BoP Trump, Indonesia, dan Gaza Baru?

 

Oleh Saifuddin A. Rasyid

AI-Rasyid.id  | Ribut ribut seputar masuknya Indonesia dalam BoP (Board of Peace), dewan keamanan, yang dibentuk presiden Amerika Serikat, Donal Trump pada 15 Januari 2026 lalu, diharapkan sudah sedikit mereda. 

Pasalnya Selasa 3 Februari 2026 kemarin Presiden Prabowo memanggil 16 ormas Islam, para tokoh Islam dan pimpinan pondok pesantren untuk bertemu di istana merdeka Jakarta. 

Ketua ICMI Prof Arif Satria, yang juga Kepala BRIN, tampak turut hadir dalam jajaran tokoh ormas Islam yang diundang.

Dari konferensi pers yang dipimpin Yahya Staquf, ketua umum PB NU, pasca pertemuan itu tampak secara normatif Presiden telah menyampaikan maksud kehadiran Indonesia sebagai satu dari 26 negara yang menandatangani keikutsertaannya dalam BoP itu. Tampak juga secara aklamasi seluruh peserta pertemuan sudah memberi dukungan kepada Presiden Prabowo untuk lanjut di BoP.

Sepuluh Alasan

Pro-kontra masuknya Indonesia di BoP itu terjadi lebih karena beberapa alasan sebagai berikut.

Pertama, Presiden Prabowo memutuskan menandatangani keanggotaan di BoP disinyalir tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Padahal ini keputusan strategis yang melibatkan negara.

Kedua, untuk menjadi anggota tetap BoP Indonesia harus bayar yuran keanggotaan sebesar USD 1 milyar, setara dengan Rp 16,7 triliun. Satu akumulasi beban APBN yang sangat besar. Padahal dana sebesar itu dikatakan akan sangat berdampak bila diguyur ke wilayah bencana Sumatera.

Ketiga, BoP dianggap menantang lembaga resmi PBB. Yaitu lembaga multilateral resmi yang didirikan atas satu komitmen bersama negara negara di dunia dengan satu piagam yang kuat untuk mengurusi masalah keamanan dan perdamaian serta kemanusiaan di dunia.

Keempat, BoP lebih merupakan ide sempalan yang dibajak oleh Trump dari forum pertemuan PBB yang sudah bersepakat untuk membentuk satu otoritas khusus perdamaian di Gaza. Namun dengan satu gagasan yang kuat untuk pengakuan Palestina merdeka dan two state solution serta mendorong Gaza dikelola sendiri oleh orang Palestina.

Tampaknya Trump dan Netanyahu tak sejalan dengan gagasan keputusan PBB itu. Bahkan Netanyahu terang terangan dan terus menerus menyatakan tak akan ada ada Palestina merdeka dan Gaza — bahkan beberapa kawasan sekitar Israel diluar itu — akan tetap berada dibawah kontrol Israel.

Netanyahu dan Trump sejak perang berkecamuk, Oktober 2023, sudah mengatakan itu. Bahkan mereka sudah menyatakan Gaza Baru nanti akan menjadi kawasan wisata, resort dan real estate dibawah satu otoritas baru yang tak melibatkan hamas dan otoritas yang saat ini ada di Palestina.

Ini satu arah yang sangat jelas dari kebrutalan Israel dan Amerika Serikat dibawah Trump dan netanyahu. Yaitu untuk mengambil Gaza. Karena itu kebijakan mereka adalah mengusir atau mengosongkan Gaza dari penghuni Palestina. 

Itu sebabnya pemboman tentara Israel terus terjadi sampai saat ini di Gaza, walau gencatan senjata dan dokumen penarikan pasukan Israel dari Gaza sudah ditandatangani. Bahkan pemboman di area pengungsi di Gaza tetap terjadi setelah BoP yang tanpa Palestina itu dibentuk dimana Israel salah satu anggotanya.

Kelima, BoP sempalan bajakan Trump dari PBB ini dengan demikian diyakini akan berjalan sesuai agenda Trump dan Netanyahu diatas. Sementara PBB tidak dapat mencegah keganasan keduanya terhadap Gaza khususnya dan kawasan sekitar lainnya di Palestina dan negara negara lainnya.

Keenam, objective perdamaian timur tengah terutama di Palestina dalam kerangka konsep Amerika dan Israel yang dapat dipahami dari pengalaman tingkah-laku mereka selama ini adalah stabilnya dominasi kepentingan kedua negara itu atas berbagai sumber daya ekonomi. Jadi bukan perdamaian untuk kemanusiaan. Tidak ada bukti untuk itu.

Ketujuh, kegilaan Trump yang sudah makin meraja lela atas pelanggaran aturan dan moral hubungan internasional. Langkah konkritnya mencaplok Venezuela, Greenland, dan mengancam akan mengambil Kanada, sudah jelas jelas melanggar hukum. Demikian juga ancaman tarif yang selalu dimainkan untuk menundukkan berbagai negara di dunia makin membuatnya tampak gila. 

Kedelapan, dikhawatirkan Indonesia hadir dalam BoP itu karena sudah terjebak dalam permainan dan atau ketakutan terhadap dominasi Trump dan Netanyahu. Ingat, Netanyahu pernah mengancam merudal ke satu negara di Asia, yang diasumsikan adalah Indonesia, ketika dia sudah mulai tertekan pasca menerima pembalasan Iran tahun lalu. Trump pun selalu berbicara mengenai tarif untuk Indonesia, dan pada kesempatan lain dia mengangkat Presiden Prabowo ke atas awan sebagai “incredible man from Indonesia”, yang tampaknya pujian Trump itu membuat Presiden Prabowo tersanjung. Terkesan Trump memainkan politik angkat tekan terhadap psikologi orang Indonesia.

Kesembilan, preferensi Indonesia terjatuh dalam diplomasi luar negeri tak seimbang yang meninggalkan nilai amanat konstitusi dasar bebas aktif dan keagungan cita cita penghapusan penjajahan di atas permukaan bumi. Karena tersandra rasa takut kehilangan teman negara besar dan hasrat tetap berada pada lingkaran pertama pusat informasi kekuatan pelaku langkah reformasi Palestina, khususnya Gaza.

Kesepuluh, mengabaikan investasi warga bangsa Indonesia yang selama ini sudah all out membela kepentingan Indonesia sebagai sahabat Palestina. Yang kita bela adalah negara yang memiliki keterikatan nilai sejarah kuat dengan Indonesia.

Diplomasi BoP

Foto foto kedua pemimpin yang beredar di media, lebih memperlihatkan gaya pongah Trump disamping Presiden Prabowo yang santun dan enak dilihat. Apakah karena Trump memang gayanya selalu begitu dalam berbagai kesempatan di depan kamera, Allahu a’lam.

Satu satunya foto media yag mengesankan gagahnya Presiden Prabowo adalah ketika beliau berpidato di podium PBB tahun lalu. Ketika dengan suara jelas dan kaimat ringkas presiden kita mengatakan Indonesia akan menjamin keamanan Israel, mengakui keberadaan Israel, dan siap mengirim tentara ke Gaza untuk tujuan perdamaian. 

Pidato ini mendapat pujian dari sebagian pemimpin dunia, khususnya Netanyahu dan Trump. Isi pidato ini diulangi Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan media setelah itu. Konsisten. Untuk perdamaan kita harus mengakui hak hak Israel dan Indonesia siap menjalin hubungan dengan negara zionis itu. 

Namun narasi pidato dan berbagai statemen itu tidak sedikitpun berisi ada tekanan kepada penjajah Israel atas program genosida yang dilakukannya di Gaza. Rakyat Palestina tentu sudah merasa kehilangan Indonesia dalam perjalanan panjang mereka meraih kemerdekaan.

Ini tentu diyakini menjadi arah diplomasi Indonesia di BoP. Yaitu memberi prioritas bagi Israel dan kepentingan Amerika Serikat atas Palestina dan kawasan terkait dalam peta perdamaian BoP lainnya.

Terlebih ketika Palestina tidak termasuk yang diundang masuk oleh Amerika dan Israel duduk dalam BoP. Maka sudah pasti suara Palestina salah satunya akan banyak diharap dari peran Indonesia. Yaitu sebagai saudara Palestina di meja perdamaian ala BoP. 

Beberapa negara sahabat Palestina lainnya seperti Saudi Arabia, UEA, Maroko, Kuwait, Mesir, Yordania, dan negara lainnya juga diharap berperan tetapi sudah kita tahu kemampuan mereka bersikap di hadapan Amerika dari gempuran Israel terhadap Palestina. Malaysia yang kerap keras dalam hal membela Palestina juga tidak diundang masuk.

Dari sini dapat diprediksi dengan mudah apa yang akan terjadi dalam satu sampai tiga tahun BoP dibawah kepemimpinan Trump. Yaitu pembangunan kembali Gaza sebagai satu kawasan elit baru yang tidak akan ada orang Palestina terlibat dalam otoritas disana. Dan sumber pendanaannya besar kemungkinan dari yuran dan atau sharing negara negara anggota. 

PBB memperkirakan diperlukan USD 70 milyar setidaknya untuk membangun kembali Gaza. Di mana negara negara bersepakat menyetor USD 1 milyar. Rusia juga kelihatannya sudah menyetor USD 1 milyar untuk maksud pembangunan kembali Gaza tetapi diserahkan langsung kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Karena Rusia bukan anggota BoP milik Trump.

Para pengamat memperkirakan Indonesia akan lemah dalam diplomasi di BoP. Paling akan menjadi alat jastifikasi keputusan BoP untuk meyakinkan Palestina bersama negara negara Islam lainnya.

Disamping itu mungkin saja Indonesia akan diminta memfollow up niat baiknya untuk menampung warga Gaza yang tak lagi nyaman tinggal di Gaza gaya baru. Untuk hal ini sudah dengan jelas Netanyahu menagih janji Indonesia sebagai salah satu dari lima negara yang sudah bersepakat untuk menampung pengungsi Gaza. Bisa jadi ini akan menjadi agenda tahun pertama di BoP. 

Dukungan

Indonesia sudah masuk. Juga sepertinya sudah mendapat jastifikasi, dukungan pemimpin para tokoh masyarakat di Indonesia. Bola sudah bergulir, dan di kaki Presiden Prabowo kita sebagai warga bangsa berharap. Kiranya giringan bola secara pelan dapat bergerak ke gawang lawan. Kita sebagai bangsa akan rugi besar bila Presiden kita kecolongan menendang bola ke gawang Indonesia.

Di BoP setiap anggota punya hak usul, tetapi sesuai naskah aturan tata-tertib BoP bahwa keputusannya secara mutlak ada di tangan ketua, yaitu Trump. Setiap usulan “is subject to the chairman decision”. Dengan gaya erratic leader Trump, dia akan selalu menjadi pemutus tunggal terhadap agenda dan kebijakan BoP. Dia pegang hak vetonya.

Trump juga sudah disepakati akan menjadi ketua BoP sampai dia mati atau berhalangan tetap. Walau dia tidak lagi menjabat Presiden Amerika Serikat.

Namun seperti disampaikan Presiden Prabowo bahwa tujuan Indonesia tetap, yaitu Palestina merdeka. Dengan two state solution. Yaitu negara Palestina merdeka dan Israel yang diakui hak haknya. Apa hak hak Israel yang ideal tentu diputuskan bersama masyarakat dunia, termasuk Palestina.

Komitmen lainnya dari apa yang disampaikan presiden kita adalah kita keluar dari BoP bila tak sejalan dengan garis perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

Sampai disini membuat kita warga bangsa ini sedikit lega. Masuk BoP lalu berpeluang langsung keluar pada kesempatan pertama? Walau kita sudah membayar hampir 17 triliun rupiah untuk keperluan yang belum tentu sejalan dengan kepentingan kita? Mungkin kita juga perlu membayar lebih mahal ketika keluar dari BoP itu.

Wallahu a’lam

Banda Aceh, 4 Februari 2026.

(Penulis adalah bendahara ICMI Aceh)