Oleh Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Dua politisi senior, pemimpin moral dan pemain strategis, sedang turun gunung. Dari helly view mereka mungkin melihat negara sedang terseok seok dalam arah yang mulai memprihatinkan. Terutama terkait percaturan politik menuju pemilu 2029.
Masih segar, gerakan angkatan muda kristen Indonesia (GAMKI) dan pengurus pusat pemuda katolik dan sejumlah organisasi Kristen dan kemasyarakatan, April lalu melaporkan JK (Yusuf Kalla) ke Polda Metro dengan tuduhan penistaan agama Kristen.
Laporan itu didasarkan pada potongan video yang diduga disebar oleh Ade Armando, Grace Natalie, dan Abu Janda, dari ceramah JK dengan tema perdamaian di UGM Maret lalu.
Laporan itu mendapat reaksi keras dan perlawanan dari JK dan aliansi pembela JK. Empat puluh ormas Islam bergabung melaporkan Ade Armando, Grace Natalie dan Abu Janda ke Polda Metro dengan tuduhan melakukan framing, pemotongan video ceramah JK di UGM dan menyebar potongan video itu ke publik dengan nada provokatif untuk menjatuhkan nama baik JK. Tindakan mereka itu berpotensi memicu konflik horizontal di tanah air.
Buntut langkah laporan polisi tim JK itu, Ade Armando “diminta” mundur (mungkin sementara waktu saja) dari posisinya sebagai kader dan jubir di partai solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai Kaesang Pangarep, putra Jokowi per 5 Mei 2026 lalu. PSI menyatakan kasusnya dengan JK itu pribadi, tindakan Ade Armando itu dinyatakan tak terkait dengan PSI.
PSI juga mengeluarkan statemen tidak membela Grace Natalie (sekretaris dewan pembina PSI) dari kasusnya dengan JK. Itu masalah pribadi Natalie, silahkan berjuang sendiri.
Langkah PSI memberi hukuman terhadap Ade Armando dan Grace Natalie itu terkesan cerdas, tapi dangkal makna politiknya. Saya rasa tak akan ada orang dari kubu sebelah yang terkecoh kecuali ada imbalan politik yang menarik dan memadai.
Perkembangan berikutnya Ade Armando menyampaikan ke publik siap bertemu JK dan meminta maaf kepada umat Islam atas tindakannya. Netizen tentu merespon tajam, “jangan mau pak JK biar saja dia mendekam di penjara”.
Amien vs Teddy
Pada sudut lain cakrawala politik tanah air sedang berkecamuk adu energi antara Amien Rais dan Letkol Teddy Indra Wijaya, Menseskab.
Pasalnya Amin Rais mengeluarkan podcast video nasehat kepada Presiden Prabowo untuk menjauhkan diri dari Teddy, menggantinya dengan orang lain yang normal pada posisi dan fungsi yang saat ini dijalani Teddy. Amien menunjuk Teddy gay, tidak normal, seperti kaum Nabi Luth, suka pada sesama lelaki.
Sontak ribut. Yang paling duluan maju ke depan menghadang adalah Meutya Hafid, menteri komunikasi dan digital (menkomdigi). Dia menyerang Amien dengan tuduhan mengganggu kredibilitas pejabat negara, meminta Amien mencabut pernyataannya dan minta maaf, dan mengancam akan membawanya ke jalur hukum.
Pada sisi lain Partai Umat, partainya Amien Rais, pun latah segera melepas tangan. Bahwa langkah Amien itu pribadi bukan partai Umat. Tak lupa pejabat partai Umat bahkan menyebut dengan video itu Amien sudah offside.
Amien tenang dan gercep, merespon dengan keras tidak akan mencabut pernyataan dan tak minta maaf. Siap bertemu di pengadilan dan akan bawa dokter ahli untuk memeriksa Teddy di pengadilan. Tapi yang berhak melaporkan Amien ke polisi bukan Menkomdigi tetapi yang bersangkutan Teddy sendiri.
Meutya melemah dan menyatakan kementeriannya hanya berwenang melakukan penghilangan rekaman video dari konten media. Tidak berhak melaporkan Amien ke polisi.
Menteri HAM Natalius Pigai, juga secara dangkal makna, teriak melanggar HAM kalau negara memenjarakan rakyat, termasuk Amien Rais. Namun tetap meminta Amin mencabut pernyataan terkait pribadi karena tidak sejalan dengan HAM. Kalau mau kritik ya kritik kinerja atau kritik kebijakan jangan kritik pribadi.
Dalam suasana sudah aman seperti itu terlihat Partai Umat pun sudah berdiri disisi Amien Rais dalam menghadapi kasus dengan Teddy itu. Tapi sampai saat tulisan ini turun belum ada laporan resmi terkait pernyataan Amien Rais ke polisi.
Akomodatif
Kepentingan yang paling dirugikan, bila kisruh lapor melapor diatas tidak dapat dikelola, adalah kepentingan politik Jokowi.
Reaksi keras JK terhadap isu yang menyeret namanya dalam kasus ijazah Jokowi dan “permainan” narasi potongan video ceramahnya di UGM telah menyebabkan reaksi makin liar.
JK sudah sangat tersinggung. Sirinya sebagai orang Bugis Makassar sudah tersentuh. JK malah sudah buka bukaan siapa Jokowi ketika diajaknya ke Jakarta dulu. Kalau JK makin marah dan makin banyak berbicara, terlebih kalau bicaranya di pengadilan, maka tentu saja itu bukan hal yang diharap Jokowi.
Pada saat yang sama rudal yang dilepas Amien Rais ke arah Teddy melesat tajam dan potensial tepat sasaran. Amien dalam hal melalui Teddy ini sepertinya tak membidik Presiden Prabowo, tetapi Jokowi.
Teddy adalah orang Jokowi yang berada sangat dekat dengan Presiden. Bahkan bertenaga dan berpengaruh. Presiden sudah terlihat tergantung pada Teddy. Teddy pun secara sangat profesional, juga proporsional, menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti terkesan dari narasi Amien Rais dalam videonya itu antara Teddy dan Presiden sudah terbangun hubungan sangat dekat, yaitu yang tidak terjadi pada pejabat lain di lingkaran istana.
Kalau Amien Rais terus berbicara soal Teddy, apalagi bicaranya di pengadilan, maka kepentingan Jokowi semakin terancam.
Imbas dari duet pergerakan JK dan Amien Rais ini sudah mudah diketahui adalah menguatnya posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029 yang mulai pelan pelan masuk dan merangsek ke tengah, setelah dirinya diminta presiden Prabowo kabur saja ke Yaman.
Langkah Anies ini membayang bayangi susunan strategi yang sedang dibangun Jokowi. Juga sudah mudah diketahui 2029 adalah tahunnya Gibran. Dengan atau tanpa Prabowo.
Kekuatan lain adalah AHY dengan pengaruh SBY dan aliansi Demokrat lainnya.
Puan Maharani juga ada bersama pengaruh Mega dan aliansi PDI Perjuangan.
Ini perkiraan peta kekuatan pemain dari versi hitungan firasat, bukan kalkulasi politik. Peta ini setidaknya membantu kita memaknai pertarungan langkah yang kini sedang terjadi.
Dalam mengimbangi permainan lawan setiap kekuatan menghitung politik akomodatif sebagai bagian strategi untuk menempatkan pondasi yang kuat.
Bila kendaraan sudah melaju kencang pada jalan menurun, tindakan yang paling benar adalah mengoperasikan rem secara perlahan. Sampai kondisi sekitar kendaraan kembali stabil untuk didorong lebih maju kedepan.
Kedepan maka permainan akan lebih menarik karena persaingan antar kekuatan akan lebih menyita perhatian publik terutama ketika Indonesia akan mulai masuk tahun tahun politik. Tentu harapan kita adalah Indonesia yang lebih baik.
Wallahu a’lam.
Banda Aceh, 7 Mei 2026
(Penulis adalah bendahara ICMI Aceh)
