Pengaruh Indonesia di BoP dan Peluang Menginvest di Gaza

Oleh Saifuddin A. Rasyid

Al-Rasyid.id | Tulisan Asyraf Muntazhar, “Board of Peace Jangan Dianggap Sebagai Ancaman” dalam www.al-rasyid.id diatas membuka perspektif berbeda tentang BoP.

Seperti yang disampaikannya dia melihat dari perspektif diplomatik, sementara tulisan saya sebelumnya - dalam: BoP Trump, Indonesia, dan Gaza Baru - lebih mewakili kerisauan publik tanah air.

Kedua perspektif ini tentu saling melengkapi untuk melihat kemajuan Indonesia dengan dukungan penuh warga bangsa dalam peranannya di panggung perdamaian timur tengah, kasus Palestina khususnya.

Modal Kuat

Meyakinkan, Indonesia punya modal yang kuat dalam memainkan peranan di BoP. Bahkan diharap bisa dominan. Beberapa kekuatan itu dapat kita formulasikan sebagai berikut.

Pertama, Indonesia dari dulu terdepan dalam suara non blok. Tidak cenderung ke salah satu blok manapun, bahkan sejak perang dingin. Itu menyebabkan Indonesia lincah di panggung internasional.

Kedua, Indonesia saudara dekat Palestina. Bukan hanya karena faktor agama tetapi faktor kesejarahan yang panjang. Pengakuan Palestina dalam kesempatan pertama terhadap Indonesia merdeka itu mengesankan. Karena disampaikan pada 6 September 1944 hampir setahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang disampaikan oleh mufti besar Palestina Syech Muhammad Amin Al-Husaini. Disiarkan melalui radio Berlin yang kemudian memicu pemberian ucapan dukungan dari beberapa negara lain untuk Indonesia merdeka. 

Jadi kedua bangsa memiliki hubungan emosional saling menguatkan. Bahkan agenda perjuangan kemerdekaan Palestina sejak awal - sampai saat ini - tak pernah sedikitpun lekang oleh keadaan cuaca politik apapun.

Memang kebijakan diplomasi Indonesia selama ini hitam putih dalam hubungan dengan Palestina-Israel yang menyebabkan dukungan Indonesia tampak tegas terhadap Palestina dengan menolak hubungan dengan Israel. 

Namun dengan format baru diplomasi yang saat ini dijalankan - khususnya melalui BoP - memang sedikit terjadi turbulensi emosional khususnya dalam persepsi warga Indonesia di dalam negeri.

Ketiga, kita juga punya kekuatan pada diri Presiden Prabowo. Beliau jenderal ahli strategi. Dikenal kuat memiliki intuisi yang tajam dan cepat dalam pengambilan keputusan. Terutama sejak beliau memimpin Kopassus. 

Sebagai tetangga Kopassus saat saya tinggal di Cijantung Jakarta Timur, saya banyak mendengar cerita heroik mengenai Presiden Prabowo. Bahkan seringkali saya mendengar suara pidato beliau saat membakar semangat juang anggota Kopassus. Semoga di usia beliau yang sudah senja saat ini tentu kita harap beliau masih tangguh untuk Indonesia dan membantu kemerdekaan Palestina.

Keempat, Presiden Prabowo punya dua pengalaman tempur dalam negeri yang endingnya berbeda. Dua duanya baik. Satu di Timor Timur yang berakhir dengan referendum untuk kemerdekaan Timor Leste. Satunya lagi di Aceh, yang berakhir dengan perjanjian damai. 

Kedua pengalaman itu tentu dapat menjadi inspirasi format dan energi di BoP dalam penanganan Gaza dan kemerdekaan Palestina.

Kelima, Presiden Prabowo punya pengalaman dan pengaruh dalam tubuh militer dan pemerintah Yordania, tetangga Israel dan Palestina. Karena beliau pernah selama empat bulan menetap sementara di disana pasca kerusuhan 1998 di Jakarta. Beliau berteman baik dengan raja Yordania.

Keenam, Indonesia sudah menjadi sahabat dekat Amerika Serikat - tanpa dengan membelakangi negara negara sebelah seperti Rusia, Iran, Cina, Korea Utara, dan lainnya.

Ketujuh, Indonesia sudah terjalin hubungan batin - baik secara rahasia sembunyi sembunyi maupun terang terangan - dengan Israel. Kecurigaan dan rasa terancam israel kepada Indonesia - sebagai satu negara berpenduduk muslim terbanyak dan kuat mendukung Palestina merdeka - sudah dalam prediksi yang positif. 

Ketujuh modal ini kita yakini dapat menjadikan Indonesia mendominasi pergerakan dan arah kebijakan BoP. Presiden Prabowo berpeluang menjadi ketua BoP pasca Trump. 

“Hayalan” seperti ini membuat indonesia memiliki semangat yang lebih baik dan terus menguat untuk tetap berada di BoP. Harus dominan, karena hanya dengan mendominasi BoP Indonesia dapat memuluskan agenda Palestina merdeka. Tetapi kalau gagal mendominasi dapat dipastikan Indonesia hanya akan menjadi stempel representasi disana.

Hubungan Indonesia Israel

Secara formal Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dasarnya kuat, pembukaan UUD 45. Tetapi secara tidak formal terjalin hubungan rahasia melalui agen agen yang bekerja di Indonesia.

Diketahui secara luas, Israel gigih dan mengembangkan misi pro Israel di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan berbagai pendekatan.

Walau dicap melukai umat Islam Indonesia aksi aksi kunjungan warga Indonesia ke Israel berulang beberapa kali dan mencuat ke permukaan. 

Kunjungan Gus Dur pada tahun 1994 ke Israel atas undangan PM Yitzhak Rabin untuk menghadiri penandatanganan perjanjian damai Israel dan Yordania, memicu kontroversi. 

Yang juga kontroversial adalah kunjungan Yahya Cholil Sataquf ke Yerusalem 10 sampai 14 Juni 2018. Dia juga bertemu PM Netanyahu.

Selain itu kunjungan lima tokoh muda NU ke Israel pada Juli 2024 bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. 

Satu momentum juga penting dicatat yaitu seminar keagamaan yang direncanakan di ruang perpustakaan masjid Istiqlal Jakarta  tempat saya pernah sebagai sekretaris eksekutifnya bekerja bersama bapak Adi Sasono saat memimpin PPII (pusat perpustakaan islam Indonesia) dengan menghadirkan pembicara seorang tokoh Yahudi Ari Gordon dari American Jewish Comkittee Amerika Serikat pada 17 Juli 2024. Tapi karena bocor ke media dan banyak ditentang maka seminar itu gagal dan Imam Besar Istiqlal kala itu, Prof Nasaruddin Umar, menyatakan tidak tahu. 

Semua inisiatif sembunyi sembunyi itu yang tadinya rahasia, walau kontroversi dan dicerca. Tapi kemudian semua mereka akan dikenang berjasa ketika Indonesia akan mengakui hak hak Israel dan membuka hubungan dengan negara zionis itu.

Hak hak Israel

Israel memasang harga tinggi, yaitu tidak ada Palestina merdeka. Itu sepertinya harga mati kecuali bila ada negosiasi yang menjamin hak hak negeri zionis itu. Mereka tampaknya tidak mundur sedikitpun —meskipun harus dengan melanggar hukum dan tetap brutal di tengah tekanan internasional. Ini barangkali dibaca oleh Presiden Prabowo. Untuk kemajuan persamaan tentu harus ada yang mengalah.

Yang mengalah adalah pihak pihak yang selama ini berseberangan dengan Israel. Karena untuk mencapai perdamaian maka “kita” yang harus rela mundur. Kira kira seperti itu spiritnya.

Pengurangan harga yang dikehendaki dari Israel adalah mengakui kemerdekaan Palestina. Untuk mendapatkan itu maka beberapa hak Israel yang mungkin harus dipenuhi sebagai berikut.

Pertama, pengakuan atas hak tanah yang dijanjikan. Ini memang rumit karena Israel mengklaim seluruh wilayah Kanaan (Palestina dan wilayah yang masuk dalam peta mereka). Sementara Alquran mengisyaratkan sebaliknya (QS Al-Maidah ayat 21 sd 26, dan Al-Anbiya ayat 105. Mereka tidak berhak terhadap tanah itu setelah menolak memasuki wilayah itu karena takut, dan karena menolak kesalehan. Para ulama tentu perlu menguatkan penafsiran yang moderat terhadap ayat ayat terkait.

Kedua, keterjaminan hak keamanan bagi warga Israel. Inilah yang menjadi momok bagi setiap penjajah di wilayah pendudukan. Tidak bisa tidur nyenyak walau bisa makan enak. Selalu merasa ada ancaman. Tetapi untuk menjastifikasi itu mereka ofensif. Yang menyebabkan ketegangan karena perlawanan terus menerus dari warga Palestina sejak masa pendudukan 14 Mei 1948

Ketiga, mengendalikan Gaza dari kebebasan akses langsung warga Palestina mungkin dikehendaki Israel sebagai cara untuk meningkatkan jaminan keamanan. Karena bagian wilayah Palestina seluas 365 km persegi itu sebelah timur dan utara sepanjang 51 km bersisian secara langsung dengan Israel.

DK PBB sebenarnya sudah memasuki ke agenda ini tetapi buyar karena muncul dewan perdamaian (BoP) prakarsa Trump ini. Maka agenda pembangunan kembali Gaza tentu sudah diambil BoP.

Sejumlah negara besar yang memilih tidak ikut di BoP mengkhawatirkan langkah Trump ini dan mengusulkan agenda Gaza tetap dijalankan dalam format PBB.

Di tangan Trump dengan 26 negara anggota tetap agenda pembangunan kembali Gaza ini kelihatannya akan bergulir. 

Seperti kata Asyraf Muntazhar dalam tulisannya diatas, proses akan terus berjalan, walau diakui kasar, ala Trump. 

Pada sisi lain mestilah kita pahami bahwa Gaza adalah sesuatu. Pada Gaza tidaklah hanya ada masalah pertikaian berdarah berskala besar. Tetapi ada peluang baru yang mungkin perlu ditangkap secara cermat. 

Sebagai anggota tetap BoP tentu Indonesia berpeluang memiliki hak atas jasa jasa kita di Gaza. Juga di Palestina secara keseluruhan. 

Yaitu hak untuk menginvestasikan gagasan, keterlibatan mendalam, dan modal untuk membangun dalam kerangka dan skala besar.

Wallahu a’lam.

Banda Aceh, 5 Februari 2026

(Penulis adalah bendahara ICMI Aceh)