidikan umum, sedangkan Pante Kulu menjadi kelanjutan tradisi pendidikan dayah.
Saya memandang gambaran tersebut sangat menarik untuk direnungkan. Tentu saja, ini bukan klasifikasi yang kaku, sebab dalam perkembangannya ketiga perguruan tinggi dapat mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang saling bersinggungan. Namun, secara historis dan filosofis, ketiganya mempunyai akar dan kekhasan yang patut dipelihara.
Saya ingin memahaminya melalui sebuah metafora sederhana: Darussalam adalah sebuah tungku pendidikan tinggi dengan tiga sumbu api.
UIN Ar-Raniry adalah sumbu yang mengembangkan tradisi keilmuan Islam melalui jalur pendidikan tinggi formal. USK menjadi sumbu yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai disiplin ilmu umum. Sementara Pante Kulu adalah sumbu yang diharapkan menjaga sekaligus mengembangkan tradisi keilmuan dayah, melahirkan ulama yang menguasai turats, memahami persoalan kontemporer, dan mampu membimbing kehidupan umat.
Ketiganya diharapkan menyala bersama. Api dari ketiga sumbu itulah yang akan menggodok sebuah belanga besar bernama pendidikan, yang di dalamnya dipersiapkan generasi Aceh, umat Islam, dan bangsa Indonesia.
Dalam konteks ini, tidak ada alasan bagi satu sumbu untuk merasa lebih penting dengan memadamkan sumbu lainnya. Ketiganya justru harus mendapatkan perhatian, ruang tumbuh, dan dukungan yang seimbang.
Kita memahami bahwa di Indonesia, termasuk Aceh, jalur pendidikan umum, pendidikan madrasah, dan pendidikan pesantren atau dayah tumbuh dengan tradisi serta kebutuhan masing-masing. Ketiganya merupakan kekayaan sistem pendidikan yang tidak semestinya dipaksa menjadi seragam.
Dayah Manyang dan relevansi Ma’had Aly
Ada satu perkembangan penting dalam dunia pendidikan Islam Indonesia yang menurut saya sangat relevan dengan cita-cita awal Dayah Manyang Pante Kulu, yaitu keberadaan Ma’had Aly.
Ma’had Aly merupakan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam lingkungan pesantren. Kehadirannya memperoleh landasan regulasi melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015, kemudian diperkuat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Ma’had Aly dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin, yakni orang-orang yang mendalam pemahaman agamanya, sekaligus mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning atau turats.
Di sinilah kita menemukan hubungan filosofis yang sangat dekat antara Dayah Manyang dengan Ma’had Aly. Keduanya memiliki orientasi pendidikan tinggi yang tidak sekadar mengejar gelar akademik, tetapi juga membangun kapasitas intelektual, integritas keilmuan, dan kaderisasi ulama.
Dr. Teuku Zulkhairi, dosen UIN Ar-Raniry, melalui bukunya Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Kitab Kuning pada Ma’had Aly di Aceh (2022), menjelaskan bahwa penguasaan kitab kuning menjadi ruh utama pendidikan Ma’had Aly. Namun, pembelajarannya juga harus mampu menjawab kebutuhan zaman.
Pandangan tersebut menarik karena memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi dayah tidak boleh berhenti pada pengulangan materi kitab klasik. Tradisi turats harus dikembangkan melalui metodologi keilmuan, penelitian, analisis kritis, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, Dayah Manyang bukanlah konsep yang ketinggalan zaman. Justru semangatnya menemukan relevansi baru dalam pengembangan Ma’had Aly.
Indonesia telah memiliki sejumlah contoh lembaga pendidikan tinggi pesantren yang dapat menjadi bahan pembelajaran.
Di Jawa, misalnya, terdapat Ma’had Aly Krapyak di Yogyakarta, Ma’had Aly Pesantren Tebuireng di Jombang, Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo di Situbondo, serta sejumlah lembaga lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di Sumatera, terdapat Ma’had Aly As’ad di Jambi dan Sumatra Thawalib di Sumatera Barat. Sementara di Aceh, perkembangannya juga cukup menggembirakan.
Berdasarkan data Kementerian Agama Aceh yang disampaikan dalam pertemuan bersama para mudir Ma’had Aly pada Desember 2021, Aceh ketika itu telah memiliki enam Ma’had Aly, yaitu:
1. Ma’had Aly MUDI Mesjid Raya, Samalanga, Bireuen.
2. Ma’had Aly Darul Munawwarah, Kuta Krueng, Pidie Jaya.
3. Ma’had Aly Malikussaleh, Panton Labu, Aceh Utara.
4. Ma’had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Matangkuli, Aceh Utara.
5. Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif, Cot Trueng, Aceh Utara.
6. Ma’had Aly Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan.
Keberadaan enam lembaga tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berbasis dayah bukan sesuatu yang asing bagi Aceh. Bahkan, Aceh telah menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan Ma’had Aly cukup menonjol.
Dr. Teuku Zulkhairi dalam penelitiannya juga menguraikan bagaimana Ma’had Aly di Aceh mengembangkan kurikulum berbasis kitab kuning. Misalnya, Ma’had Aly MUDI Mesra mengembangkan konsentrasi fikih dan usul fikih, Darul Munawwarah mengembangkan kajian tafsir dan ulumul Quran, sedangkan Babussalam Al-Hanafiyyah mengembangkan takhassus tafsir dan ulumul Quran.
Contoh tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi dayah dapat mempunyai spesialisasi keilmuan yang jelas, tanpa kehilangan karakter pesantrennya.
Lebih jauh, Kementerian Agama Aceh melalui Kakanwil Dr. H. Iqbal, dalam pertemuan bersama para mudir pada 9 Desember 2021, menyampaikan bahwa dari enam Ma’had Aly yang ada saat itu, Ma’had Aly MUDI Mesra telah memperoleh akreditasi A. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh ketika itu, Zahrul Fajri, menekankan pentingnya sinergi pembinaan antara Kementerian Agama dan Pemerintah Aceh.
Zahrul Fajri juga menegaskan bahwa Ma’had Aly atau Dayah Manyang harus mampu melahirkan kader ulama muda Aceh pada masa mendatang.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian kita. Artinya, gagasan Dayah Manyang Pante Kulu yang dirintis sejak 1962 ternyata tetap relevan dengan arah pengembangan pendidikan dayah Aceh dewasa ini.
Bahkan, kita dapat membayangkan Pante Kulu mengambil posisi sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi dayah yang lebih luas, dengan menghubungkan tradisi keilmuan para ulama Aceh, perguruan tinggi modern, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.
Tentu saja, untuk mewujudkannya perlu kajian regulasi dan kelembagaan yang matang. STAI Pante Kulu tidak otomatis berubah menjadi Ma’had Aly hanya karena memiliki akar sejarah Dayah Manyang. Harus ada penyesuaian bentuk penyelenggaraan, persyaratan, kurikulum, dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, secara filosofis dan historis, hubungan keduanya sangat kuat. Inilah peluang yang patut dipikirkan secara serius.
Ketimpangan yang perlu dijawab bersama
Persoalan yang patut kita renungkan sekarang adalah ketimpangan perkembangan ketiga pilar pendidikan tinggi Darussalam.
UIN Ar-Raniry dan USK telah tumbuh menjadi universitas besar dengan berbagai fakultas, program studi, tenaga akademik, infrastruktur, serta dukungan kelembagaan. Sementara Pante Kulu masih berjuang mengembangkan kapasitasnya agar dapat tumbuh sesuai cita-cita awal pendiriannya.
Akibatnya, ada persoalan akses pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian. Lulusan pendidikan menengah dayah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana masih menghadapi keterbatasan pilihan apabila ingin mempertahankan kesinambungan tradisi keilmuan dayah.
Tentu saja, UIN Ar-Raniry dan USK merupakan pilihan pendidikan yang sangat baik. Namun, keberadaan keduanya tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan akan perguruan tinggi yang secara khusus mengembangkan tradisi keilmuan dayah.
Justru di sinilah relevansi Pante Kulu perlu diperkuat. Ia diharapkan menjadi jembatan antara tradisi pendidikan dayah yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh dengan tuntutan pendidikan tinggi modern.
Dayah tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah keagamaan. Dayah juga memiliki tradisi intelektual, metodologi pembelajaran, khazanah kitab, dan sistem kaderisasi ulama yang dapat dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi.
Apalagi, kita sedang berbicara tentang sebuah lembaga yang sejak awal memang dirancang untuk menjadi Dayah Manyang, bukan sekadar perguruan tinggi yang kebetulan berada di lingkungan Darussalam.
Karena itu, perkembangan Pante Kulu tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa dan sarjana yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana ia mampu menghidupkan kembali identitas, tradisi, dan cita-cita pendidikan dayah tinggi sebagaimana amanah para pendirinya.
Membuka kembali dokumen dan merawat aset sejarah
Dalam percakapan di kantin Rumoh Aceh tadi, turut bergabung Pak Umardi Abdul Aziz, Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry. Ia menyampaikan pandangan bahwa peluang pengembangan Pante Kulu ke depan semakin terbuka, terlebih setelah adanya Direktorat Jenderal khusus yang menangani pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
Kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren tentu dapat menjadi salah satu pintu kebijakan untuk mendorong penguatan pendidikan dayah, termasuk kemungkinan pengembangan pendidikan tinggi yang berakar pada tradisi pesantren. Namun, peluang tersebut membutuhkan kejelasan bentuk kelembagaan, regulasi, program, dan dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Saya kira, sudah saatnya masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh, pengelola YPD, Yayasan Teungku Chik Pante Kulu, pimpinan UIN Ar-Raniry, pimpinan USK, ulama, akademisi, serta para tokoh pendidikan duduk bersama.
Ada beberapa agenda mendasar yang perlu dibicarakan.
Pertama, membuka kembali dokumen-dokumen awal pendirian Darussalam, termasuk buku Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh (1969), dokumen yayasan, keputusan pemerintah, serta dokumen perencanaan pendidikan yang menjadi dasar pembentukan Kopelma Darussalam.
Kedua, menelusuri kembali amanah pendirian Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu, termasuk tujuan, rancangan kurikulum, status kelembagaan, dan aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Penelusuran ini penting agar setiap kebijakan ke depan memiliki landasan sejarah, hukum, dan administrasi yang jelas.
Ketiga, membangun tata kelola aset Darussalam secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Aset yang menjadi bagian dari sejarah perjuangan pendidikan Aceh harus dikelola untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan bersama, sesuai status kepemilikan, hak, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, merumuskan peta jalan pengembangan Pante Kulu sebagai pusat pendidikan tinggi dayah. Penguatan kelembagaan, akreditasi, sumber daya manusia, pembiayaan, kurikulum, asrama, perpustakaan kitab turats, serta jejaring dengan dayah-dayah di seluruh Aceh harus menjadi bagian dari agenda bersama.
Kelima, mempelajari secara serius model penyelenggaraan Ma’had Aly yang telah berjalan di Aceh dan daerah lain. Pengalaman MUDI Mesra, Darul Munawwarah, Babussalam, serta lembaga sejenis di Jawa dan Sumatera dapat menjadi referensi untuk merancang masa depan Pante Kulu.
Bahkan, kita dapat membayangkan suatu saat lulusan dayah di Aceh memiliki jalur pendidikan tinggi yang berkesinambungan di Pante Kulu. Mereka dapat memperdalam ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, pemikiran Islam, serta berbagai disiplin keilmuan kontemporer tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan dayah.
Inilah salah satu bentuk konkret membangun pendidikan Islam yang berakar kuat, tetapi tetap terbuka terhadap perkembangan zaman.
Jangan biarkan satu sumbu kehilangan api
Saya teringat bahwa perjuangan mendirikan Darussalam dahulu bukanlah pekerjaan ringan. Para pemimpin Aceh pada masa itu memiliki keberanian membayangkan masa depan pendidikan ketika berbagai keterbatasan masih menghadang. Mereka tidak hanya membangun gedung, tetapi meletakkan fondasi peradaban.
Karena itu, amanah Dayah Manyang Pante Kulu sepatutnya tidak berhenti sebagai catatan sejarah atau nama sebuah yayasan. Ia perlu dihidupkan sebagai bagian dari cita-cita besar pendidikan Aceh.
Tentu kita tidak sedang menghendaki persaingan antara Pante Kulu dengan UIN Ar-Raniry maupun USK. Sebaliknya, kita menginginkan kemitraan yang setara, saling menghormati, dan saling menguatkan sesuai karakter serta mandat masing-masing.
Pemerintah Aceh juga perlu hadir sebagai fasilitator dan penggerak. Masyarakat, ulama, akademisi, dan pengelola yayasan harus membuka ruang dialog yang sehat. Tidak boleh ada kepentingan sektoral yang membuat salah satu pilar kehilangan kesempatan untuk berkembang.
Sebab, apabila satu sumbu kehilangan api, keseimbangan tungku akan terganggu. Belanga pendidikan tinggi Darussalam tidak akan memperoleh panas yang merata.
Kita ingin ketiga sumbu itu tetap menyala: UIN Ar-Raniry dengan kekuatan tradisi keilmuan Islamnya, USK dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta Pante Kulu dengan tradisi keilmuan dayah dan kaderisasi ulamanya.
Semoga wisuda Pante Kulu pada 17 November 2026 ini menjadi penanda tumbuhnya kembali optimisme. Lebih dari 70 sarjana yang dihasilkan bukan hanya tambahan angka dalam statistik pendidikan, melainkan bagian dari perjalanan panjang sebuah amanah sejarah.
Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati STAI Yayasan Teungku Chik Pante Kulu. Teruslah berkiprah, berkarya, dan mengabdi. Masa depan pendidikan dayah di Aceh menantikan kontribusi Anda.
Mari kita rawat Darussalam dengan menjaga ketiga sumbunya tetap menyala. Sebab, kemajuan pendidikan tinggi Aceh bukanlah tentang siapa yang paling besar, melainkan bagaimana seluruh kekuatan pendidikan dapat tumbuh bersama untuk menggodok generasi umat dan bangsa.
Wallahu a’lam.
Barabung, 17 November 2026
Saifuddin A. Rasyid, Pengamat sosial dan keislaman, Imum Meunasah Gampong Barabung (lokasi kampus Yayasan Pante Kulu), Imumsyik Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Darussalam Aceh Besar, Imam Besar Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dan pengurus ICMI Aceh.
*Catatan sumber:*
1. Muhammad Rizal T. (2023), Sejarah Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu. Skripsi UIN Ar-Raniry yang menguraikan pembentukan yayasan pada 26 Juni 1962, tujuan pendirian, dan perkembangan Dayah Manyang. 
2. Dr. Teuku Zulkhairi (2022), Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Kitab Kuning pada Ma'had Aly di Aceh. Ini salah satu referensi terpenting untuk menghubungkan cita-cita Dayah Manyang dengan model pendidikan tinggi dayah masa kini. 
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, 9 Desember 2021. Memuat pernyataan Kakanwil Dr. H. Iqbal dan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrul Fajri mengenai enam Ma'had Aly dan pentingnya kaderisasi ulama muda. 
4. Sejarah Kopelma Darussalam pada situs resmi STAI Pante Kulu. Memuat kronologi pertemuan 1 Februari 1958, peletakan batu pertama 17 Agustus 1958, dan peresmian Kopelma 2 September 1959. 
5. Direktori Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI). Dapat digunakan untuk menelusuri perkembangan lembaga Ma'had Aly di Aceh, Jawa, Sumatera, dan provinsi lainnya.
