-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Bulan Bintang: Tak Diperuncing, Tak Dipertajam

Rabu, 11 November 2026 | November 11, 2026 WIB Last Updated 2026-11-11T11:04:43Z


Merawat Perdamaian Aceh, Menjaga Warisan untuk Anak Cucu


Oleh Saifuddin A Rasyid

Al-Rasyid.id | Ada kalanya sebuah persoalan membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan daripada perdebatan. Ada saatnya kita perlu mengurangi ketajaman kata-kata, menahan gejolak emosi, dan memperbanyak ruang dialog agar sesuatu yang semula dapat diselesaikan dengan baik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Polemik Bendera Bulan Bintang yang kembali menghangat di Aceh belakangan ini mengingatkan kita tentang pentingnya sikap tersebut.


Jumat, 6 November 2026, saya mendapatkan beberapa pengalaman yang terasa saling berkaitan. Menjelang siang Kapolsek Darussalam bersama tim Polsek Darussalam, Aceh Besar, singgah di Masjid Jamik Baitul Jannah, Kemukiman Tungkop. Beliau sekaligus melaksanakan salat Jumat bersama masyarakat. Kami, seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), menyambut rombongan di ruang tengah masjid, selepas shalat Jumat. 


Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek menyampaikan harapan agar pengurus masjid dapat menjadi mitra kepolisian dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ada banyak persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama, terutama perkembangan situasi yang belakangan mulai menghangat menyangkut pengibaran Bendera Bulan Bintang.


Saya menyambut baik ajakan tersebut. Sebagai Imum Syik masjid, saya memandang masjid bukan hanya tempat melaksanakan ibadah ritual, melainkan juga ruang membangun kesadaran sosial, memperkuat persaudaraan, dan merawat kehidupan masyarakat yang aman serta damai.


Karena itu, pengurus masjid tentu bersedia berkolaborasi. Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan ialah menitipkan pesan-pesan kesejukan melalui para khatib, agar jamaah tidak mudah tersulut emosi, tidak terjebak provokasi, serta tetap mengedepankan akal sehat dan pertimbangan yang matang dalam menyikapi setiap perkembangan.


Perdamaian bukan urusan aparat semata. Ia merupakan tanggung jawab kita bersama.


Wasiat merawat damai dari seorang tokoh pers


Menariknya, pada Jumat malam, saya menghadiri refleksi 44 hari wafatnya almarhum H. Sjamsul Kahar, tokoh pers dan salah seorang pendiri Harian Serambi Indonesia, yang diselenggarakan di Bandar Publishing.


Dalam kesempatan tersebut, Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, mengisahkan perjalanan panjang Serambi Indonesia di bawah kepemimpinan almarhum. Ada banyak cerita tentang bagaimana media tersebut melewati berbagai tantangan, termasuk masa konflik bersenjata di Aceh, hingga akhirnya masyarakat memasuki babak baru setelah tercapainya perdamaian.


Saya cukup terharu ketika mendengar kisah tersebut. Terlebih ketika disampaikan bahwa sebelum berpulang, almarhum berpesan kepada para penerus kepemimpinan Serambi Indonesia agar tetap berada pada jalan merawat perdamaian Aceh.


Pesan itu terasa sangat relevan dengan keadaan kita hari ini.


Pers bukan sekadar menyampaikan berita. Pers juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga akal sehat publik, mempertemukan perbedaan, menghindari provokasi, dan menghadirkan informasi yang mencerahkan. Dalam situasi sensitif, pilihan kata dan cara pemberitaan dapat menjadi jembatan perdamaian, tetapi bisa pula menjadi bahan bakar ketegangan.


Wasiat almarhum Sjamsul Kahar patut kita maknai lebih luas. Merawat perdamaian bukan hanya tugas wartawan dan media, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.


Pernyataan Yusril yang menyejukkan


Pada hari yang sama, perhatian publik Aceh juga tertuju kepada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Sc., Sc.D., yang berada di Banda Aceh.


Sebelumnya, beliau bertindak sebagai khatib salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman. Dalam khutbahnya, Yusril mengingatkan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman moral dan etika kehidupan, serta menempatkan ketakwaan dalam perilaku sehari-hari.


Setelah itu, dalam konferensi pers di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, beliau menyampaikan pandangan mengenai polemik Bendera Bulan Bintang yang sebelumnya telah menimbulkan insiden tragis di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.


Yusril menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang warga dan mendoakan masyarakat lainnya yang mengalami luka-luka agar segera pulih. Ia juga mengimbau masyarakat Aceh, terutama ulama, pimpinan dayah, dan tokoh masyarakat, untuk menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana dan menahan diri.


Salah satu gagasan penting yang disampaikannya ialah mengajak Pemerintah Aceh, MPU, para ulama, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama mencari formula penyelesaian yang dapat diterima pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pusat, menurutnya, terus membangun dialog dengan Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan DPRA, ulama, dan tokoh masyarakat.


Yusril juga menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi tetap dapat dilaksanakan hingga Desember dengan memperhatikan keamanan dan ketertiban. Pemerintah menghormati kebebasan masyarakat menyelenggarakan kegiatan keagamaan tersebut.


Saya menangkap pesan penting dari pernyataan itu: jangan biarkan perbedaan pandangan mengenai sebuah simbol berkembang menjadi pertentangan antarsesama masyarakat. Persoalan yang belum selesai harus dicarikan jalan keluarnya melalui dialog, bukan melalui pertikaian.


Pernyataan tersebut memberikan ruang kesejukan di tengah suasana yang sempat memanas. Kita tentu berharap semangat dialog dan penyelesaian bersama itu terus dikembangkan.


Persoalan identitas, sejarah, dan simbol masyarakat Aceh memang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Tidak bijaksana apabila persoalan tersebut disederhanakan menjadi pertentangan hitam dan putih, apalagi langsung ditarik menjadi ukuran kesetiaan seseorang kepada bangsa dan negara.


Pengakuan terhadap identitas dan kekhasan Aceh perlu ditempatkan dalam pembicaraan yang jernih mengenai sejarah, kekhususan, peraturan perundang-undangan, dan komitmen bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, seluruh pihak wajib menghormati hukum yang berlaku.


Dengan demikian, kita tidak sedang mencari siapa yang harus dikalahkan, melainkan bagaimana persoalan yang ada dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat.


Perdamaian Aceh terlalu mahal untuk dipertaruhkan


Kita tidak boleh melupakan bahwa perdamaian Aceh bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Ia lahir melalui perjalanan panjang, penderitaan, pengorbanan, dan kesediaan berbagai pihak untuk mengakhiri pertikaian.


Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman Helsinki. Perjanjian tersebut menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun.


Selanjutnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai salah satu perangkat hukum penting dalam mengimplementasikan kesepakatan perdamaian dan mengatur kekhususan penyelenggaraan pemerintahan Aceh.


Ini merupakan modal sejarah yang sangat berharga. Kita telah memiliki landasan politik dan hukum untuk mengelola berbagai kepentingan, menyelesaikan perbedaan, serta membangun masa depan Aceh dalam bingkai NKRI.


Karena itu, berbagai persoalan yang muncul semestinya diselesaikan dengan mengacu pada semangat kesepakatan Helsinki dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui mekanisme dialog dan penyelesaian kelembagaan.


Tidak ada keuntungan bagi siapa pun apabila suasana yang telah dibangun dengan susah payah kembali rusak. Sebaliknya, perdamaian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja, berusaha, belajar, membangun keluarga, mengembangkan pendidikan, dan merancang masa depan.


Perdamaian bukan hanya ketiadaan perang. Ia juga merupakan kesempatan untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabat manusia.


Johan Galtung, seorang ilmuwan perdamaian, memperkenalkan konsep negative peace dan positive peace. Perdamaian negatif berarti tidak adanya kekerasan langsung, sedangkan perdamaian positif mencakup hadirnya keadilan, hubungan sosial yang sehat, dan sistem kehidupan yang memungkinkan manusia berkembang.


Dalam perspektif ini, Aceh tidak cukup hanya bebas dari konflik bersenjata. Aceh harus terus bergerak menuju perdamaian positif, yakni masyarakat yang saling menghormati, pemerintahan yang adil, ekonomi yang berkembang, pendidikan yang berkualitas, dan kehidupan sosial yang harmonis.


Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menempatkan pembangunan perdamaian sebagai pekerjaan berkelanjutan. Perdamaian membutuhkan institusi yang kuat, kepercayaan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.


Artinya, perdamaian tidak selesai ketika senjata berhenti berbicara. Perdamaian justru harus terus dipelihara melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.


Islam mengajarkan mendamaikan, bukan mempertajam perbedaan


Dalam perspektif Islam, menjaga perdamaian merupakan bagian penting dari tanggung jawab keimanan.


Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:


Innamal mu’minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la’allakum turhamun.


Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.


Ayat ini memberikan pedoman yang sangat jelas. Ketika terjadi perselisihan, tugas orang beriman bukan memperbesar pertentangan, melainkan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.


Bahkan, Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 9 memerintahkan agar kelompok yang bertikai didamaikan dengan adil. Ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak boleh dibangun dengan mengabaikan keadilan. Keadilan justru menjadi fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.


Allah juga mengingatkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8 agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Prinsip ini sangat penting ketika masyarakat menghadapi perbedaan pandangan, kepentingan, dan sikap politik.


Sementara itu, Surah Al-Anfal ayat 61 mengajarkan bahwa apabila pihak lain cenderung kepada perdamaian, hendaklah kita juga menerimanya dan bertawakal kepada Allah.


Rasulullah SAW pun memberikan perhatian besar terhadap upaya mendamaikan manusia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau menjelaskan bahwa mendamaikan pihak-pihak yang berselisih merupakan amal yang sangat utama, bahkan lebih utama daripada sejumlah amalan sunah lainnya.


Dalam hadis lain yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.


Pesan ini relevan dengan situasi sekarang. Jangan sampai lisan kita melalui percakapan, ceramah, pemberitaan, dan media sosial justru menjadi sumber pertikaian. Jangan pula tindakan kita melukai orang lain hanya karena berbeda pandangan.


Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya mengenai akhlak mengingatkan pentingnya mengendalikan amarah dan hawa nafsu. Sementara Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah menjelaskan pentingnya solidaritas sosial atau ashabiyah sebagai salah satu fondasi kekuatan masyarakat dan peradaban.


Keduanya memberikan pelajaran bahwa masyarakat tidak akan kuat apabila hubungan persaudaraannya rusak oleh ego, kesombongan, dan pertentangan yang tidak terkendali.


Apa yang harus dilakukan untuk merawat perdamaian?


Pertanyaan penting berikutnya ialah bagaimana menjadikan semangat perdamaian ini sebagai tindakan nyata? Menurut saya, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan bersama.


Pertama, masyarakat harus mengutamakan ketenangan dan kedewasaan.


Setiap warga perlu menghindari tindakan provokatif, kekerasan, ancaman, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Jangan mudah terpancing oleh potongan video, pesan berantai, atau komentar media sosial yang sengaja membangkitkan emosi. Jika terdapat persoalan, sampaikan melalui jalur komunikasi dan mekanisme hukum yang tersedia.


Kedua, ulama dan pemimpin agama harus menjadi penyejuk umat.


Masjid, meunasah, dan dayah perlu menjadi ruang pembinaan masyarakat yang menanamkan nilai persaudaraan, keadilan, kesabaran, dan penghormatan terhadap hukum. Para khatib dapat menyelipkan pesan-pesan persatuan dalam khutbah tanpa menjadikan mimbar sebagai tempat mempertajam perbedaan politik.


Ketiga, pemerintah harus mengedepankan dialog dan penyelesaian yang transparan.


Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu membuka ruang komunikasi yang sungguh-sungguh dengan DPRA, MPU, Wali Nanggroe, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan yang menyangkut simbol, identitas, dan kekhususan Aceh harus ditangani dengan memahami sejarah, aspirasi masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku.


Keempat, aparat keamanan harus mengutamakan profesionalitas dan pendekatan humanis.


Pemeliharaan keamanan dan ketertiban memang merupakan kewajiban negara. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan komunikasi, pencegahan, mediasi, proporsionalitas tindakan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap insiden yang menimbulkan korban harus diusut secara objektif, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.


Kelima, pers dan media sosial harus menjadi sarana literasi perdamaian.


Media perlu menyajikan informasi secara berimbang, melakukan verifikasi, menghindari judul provokatif, dan memberi ruang kepada pandangan yang mendorong penyelesaian. Para pengguna media sosial juga harus memahami bahwa setiap unggahan memiliki konsekuensi sosial.


Keenam, akademisi dan lembaga pendidikan harus mengembangkan budaya dialog.


Kampus, sekolah, dan lembaga penelitian perlu menghadirkan kajian sejarah, hukum, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian. Generasi muda harus dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah dimanipulasi oleh informasi dan kepentingan yang dapat merusak persatuan.


Ketujuh, seluruh pemangku kepentingan harus menjaga kesinambungan pembangunan.


Dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal perlu terus membangun kerja sama. Perdamaian harus menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pendidikan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan.


Inilah cara mengubah perdamaian dari sekadar kesepakatan politik menjadi budaya kehidupan.


Mewariskan perdamaian kepada anak cucu


Pada akhirnya, persoalan Bendera Bulan Bintang tidak boleh membuat kita kehilangan pandangan terhadap sesuatu yang jauh lebih besar, yakni masa depan Aceh dan generasi penerusnya.


Anak-anak kita tidak pernah meminta dilahirkan dalam suasana konflik. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh pendidikan yang baik, mengembangkan kreativitas, membangun usaha, dan meraih cita-cita tanpa dibayangi ketakutan akan pertikaian.


Kita tidak boleh mewariskan kepada mereka permusuhan yang tidak selesai. Kita justru harus mewariskan kebijaksanaan, persaudaraan, kemajuan, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan secara bermartabat.


Karena itu, saya sangat mengapresiasi pesan almarhum H. Sjamsul Kahar tentang pentingnya menjaga perdamaian Aceh, ikhtiar Kapolsek Darussalam membangun kemitraan dengan pengurus masjid, serta pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra yang mengajak semua pihak menahan diri dan mencari penyelesaian melalui dialog.


Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar bersama yang perlu kita sambut secara positif.


Mari kita tempatkan setiap persoalan secara proporsional. Jangan diperuncing, jangan dipertajam. Jangan pula membiarkan perbedaan simbol dan pandangan mengalahkan kepentingan yang lebih besar. Kita harus berani mencari titik temu, menghormati hukum, mendengarkan aspirasi, dan membangun kesepahaman.


Perdamaian Aceh adalah prestasi sejarah yang mahal harganya. Ia bukan milik satu kelompok, satu generasi, atau satu kepemimpinan. Ia merupakan milik seluruh rakyat Aceh dan bangsa Indonesia.


Maka, merawatnya pun menjadi kewajiban kita bersama.


Mari terus merawat damai, bukan mempertajam perbedaan. Mari membangun Aceh dalam persaudaraan, keadilan, dan kemajuan. Sebab anak cucu kita berhak menerima warisan perdamaian yang lebih baik daripada yang pernah kita perjuangkan.


Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita, menjaga Aceh dalam kedamaian, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.


Wallahu a’lam 


Darussalam 7 November 2026


(Penulis, Imumsyik masjid jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Darussalam Aceh Besar)

×
Berita Terbaru Update