-->

Notification

×

Iklan

Iklan

FDP: Bentengi Akidah, Bentangi Maslahah

Senin, 02 November 2026 | November 02, 2026 WIB Last Updated 2026-11-03T04:06:58Z


Dakwah perbatasan, pendidikan generasi, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan merawat kerukunan dalam bingkai kemanusiaan


Oleh Saifuddin A Rasyid

Al-Rasyid.id | Senin pagi 2 November 2026, Prof. Mustanir, Guru Besar FMIPA Universitas Syiah Kuala (USK), meneruskan sebuah pesan singkat berisi video pergerakan Forum Dakwah Perbatasan (FDP) di kawasan perbatasan Aceh dan Sumatera Utara melalui grup WhatsApp ICMI Aceh. Cepat saya buka dan menyaksikan video tersebut. Ada kesan tersendiri melihat aktivitas para dai dan tim FDP yang bekerja di lapangan, jauh dari pusat keramaian, tetapi menyentuh persoalan mendasar kehidupan masyarakat.


Saya pun segera menyambar pesan tersebut dengan sedikit komentar, kemudian meneruskannya ke grup BBC. Kebetulan, Dr. dr. Nurkhalis, SpJp, FIHA, FAsCC, —selanjutnya kita sebut dokter Nurkhalis— Ketua Yayasan FDP, juga berada dalam grup itu. Beliau selama ini bersama timnya menjalankan aktivitas pengobatan gratis FDP melalui Safari Subuh BBC setiap Ahad di Banda Aceh dan Aceh Besar. —Dalam tausiyah BBCnya Ahad subuh 1 November 2026 Ust Khairul Rafiqi memuji FDP dan tim medisnya yang memberikan layanan pengobatan gratis dengan jumlah pasien yang sudah dilayani mencapai dua ribu. “Ini contoh bukti keistiqamahan yang dijalankan tanpa putus terus menerus sejak bulan April lalu”, kata beliau di mimbar masjid al-Badar yang didengar ratusan jamaah BBC.


Tidak lama berselang, dokter Nurkhalis memberikan tanggapan. Percakapan berlanjut melalui pesan pribadi. Saya menyampaikan keinginan untuk menulis sedikit tentang kiprah FDP dan bertanya, bagaimana perkembangan terbarunya?


Dokter Nurkhalis kemudian bercerita cukup banyak. Dari percakapan itu saya memperoleh gambaran bahwa gerakan FDP ternyata telah berkembang dengan cakupan kegiatan yang semakin luas. Bukan hanya mengirim dai ke daerah perbatasan, melainkan juga membangun masjid, membina mualaf, menyekolahkan anak-anak, mendampingi keluarga, memberdayakan ekonomi masyarakat, hingga memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.


Saya kemudian berpikir, gerakan seperti ini pantas mendapatkan perhatian lebih luas. Sebab, ada dua pekerjaan besar yang sedang mereka jalankan sekaligus: membentengi akidah umat dan membentangi pembangunan kemaslahatan masyarakat.


Dari perbatasan, FDP membangun pengabdian


Forum Dakwah Perbatasan merupakan lembaga sosial keagamaan yang hadir sejak 2015. Gerakan ini berawal dari perhatian terhadap kondisi masyarakat Muslim di sejumlah kawasan perbatasan dan pedalaman Aceh, terutama Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Tamiang. Pada Agustus 2021, FDP memperluas kegiatan dakwahnya ke Desa Sukadame, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.


Perluasan tersebut bukan tanpa alasan. Di sejumlah kawasan, masyarakat menghadapi keterbatasan akses pendidikan agama, sarana ibadah, pendampingan keluarga, pendidikan formal, serta kesempatan ekonomi. Kondisi geografis yang jauh dari pusat pelayanan membuat kebutuhan masyarakat tidak selalu mudah dijangkau oleh lembaga-lembaga yang berada di perkotaan.


FDP hadir dengan pendekatan yang berusaha menjawab persoalan tersebut secara langsung. Ada dai yang ditempatkan di tengah masyarakat, ada pembinaan keagamaan, ada pembangunan sarana ibadah, dan ada program sosial yang menyentuh kehidupan sehari-hari.


Dalam perkembangan terakhir yang disampaikan dr. Nurkhalis, jumlah dai FDP yang bertugas di lapangan mencapai 11 orang. Mereka tersebar di Danau Paris dan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil; Kota Subulussalam; Leuser, Aceh Tenggara; serta Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.


Angka-angka capaian lainnya juga menarik untuk dicermati.


Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 222 mualaf telah dibimbing mengucapkan syahadat, kemudian mendapatkan pembinaan melalui sistem boarding dan dukungan modal kerja. Ini berarti pembinaan tidak berhenti pada pengislaman secara formal, tetapi dilanjutkan dengan pendidikan keagamaan dan penguatan kemandirian ekonomi.


Dalam bidang sarana ibadah, FDP telah membangun tiga masjid di Leuser, Aceh Tenggara, dan satu masjid di Sukadame, Dairi, Sumatera Utara. Selain itu, telah dibangun satu mushala di Teluk Nibung, Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil, serta direnovasi satu mushala di Ujung Sialit, Pulau Banyak Barat. Saat ini satu masjid lainnya sedang dalam proses pembangunan di Desa Lae Balno, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil.


Pada bidang pendidikan, sebanyak 200 anak dari kawasan perbatasan dan pedalaman telah dan sedang memperoleh kesempatan pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pascasarjana atau S2.


Sementara itu, program Sekolah Keluarga SAMARA telah melahirkan 510 alumni. Ini merupakan bagian penting dari pembinaan keluarga, sebab ketahanan masyarakat tidak mungkin dibangun hanya dengan memperbanyak sarana ibadah, tanpa memperkuat ketahanan rumah tangga.


Jika angka-angka ini dibaca secara keseluruhan, kita melihat sebuah model dakwah yang mencoba menyentuh beberapa dimensi kehidupan sekaligus: keagamaan, pendidikan, keluarga, ekonomi, dan sosial.


Dakwah bukan hanya menjaga keyakinan, tetapi juga membangun kehidupan


Ada satu hal yang perlu kita pahami secara lebih mendalam. Membentengi akidah bukan berarti membangun tembok permusuhan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Akidah harus diperkuat melalui ilmu, keteladanan, pembinaan, dan pelayanan yang baik.


Al-Qur’an mengajarkan prinsip dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 125. Artinya, kekuatan dakwah tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan ceramah, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kebijaksanaan dan keteladanan dalam kehidupan masyarakat.


Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pesan ini memberikan landasan moral bahwa keberagamaan seharusnya melahirkan kepedulian sosial.


Dalam perspektif pembangunan, gagasan tersebut sejalan dengan pendekatan community development atau pembangunan berbasis masyarakat. Robert Chambers, melalui pemikirannya tentang pembangunan yang berpusat pada masyarakat, mengingatkan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan.


Demikian pula Amartya Sen melalui pendekatan capability approach menekankan bahwa pembangunan bukan hanya soal bertambahnya pendapatan, melainkan bertambahnya kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai.


Jika kedua pemikiran ini kita hubungkan dengan kiprah FDP, maka memberikan beasiswa kepada anak perbatasan, mendidik mualaf, menyediakan modal usaha, membina keluarga, dan menghadirkan dai merupakan bagian dari upaya memperluas kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan mandiri.


Dakwah yang demikian tidak hanya menjaga apa yang telah diyakini umat, tetapi juga membantu mereka memiliki masa depan yang lebih baik.


Ketika Safari Subuh menghadirkan pelayanan kesehatan


Ada sisi lain dari kiprah FDP yang juga menarik perhatian saya, yakni pelayanan kesehatan gratis melalui Safari Subuh bersama BBC di Banda Aceh dan Aceh Besar.


Program ini memiliki karakter yang berbeda dengan penugasan dai di wilayah perbatasan. Jika kegiatan di perbatasan lebih banyak berorientasi pada pendampingan masyarakat secara berkelanjutan di lokasi tempat mereka tinggal, Safari Subuh BBC menghadirkan pelayanan kesehatan di tengah komunitas jamaah masjid perkotaan.


Namun, keduanya memiliki benang merah yang sama: dakwah yang mendekat kepada kebutuhan masyarakat.


Saya pernah menulis mengenai kegiatan ini pada 30 Agustus 2026 dengan judul Ketika Stetoskop Ikut Berdakwah. Ketika itu, saya merefleksikan kegiatan FDP bersama Safari Subuh BBC di Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop, Darussalam, Aceh Besar saat itu. Saya melihat bagaimana kegiatan ibadah Subuh, tausiyah, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan beriringan. Jamaah yang baru selesai menunaikan salat tidak langsung pulang, tetapi sebagian mengikuti pemeriksaan dan konsultasi kesehatan.


Ada sesuatu yang menarik dari pendekatan ini. Masjid bukan hanya menjadi tempat memperkuat hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan sesama manusia.


Dalam pembaruan yang disampaikan dr. Nurkhalis, sejak April hingga 1 November 2026, bersama Safari Subuh BBC FDP telah memberikan layanan kesehatan gratis dan konsultasi keluarga kepada 2.027 jamaah.


Pelayanan tersebut melibatkan beberapa bidang spesialisasi, yaitu penyakit dalam, saraf, paru, jantung, kesehatan haji, serta konsultasi keluarga.


Angka 2.027 bukan sekadar jumlah orang yang datang berobat. Di baliknya terdapat ribuan kesempatan untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, mendeteksi penyakit lebih awal, memperoleh informasi medis yang benar, dan membangun kesadaran bahwa tubuh merupakan amanah Allah yang harus dirawat.


Kegiatan ini juga mempunyai sandaran yang kuat dari perspektif kebijakan kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui Rencana Strategis 2025–2029 menekankan penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai pendekatan yang mengintegrasikan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan lainnya sedekat mungkin dengan lingkungan kehidupan masyarakat.


Artinya, kesehatan tidak semestinya hanya dipahami sebagai urusan rumah sakit dan ruang praktik dokter. Ia juga merupakan urusan komunitas, keluarga, lingkungan, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri.


Dalam konteks ini, Safari Subuh BBC bersama FDP mempunyai nilai strategis. Ia mempertemukan tenaga medis, pengurus masjid, dai, jamaah, dan keluarga dalam satu kegiatan yang produktif.


Tentu, pelayanan kesehatan gratis seperti ini bukan pengganti fasilitas kesehatan formal. Pemeriksaan dan konsultasi harus tetap mengikuti standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien, serta memiliki mekanisme rujukan apabila ditemukan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.


Namun, sebagai bentuk pengabdian masyarakat, kegiatan tersebut patut diapresiasi dan diperkuat. Terlebih lagi, ia dapat menjadi pintu masuk bagi edukasi kesehatan keluarga, pencegahan penyakit tidak menular, serta peningkatan literasi kesehatan masyarakat.


Di sinilah kita menemukan makna lain dari dakwah. Dokter menyampaikan pesan kesehatan melalui pemeriksaan dan konsultasi, dai menguatkan kesadaran spiritual melalui tausiyah, sedangkan masjid menjadi ruang pertemuan yang menyatukan keduanya.


FDP dan tantangan merawat kerukunan di perbatasan


Ada satu dimensi lain yang tidak boleh luput dari perhatian ketika membicarakan kiprah FDP, yaitu kontribusinya terhadap kerukunan dan harmoni sosial di kawasan perbatasan.


Kita mengetahui bahwa Aceh Singkil pernah mengalami persoalan hubungan antarumat beragama yang berujung pada kekerasan. Peristiwa 13 Oktober 2015 menjadi catatan sejarah yang tidak patut dilupakan. Persoalan tersebut berkaitan dengan pendirian dan perizinan rumah ibadah, ketegangan persepsi, serta kegagalan komunikasi dan penyelesaian masalah secara tuntas. Peristiwa itu mengakibatkan korban jiwa dan sejumlah orang terluka.


Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa kerukunan tidak cukup dibangun melalui kesepakatan formal atau pertemuan sesekali. Ia membutuhkan komunikasi yang terus-menerus, kehadiran tokoh masyarakat, pendampingan sosial, dan kemampuan mendeteksi potensi kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi konflik.


Dalam konteks itu, keberadaan para dai FDP yang tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki potensi kontribusi yang penting.


Namun, menjaga akidah umat dan merawat kerukunan bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan.


Umat Islam berhak memperoleh pembinaan agama yang baik, memiliki masjid, belajar Al-Qur’an, mendidik generasi, dan memperkuat identitas keislamannya. Pada saat yang sama, masyarakat yang berbeda agama juga mempunyai hak untuk hidup aman, menjalankan keyakinan sesuai ketentuan hukum, dan memperoleh penghormatan sebagai sesama warga negara.


Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sementara dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah memberikan tuntunan agar umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi karena agama dan tidak mengusir dari kampung halaman.


Dengan demikian, dakwah yang kuat tidak harus menghasilkan masyarakat yang saling mencurigai. Justru semakin baik pemahaman agama seseorang, semestinya semakin baik pula kemampuannya menghargai hak orang lain.


Hal ini sejalan dengan empat indikator moderasi beragama yang menjadi rujukan Kementerian Agama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 juga menempatkan penguatan moderasi beragama sebagai agenda yang harus dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama secara terencana, terkoordinasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.


Saya membayangkan para dai FDP dapat menjadi bagian dari mata rantai komunikasi sosial di wilayah tugas masing-masing. Mereka mengenal masyarakat, mengetahui persoalan yang berkembang, membangun hubungan baik dengan tokoh-tokoh setempat, dan ikut mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah.


Tentu saja, tugas merawat kerukunan bukan hanya tanggung jawab dai atau satu organisasi. Pemerintah daerah, aparat keamanan, FKUB, tokoh agama Islam dan agama lainnya, serta masyarakat harus mengambil peran masing-masing.


Tetapi, semakin banyak pendamping masyarakat yang bekerja dengan pendekatan ilmu, akhlak, dan kemanusiaan, semakin terbuka pula peluang mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi konflik.


Dengan demikian, FDP dapat ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat perbatasan yang memiliki keteguhan akidah, tetapi juga dewasa dalam kehidupan kebangsaan.


Apa yang perlu dilakukan agar FDP semakin kuat?


Melihat ragam program yang dijalankan, saya kira FDP telah memasuki fase yang membutuhkan penguatan kelembagaan dan kemitraan. Sebuah gerakan pengabdian yang memiliki banyak kegiatan tentu memerlukan dukungan sumber daya manusia, pembiayaan, sistem pengelolaan, serta jaringan kerja yang berkelanjutan.


Ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan.


Pertama, memperkuat kapasitas dan kesejahteraan dai perbatasan.


Sebelas dai yang saat ini bertugas merupakan aset penting. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan keagamaan, tetapi juga perlu memperoleh pelatihan komunikasi sosial, mediasi konflik, pemahaman budaya masyarakat, keterampilan pemberdayaan ekonomi, dan literasi digital.


Dai di perbatasan idealnya bukan hanya menjadi pengajar agama, melainkan juga pendamping masyarakat yang mampu membaca persoalan sosial dan membantu menemukan jalan keluarnya.


Kesejahteraan, keselamatan, fasilitas kerja, serta dukungan keluarga mereka juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai kita mengharapkan dai bekerja di wilayah yang menantang, tetapi melupakan kebutuhan hidup orang-orang yang menjalankan amanah tersebut.


Kedua, membangun sistem pendidikan dan kaderisasi berkelanjutan.


Program beasiswa bagi 200 anak perbatasan perlu diperkuat dengan pendampingan akademik, pembinaan karakter, keterampilan bahasa, teknologi informasi, kepemimpinan, dan kewirausahaan.


Pendidikan jangan hanya menghasilkan anak-anak yang berhasil meninggalkan keterbatasan daerah asalnya. Kita juga berharap kelak sebagian dari mereka kembali sebagai guru, dokter, dai, pengusaha, tenaga profesional, dan pemimpin masyarakat yang membangun kampung halamannya.


Dengan demikian, investasi pendidikan hari ini akan menjadi investasi kepemimpinan masyarakat perbatasan pada masa mendatang.


Ketiga, mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang produktif.


Dukungan modal usaha tanpa bunga merupakan salah satu program yang perlu diperluas dengan pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, pemasaran digital, dan pengembangan produk lokal.


Pemberian modal saja tidak cukup. Masyarakat juga membutuhkan pengetahuan agar usaha yang dibangun dapat bertahan dan berkembang.


Kita berharap tumbuh kelompok-kelompok usaha produktif di kawasan perbatasan yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan membuka kesempatan kerja.


Keempat, memperkuat Sekolah Keluarga SAMARA.


Lima ratus sepuluh alumni merupakan modal sosial yang berharga. Mereka dapat dikembangkan menjadi jaringan keluarga binaan yang saling belajar dan saling menguatkan.


Materinya dapat terus diperluas, antara lain komunikasi suami istri, pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, ketahanan menghadapi pengaruh negatif dunia digital, kesehatan keluarga, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.


Keluarga yang kuat merupakan fondasi masyarakat yang kuat. Pembinaan agama akan lebih efektif jika nilai-nilainya tumbuh di rumah, bukan hanya didengar ketika berada di masjid.


Kelima, menjadikan Safari Subuh BBC sebagai gerakan kesehatan masyarakat.


Pelayanan yang telah menjangkau 2.027 jamaah perlu ditingkatkan melalui pencatatan layanan yang tertib, edukasi kesehatan berkala, pemeriksaan faktor risiko penyakit, serta kerja sama rujukan dengan puskesmas dan rumah sakit.


BBC dan FDP juga dapat mengembangkan edukasi kesehatan keluarga yang terintegrasi dengan pembinaan keagamaan. Dengan begitu, jamaah tidak hanya memperoleh pemeriksaan sesaat, tetapi juga pengetahuan untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan.


Keenam, membangun kemitraan lintas agama dan lintas komunitas.


Di kawasan yang memiliki keragaman agama dan budaya, para dai perlu membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang.


Kegiatan sosial seperti gotong royong, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan dapat menjadi ruang kebersamaan tanpa harus mencampuradukkan urusan akidah dan ibadah.


Kita ingin memperkuat persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan tanpa mengurangi keteguhan keyakinan masing-masing.


Ketujuh, membangun tata kelola organisasi yang transparan dan terukur.


FDP perlu mempunyai basis data penerima manfaat, laporan kegiatan, laporan keuangan, dokumentasi perkembangan program, dan indikator keberhasilan yang dapat diakses para mitra sesuai prinsip akuntabilitas.


Dengan data yang baik, pihak-pihak yang ingin membantu akan lebih mudah mengetahui kebutuhan riil di lapangan, capaian yang sudah diperoleh, serta program mana yang membutuhkan dukungan lebih mendesak.


Hal ini sekaligus akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas peluang kemitraan.


Pemerintah dan masyarakat perlu mengambil bagian


Dari seluruh kegiatan tersebut, saya melihat FDP bukan lagi sekadar organisasi yang menjalankan kegiatan dakwah konvensional. Cakupan pengabdiannya telah menyentuh banyak sektor pembangunan manusia.


Ada dakwah dan pembinaan keagamaan, pendidikan generasi, pelatihan kader, pendampingan mualaf, pembangunan sarana ibadah, pemberdayaan ekonomi tanpa bunga, pendampingan keluarga, serta pelayanan kesehatan gratis.


Karena itu, dukungan terhadap FDP semestinya tidak hanya datang dari kalangan umat Islam atau para donatur perorangan. Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk membangun kemitraan dengan gerakan masyarakat seperti ini.


Kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan memperlihatkan bahwa pembangunan harus memperhatikan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.


Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi, BAZNAS, lembaga zakat, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta organisasi kemasyarakatan dapat membangun kerja sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.


Dukungan tersebut tentu harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan akuntabel. FDP juga perlu mempertahankan kemandirian kelembagaannya agar kemitraan tidak mengaburkan tujuan utama pengabdian.


Saya kira dunia usaha juga memiliki ruang yang cukup besar untuk berkontribusi. Perusahaan yang memiliki program CSR dapat mendukung beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.


Sementara itu, perguruan tinggi dapat mengambil bagian melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian, pendampingan usaha, pendidikan kesehatan, serta pengembangan model pemberdayaan masyarakat perbatasan.


Dengan demikian, FDP tidak harus memikul seluruh pekerjaan sendirian. Ia dapat menjadi simpul penghubung antara kebutuhan masyarakat di lapangan dengan sumber daya yang dimiliki banyak pihak.


Menjadikan perbatasan sebagai halaman depan pembangunan


Pada akhirnya, saya ingin kembali kepada kesan awal ketika menyaksikan video yang diteruskan Prof. Mustanir pagi tadi.


Ada sebelas dai yang sedang bekerja di sejumlah kawasan perbatasan. Ada 222 mualaf yang telah mendapatkan pembinaan dan dukungan modal kerja. Ada 200 anak perbatasan yang memperoleh kesempatan pendidikan hingga jenjang pascasarjana. Ada masjid dan mushala yang dibangun. Ada 510 alumni Sekolah Keluarga SAMARA. Ada pula 2.027 jamaah yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Safari Subuh BBC.


Angka-angka tersebut tentu belum menggambarkan seluruh tantangan yang masih dihadapi masyarakat perbatasan. Tetapi, ia memperlihatkan bahwa pengabdian yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan sesuatu yang nyata.


Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada dr. Nurkhalis, selaku Ketua Yayasan FDP, beserta seluruh pengurus dan dai, tenaga kesehatan, pengurus, relawan, dan mitra yang telah bekerja bersama. Pengabdian seperti ini membutuhkan kesabaran, komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan sumber daya finansial.


Kepada para donatur dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat, mari melihat FDP bukan semata-mata sebagai lembaga yang membutuhkan bantuan, tetapi sebagai mitra yang memiliki jaringan pengabdian dan program nyata di lapangan.


Bantuan yang diberikan dapat menjadi investasi sosial dan kemanusiaan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.


Saya juga berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang lebih signifikan. Jangan sampai kawasan perbatasan hanya ramai dibicarakan ketika muncul persoalan, tetapi kurang mendapatkan perhatian ketika masyarakat membutuhkan pendidikan, kesehatan, pembinaan agama, dan kesempatan ekonomi.


Kita perlu mengubah cara pandang terhadap perbatasan. Jangan hanya melihatnya sebagai garis pemisah wilayah administratif atau batas geografis antardaerah dan antarprovinsi. Perbatasan harus dipandang sebagai halaman depan pembangunan yang membutuhkan kehadiran negara dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.


Kita tentu menginginkan masyarakat perbatasan yang kuat akidahnya, baik pendidikan generasinya, sehat keluarganya, mandiri ekonominya, serta harmonis kehidupan sosialnya.


Di sinilah saya melihat relevansi tema FDP: Bentengi Akidah, Bentangi Maslahah.


Membentengi akidah berarti menguatkan keyakinan melalui ilmu, pendidikan, pembinaan, dan keteladanan. Membentangi maslahah berarti menghadirkan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, serta kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.


Keduanya bukan pekerjaan yang saling terpisah. Justru ketika akidah terpelihara, ilmu berkembang, ekonomi menguat, kesehatan terjaga, dan kerukunan tumbuh, di situlah dakwah menemukan wajahnya yang utuh.


Semoga FDP terus istiqamah, semakin kuat kelembagaannya, semakin luas kemitraannya, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat perbatasan. Sebab, menjaga umat bukan hanya soal siapa yang paling banyak berbicara di mimbar, tetapi juga siapa yang bersedia hadir, mendampingi, dan bekerja ketika masyarakat membutuhkan.


Salam pengabdian. Salam dakwah. Salam kemaslahatan.


Wallahu a’lam 


Darussalam Banda Aceh, 

2 November 2026


(Penulis, pemerhati CSR & Community Development, pegiat moderasi UIN Ar-Raniry, pengurus ICMI Aceh)

×
Berita Terbaru Update