Oleh Saifuddin A Rasyid
Al-Rasyid.id | Ada sebuah percakapan sejarah yang menarik perhatian saya pada Senin, 5 Oktober 2026, di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam rangkaian zikir dan doa bersama Milad ke-63 UIN Ar-Raniry.
Prof. Yusny Saby, salah seorang tokoh yang banyak memahami sejarah pendidikan tinggi Aceh, menjelaskan kembali makna kedatangan Presiden Soekarno ke Darussalam pada 2 September 1959.
Saya menangkap satu gagasan penting dari penjelasan beliau: 2 September 1959 bukan sekadar sebuah tanggal peresmian kampus. Ia merupakan momentum perubahan suasana batin Aceh.
Aceh yang lama berada dalam suasana konflik, perang dan ketegangan hendak diarahkan menuju suasana baru: kedamaian, dari suasana yang mengandalkan emosi dan otot kepada suasana yang mengandalkan ilmu, akal dan hati.
Dari darul harb menuju darul ‘ilm, darussalam
Dari pertarungan fisik menuju pertarungan gagasan dan kedamaian.
Dari senjata menuju ilmu pengetahuan dan kesejahteraan.
Dan perubahan sebesar itu, kata Prof. Yusny dalam penjelasannya, hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan tinggi.
Saya kira di sinilah letak pentingnya membaca kembali 2 September 1959.
Bukan berarti sebelum 1959 Aceh tidak berpendidikan
Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan 2 September sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 1960, tertanggal 5 Oktober 1960. Penetapan itu berkaitan dengan peresmian Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959. (Repositori Kemendikdasmen)
Secara historis, alasan tersebut dapat dipahami.
Darussalam memang merupakan sebuah lompatan besar. Peletakan batu pertama pembangunan Kopelma dilakukan pada 17 Agustus 1958. Setahun kemudian, 2 September 1959, Presiden Soekarno meresmikan Kopelma Darussalam dan membuka Fakultas Ekonomi sebagai embrio pendidikan tinggi di kawasan tersebut. (Repositori Kemendikdasmen)
Tetapi pertanyaan Prof. Yusny patut direnungkan: apakah sebelum 1959 rakyat Aceh tidak berpendidikan?
Tentu tidak.
Aceh memiliki sejarah pendidikan yang jauh lebih tua daripada 1959. Tradisi dayah telah berabad-abad menjadi pusat transmisi ilmu keislaman. Memasuki abad ke-20, pembaruan pendidikan juga berlangsung melalui sekolah dan madrasah.
Sebuah kajian sejarah mencatat Madrasah Al-Khairiyah di Kutaraja berdiri pada 1916, disusul Madrasah Ahlussunnah Wal Jamaah di Idi pada 1928 dan Al-Muslim Peusangan pada 1930. Pada 1939 berdiri PUSA yang salah satu perhatian pentingnya adalah pembaruan dan penyeragaman pendidikan madrasah. (Garuda Kemdikbud)
Bahkan penelitian Oxford mencatat bahwa pada 1936 telah terdapat lebih dari 100 madrasah di Aceh. Setelah PUSA berdiri pada 1939, gerakan pendidikan semakin berkembang dan jumlah madrasah mencapai lebih dari 200 pada 1946. (OUP Academic)
Artinya, tidak tepat apabila 2 September 1959 dibaca sebagai hari ketika pendidikan Aceh baru mulai bangkit.
Yang lebih tepat adalah: 2 September 1959 merupakan salah satu puncak penting kebangkitan pendidikan tinggi Aceh.
Dari perang menuju ilmu
Di sinilah saya kira gagasan Prof. Yusny menjadi sangat menarik.
Aceh pada masa itu memang sedang berusaha keluar dari rentetan konflik. Karena itu pembangunan Darussalam bukan sekadar proyek pembangunan gedung kampus. Ia merupakan proyek perubahan peradaban.
Pemerintah dan rakyat Aceh sedang membangun sebuah ruang baru tempat generasi muda belajar, berpikir, meneliti, berdiskusi dan mempersiapkan masa depan.
Prasasti Soekarno di Tugu Darussalam berbunyi:
“Tekad Bulat Melahirkan Perbuatan Nyata, Darussalam Menuju Pelaksanaan Cita-Cita.”
Kalimat itu sesungguhnya sangat kuat. Ia tidak berbicara tentang kemenangan satu kelompok atas kelompok lain. Ia berbicara tentang tekad, perbuatan nyata dan cita-cita.
Karena itu, 2 September 1959 lebih terasa sebagai momentum peralihan strategi perjuangan: dari kekuatan fisik menuju kekuatan intelektual.
Dari sinilah lahir cita-cita besar Kopelma Darussalam.
Di kawasan ini kemudian berkembang pendidikan tinggi dengan karakter yang berbeda tetapi saling melengkapi: Universitas Syiah Kuala sebagai jalur pendidikan umum, IAIN Ar-Raniry sebagai pendidikan tinggi Islam, dan kemudian pendidikan dayah tingkat tinggi melalui Tgk Chik Pante Kulu.
Bahkan sejarah pendidikan keguruan juga berkembang dari lingkungan Darussalam. FKIP Unsyiah berdiri pada 1961, kemudian pada 1964 berubah menjadi IKIP Bandung Cabang Banda Aceh sebelum akhirnya diintegrasikan kembali ke Universitas Syiah Kuala pada 1968. (Informatika Usk)
Jadi, 2 September sesungguhnya memperlihatkan sebuah ekosistem pendidikan tinggi, bukan hanya sebuah institusi.
Karena itu, mungkinkah Hardikda ditinjau kembali?
Di sinilah saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, bukan vonis.
Mungkinkah 2 September 1959 kita tinjau kembali sebagai Hari Pendidikan Tinggi Aceh—Hardikta?
Saya kira gagasan ini layak didiskusikan secara akademik.
Bukan untuk menghapus Hardikda.
Bukan pula untuk merendahkan keputusan para pendahulu.
Apalagi mengganti sebuah tradisi hanya karena kita ingin berbeda.
Tetapi karena sebuah daerah yang besar seharusnya mampu terus memperbaiki cara membaca sejarahnya.
Jika 2 September 1959 diperingati sebagai Hari Pendidikan Tinggi Aceh, maknanya justru menjadi lebih spesifik dan kuat. Kita memperingati momentum ketika Aceh secara sadar membangun sebuah pusat pendidikan tinggi untuk mengubah masa depan masyarakatnya.
Sementara Hari Pendidikan Aceh dapat dicari kembali pada momentum yang lebih merepresentasikan kebangkitan pendidikan masyarakat Aceh secara luas.
Barangkali kita perlu menelusuri masa-masa awal setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebab secara historis, semangat pendidikan rakyat yang merdeka mestinya tidak dipisahkan dari semangat kemerdekaan itu sendiri.
Pertanyaan besarnya sederhana:
Apakah bangsa yang baru merdeka harus menunggu empat belas tahun untuk menyatakan dirinya bangkit melalui pendidikan?
Tentu tidak.
Pendidikan Aceh tidak lahir pada 1959. Ia tumbuh jauh sebelumnya melalui dayah, meunasah, madrasah, sekolah, ulama, guru dan gerakan masyarakat.
Yang terjadi pada 1959 adalah sesuatu yang berbeda: pendidikan Aceh naik kelas menuju pendidikan tinggi yang terorganisasi dalam sebuah kawasan besar bernama Kopelma Darussalam.
Itulah yang menurut saya perlu ditegaskan.
Sejarah bukan hanya untuk dikenang
Ada satu pelajaran penting dari perdebatan kecil tentang sebuah tanggal.
Sejarah bukan sekadar soal angka dan kalender. Sejarah adalah cara sebuah masyarakat memahami dirinya sendiri.
Kalau kita salah menempatkan sebuah momentum, kita mungkin juga salah memahami pesan yang hendak diwariskan.
2 September 1959 seharusnya mengingatkan generasi Aceh bahwa setelah melewati konflik panjang, para pendahulu memilih ilmu sebagai jalan keluar.
Mereka tidak membangun Darussalam untuk mengabadikan masa lalu.
Mereka membangunnya untuk menyiapkan masa depan.
Karena itu, semangat Darussalam sesungguhnya sangat relevan untuk Aceh hari ini.
Aceh tidak cukup hanya memiliki sekolah dan kampus. Aceh membutuhkan generasi yang mampu berpikir, bekerja, berinovasi, berdamai dengan perbedaan dan berkompetisi secara sehat.
Aceh membutuhkan manusia yang kuat otaknya, bersih hatinya, matang akhlaknya dan terampil tangannya.
Dengan kata lain, 2 September 1959 bukan sekadar momentum pendidikan. Ia adalah momentum perubahan cara berpikir.
Dari otot menuju otak.
Dari konflik menuju ilmu.
Dari pertentangan menuju dialog.
Dari luka sejarah menuju pembangunan masa depan.
Maka, jika hari ini kita menggagas Hardikta—Hari Pendidikan Tinggi Aceh, gagasan itu bukanlah upaya mengecilkan Hardikda. Justru sebaliknya, ia dapat menjadi cara untuk memberikan makna yang lebih tepat kepada tanggal 2 September 1959.
Sedangkan untuk Hari Pendidikan Aceh, marilah para sejarawan, akademisi, ulama, pemerintah dan masyarakat Aceh duduk bersama mencari momentum yang lebih tepat—momentum yang benar-benar menggambarkan kebangkitan pendidikan rakyat Aceh dalam semangat kemerdekaan.
Sebab Aceh bukan daerah yang baru mengenal pendidikan pada 1959.
Aceh adalah tanah ilmu yang pernah memiliki tradisi keilmuan yang panjang.
Tugas kita sekarang bukan sekadar memperingatinya.
Tugas kita adalah melanjutkan keberanian para pendahulu: menjadikan ilmu sebagai jalan keluar dari setiap kebuntuan zaman.
Dan mungkin, di situlah sesungguhnya makna terdalam Darussalam: setelah terlalu lama bertarung dengan keadaan, Aceh memilih membangun masa depan dengan ilmu.
Dari Darussalam untuk Aceh: bukan lagi sekadar mengenang hari pendidikan, tetapi menyalakan kembali hari depan pendidikan.
Wallahu a’lam
Darussalam 6 Oktober 2026
(Penulis, pengamat sosial dan keislaman, alumni SKI Fak Adab IAIN Ar-Raniry, tinggal di Barabung Darussalam Aceh Besar)
