Oleh Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Diskusi pojok kota satu komunitas intelektual di Banda Aceh awal pekan ini mengangkat isu asimilasi. Pasalnya berawal dari kegundahan seorang intelektual Aceh politisi senior yang lama main di Senayan.
Bagi sang politisi itu untuk dapat berperan lebih signifikan dalam blantika politik dan atau kepemimpinan nasional Aceh perlu belajar dari budaya jawa.
Ditunjukkannya argumentasi yang panjang dari benang historis dengan gaya politik “kreuh ceukang”, berteriak dan bertindak secara keras, Aceh tak akan dapat memainkan peran signifikan di pentas politik nasional.
Masih dalam pandangan politisi itu Aceh pernah punya dua gubernur yang berkemampuan lebih dalam melobi pusat dan meyakinkan rakyat. Yaitu Ali Hasymi dan Ibrahim Hasan. Kedua pemimpin Aceh itu, katanya, telah berhasil menarik potensi pusat untuk membangun daerah.
Soal ini tentu kemudian ada plus minus pandangan dari komunitas berbeda di tengah masyarakat kita. Ini hanya soal pandangan opini.
Ketua komunitas menggaris bawahi penting ada asimilasi untuk menggeser kesan politik kreuh ceukang ke spirit ewuh pakewuh, kalem, santun dan bermartabat. Tak lupa sang ketua mengemukakan bahwa asimilasi yang paling cepat dan kuat adalah melalui perkawinan.
Dalam forum itu saya cepat menyambut bawa itu ide menarik. Asimilasi adalah hal menarik. Tetapi bagaimana agar tetap dengan menjaga jatidiri karena asimilasi pada dasarnya pembauran budaya yang mengharuskan adanya pengurangan nilai dasar asli budaya yang diasimilasi.
Seorang profesor budaya dan bahasa memberi pandangan bahwa belum tentu satu masyarakat dapat mengalami kemajuan dengan asimilasi dan atau meniru budaya lain. Kemajuan yang utuh suatu masyarakat bergerak bersama terjaganya jatidiri yag kuat.
Satu orang peserta diskusi menunjuk contoh budaya jawa dalam politik saat ini dapat kita lihat dari gaya yang dijalankan mantan Presiden, Jokowi.
Memukul Tak Terasa
Dikatakan salahsatu yang menonjol dari politik jawa adalah teriak tak bersuara memukul tak terasa. Terlalu bayak omong dalam standar budaya jawa adalah kelemahan. Pemimpin bicaranya sedikit, dan tindakan menekan tak menimbulkan rasa sakit.
Musuh, bila ada, tak ditundukkan dengan perintah akan tetapi dengan cara yang tak membuat mereka menyadari keadaan tiba tiba telah berubah.
Terkait pelajaran budaya jawa dalam politik, kita terkesima melihat Pak Jokowi tetap tegar dan segar di tengah himpitan isu yang mendera. Pelan, tenang, membuat keputusan, dan semua berjalan walau di tengah riuhnya suara suara.
Nama jokowi tak muncul dan tenggelam. Hanya pandangan dan pemahaman kita yang terkadang terhalang dengan tinggi rendahnya gelombang kesan dan informasi disekitar dia.
Biduk politiknya stabil dan terus bergerak mendekati objective yang direncanakan. Tak tampak ada aral yang melintang.
Memang ada gelombang tinggi yang datang menghadang tetapi Jokowi tampak dapat melewati. Satu persatu hambatan dipreteli. Dari yang tadinya musuh malah berlabuh menjadi teman sejati.
Ini diantara pelajaran penting yang dapat kita petik dari Pak Jokowi. Yaitu kuat mengejar satu tujuan, lalu terus berjalan. Juga terus menghadapi tantangan dalam perjalanan menuju tujuan itu.
Catatan lainnya Jokowi tampak akomodatif. Dapat berkompromi untuk mencapai tujuan. Dengan siapa saja kecuali yang menghalangi perjalanannya.
Dari walikota Solo dua periode, berpindah ke DKI Jakarta sebagai gubernur. Lalu bergerak ke istana RI satu sampai dua periode. Membangun jembatan keluar istana kepresidenan agar aman bagi dirinya dan keluarga, dan terus memimpin sampai saat ini dari luar istana.
Dari preferensi yang kita lihat Jokowi masih akan bekerja memimpin jalannya permainan untuk menggiring Gibran presiden atau wakil presiden 2029.
Melihat track record sepanjang perjalanannya di panggung politik Indonesia, membuat kita yakin Jokowi masih akan mengendalikan setidaknya sampai 2029, atau bahkan setelahnya.
Tidak ada lawan politiknya yang berani menentang. Sumber daya politik yang telah terhimpun di sekitar dia membuat pemain lainnya akan rela mengikuti alur cerita yang dirancangnya, walau tidak suka.
Permisif
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memihak atau menolak aneka kasus dan dugaan masalah yang melilit diri Jokowi. Karena berbagai kasus dan masalah itu adalah masalah hukum dan moral. Perlu jastifikasi yang terpisah. Tulisan ini hanya ingin menyoroti kemampuan daya tahan budaya politik dirinya.
Lagi pula kita adalah bangsa yang baik, suka memaafkan dan melupakan kesalahan seseorang terutama bila yang bersangkutan memiliki kekuatan di sekitar dirinya.
Coba lihat berat dan derasnya arus isu dan kasus hukum yang menerpa ke arah Jokowi, tapi tak satupun ada yang berhasil hinggap sampai di pengadilan. Walau di media kita baca bayak ancaman ke pengadilan. Semua berakhir damai.
Kasus ijazah misalnya yang menguras demikian besar energi bagsa, sudah berakhir di meja damai. Tim penggebrak ijazah pun bubar, bahkan ada yang berbalik menyerang lawan politik Jokowi.
Eggi Sujana mempersoalkan kewarganegaraan Anies sementara Rismon menohok JK. Sisa tim sudah semakin lemah.
Kasus ijazah pun tengah mengurangi ketinggian dengan energi pesimis di media yang masih menarik sisa sisa perhatian publik Indonesia.
Demikian pula beberapa kasus yang masih bergulir di persidangan. Seperti kasus Nadiem dan Yaqut. Kedua tersangka, di pengadilan, menyeret nama Jokowi. Tapi hasilnya tidak ada yang menguatkan.
Demikian juga berbagai persoalan sebelumnya, baik permasalahan yang dikatakan dengan hukum maupun politik, bahkan moral, semua berakhir dimaklumi, dimaafkan, dan publik dapat menerima.
Dua kasus lain yang saat ini sedang trendy di media, yaitu Ade Armando yang sudah dipolisikan pihak JK dan ketegangan Amien Rais dengan Letkol Teddy. Kedua kasus itu kuat indikasi mengarah untuk menggoyahkan Jokowi. Besar kemungkinan juga kedua hal itu akan berakhir damai.
Inilah salah satu kekuatan bangsa kita yang mungkin jarang dimiliki bangsa kan. Permisif, suka memaafkan , dan melupakan.
Mudah
Dalam diskusi santai saya dengan HTR, satu teman dekat, di tengah hujan deras kemarin di Bada Aceh, menarik perhatian saya.
HTR menyebut beberapa contoh yang menggambarkan permissiveness masyarakat kita. Untuk masyarakat seperti ini pemerintah kerjanya enak, musah, kata dia. Tak perlu tergesa gesa bekerja menemukan akar masalahnya.
Bila di satu kawasan, katanya, sering terjadi kecelakaan kendaraan menabrak sapi, maka pihak tertentu yang berwenang cukup memasang rambu atau papan peringatan bahwa di kawasan ini sering terjadi kecelakaan menabrak sapi maka berhati hati.
Tak perlu berpikir keras bagaimana agar masalahnya teratasi. Yaitu sapi hilang dari jalan. Bila terjadi kemudian ada lagi kendaraan yang menabrak sapi setelah peringatan itu dipasang, maka segera mereka menyalahkan pengendara. Dan masyarakat pun dapat menerima.
Begitu pula misalnya peringatan sering kecurian kendaraan, jembatan sementara dan jalan berlubang. Cukup membuat spanduk dan masyarakat menerima memaafkan dan berterimakasih. Walau masalah intinya tidak selesai.
Dalam satu negara yang masyarakatnya permisif, maka pemerintah dapat melakukan apa saja. Membiarkan bila ada tuntutan dan tekanan, mengulur sedikit waktu, maka masalah selesai.
Mari tetap akomodatif dan permisif karena hidup kita menjadi ringan, tak punya beban. Apapun latar belakang budaya kita, dan dengan jatidiri sekuat apapun yang kita punya.
Wallahu a’lam
Banda Aceh, 14 Mei 2026
(Penulis adalah bendahara ICMI Aceh)
