Oleh Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Banda Aceh - Masyarakat Uni Emirat Arab (UEA) tahun 2026 ini kembali menurunkan program tebar kurban di Indonesia, yaitu di Solo dan Banda Aceh.
Bertajuk tebar kemaslahatan untuk 21 ribu keluarga program yang digawangi hilal ahmar (palang merah) UEA menyembelih 92 ekor sapi dan membagikan dagingnya untuk masyarakat di dua kota, Solo dan Banda Aceh.
Di Banda Aceh kegiatan distrubusi dilaksanakan melalui UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk warga (dan masyarakat sekitar) kampus Kopelma Darussalam dan kawasan lain dalam kota.
Empat puluh dua ekor sapi dikurbankan di Banda Aceh pada hari tasyrik kedua dan ketiga.
Sementara sebelumnya pada hari tasyrik pertama di Solo UEA menyumbang lima puluh sapi, yang disembelih bersama 54 sapi kurban yang salah satunya dari wapres Gibran, dan menyalurkan daging kurban melalui masjid raya Syeikh Zayed Solo.
Ketua yayasan masjid raya Syeikh Zayed Solo, Dr Sultan Faisal Alremeithi, pihak UEA, yang hadir dalam acara distribusi daging kurban, Jum’at 29 Mei 2026 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menyampaikan tujuan program ini adalah untuk menguatkan hubungan masyarakat UEA dengan masyarakat Indonesia. UEA melaksanakan banyak program di Indonesia, katanya, salah satunya tebar kurban ini.
Hadir bersama rektor UIN Ar-Raniry Prof Mujiburrahman dan Walikota Banda Aceh Illiza. Keduanya menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang besar kepada hilal ahmar dan masyarakat UEA atas program bantuan qurban ini. Sangat bermanfaat, kata keduanya. Prof Mujib sekaligus mendoakan konflik timur tengah yang juga beberapa kali menyasar UEA kiranya segera berhenti.
Disinyalir 92 sapi yang ditebar di Solo dan Banda Aceh itu merupakan donasi kurban warga masyarakat UEA yang dikumpul selama satu pekan di Abu Dhabi dan wilayah sekitar. Bukan uang negara.
Kurban APBN
Dengan maksud yang kurang lebih sama, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat tanah air, di Indonesia juga dilakukan tebar kurban milik negara. Program itu bertajuk bantuan kemasyarakatan Presiden (banmaspres), atau tenar di media dengan kurban presiden.
Yang membedakan adalah kalau tebar kurban UEA diatas dilakukan dari sumber pendanaan warga UEA untuk masyarakat Indonesia. Sementara di Indonesia dari sumber APBN.
Karena ini kurban batuan negara maka dananya besar dan sapi yang disembelih banyak dan besar besar. Penerima manfaat juga jumlahnya besar.
Tak kurang untuk kurban presiden itu melibatkan seribu sembilan puluh delapan sapi dengan bobot standar 800 kilo sampai 1,3 ton yang dibeli dari peternak lokal Indonesia. Total dana APBN yang disiagakan untuk itu disinyalir mencapai 100 milyar rupiah.
Sejumlah 598 sapi didistribusikan ke 552 daerah (38 propinsi dan 514 kab kota) dan 500 sapi disalurkan melaui lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Program banmaspres ini menjadi hiruk pikuk di media karena disebut kurban. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan kurban. Bukan kurban. Hanya batuan daging gratis untuk dimakan oleh warga masyarakat Indonesia yang beruntung mendapat kupon.
Program bagi bagi daging sapi itu juga sepertinya selalu ada tiap tahun sepanjang presiden manapun di Indonesia. Karena program ini sejatinya bagus untuk peningkatan gizi masyarakat dan mendorong kesejahteraan peternak.
Jadi sangat bagus bila negara dapat terus melakukan program ini. Uang rakyat dipakai untuk beli sapi rakyat dan dagingnya dibagi bagi untuk rakyat. Tidak ada yang rugi dari program itu, semua pihak untung.
Itu pun sangat sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang mau mati untuk rakyat, dan uang rakyat daripada dikorupsi, kata beliau, lebih baik dipakai untuk mensejahterakan rakyat.
Jadi hiruk pikuk program banmaspres dengan tema kurban itu sejatinya tidak perlu terjadi, karena itu tadi, itu bukan kurban.
Berbicara mengenai kurban pasti ada temanya secara khusus dalam fikih, mazhab apapun kira kira sama. Itu ibadah sunah yang diperintakan kepada individu muslim. Bukan kepada organisasi atau negara. Kalau presiden sebagai individu muslim mau berkurban ya satu sapi cukup, dan dananya keluar dari dompet sendiri.
Tak perlu dibela belain. Sampai ada para tokoh agama, para ulama, bahkan MUI dan menteri agama urun rembug turun tangan mensahihkan kurban presiden menggunakan uang negara, itu sebenarnya mubazir, tidak perlu. Banyak hal lain yang mendera bangsa ini yang memerlukan pandangan para ulama. Mengapa sibuk mencari dalil fikih untuk membela bab kurban presiden.
Bela saja program banmaspres bagi bagi daging sapi gratis karena itu bermanfaat untuk masyarakat. Asal dilakukan dengan benar. Jangan jadi proyek yang dikorupsi, karena korupsi itu “dibenci” presiden.
Kedepan bagusnya program banmaspres daging gratis tidak dijalankan pada musim idul adha. Tentu sangat bijak bila puluhan ribu sapi dibeli oleh negara dan disembelih dua tiga kali setahun, tapi tidak bertepatan pada musim kurban Idul Adha. Pilih saja waktu misalnya menjelang tahun ajaran baru, menjelang puasa, menjelang Natal dan sebagainya.
Dorongan Kurban
Dorongan berkurban, kalau para ulama mau terus bicarakan, seyogianya diarahkan kepada individu muslim. Karena Nabi saw pun kuat mendorong muslim untuk itu. Tetapi masih banyak muslim yag melewatkan kesempatan berkurban.
Berbagai alasan tentu. Merasa tidak mampu, beda prioritas, nanti aja ah kapan kapan, sampa masuk dalam kafan juga belum. Tetapi yang banyak umat Islam beranggapan bahwa berkurban itu seperti haji, wajibnya seumur hidup sekali. Padahal itu ibadah tahunan, berkurban tiap tahun.
Yang juga penting mendapat dukungan, di masyarakat sudah tumbuh mekanisme menabung dari dana kecil secara reguler. Menabung setiap hari sejak awal tahun, sejak bulan Muharram untuk kurban sebelas bulan kemudian. Mekanisme ini sudah tumbuh di keluarga muslim. Tetapi belum masif.
Hal lain adalah perlu didorong meningkatnya kepercayaan masyarakat muslim pada lembaga lembaga pengelola kurban. Karena para pengelola itu, lembaga atau panitia, dalam skema “wakalah” adalah wakil dari pekurban dalam setiap pelaksanaan kurban. Perlu meningkat trust, kepercayaan.
Berkurban melalui Baznas yang digaungkan menteri agama Nasaruddin Umar sebenarnya bukan gagasan yang buruk. Tetapi karena disampaikan tidak pada momentum yang tepat dan masih tergolong rendah trust terhadap Baznas ide itu tak mendapat sambutan baik.
Kepercayaan (trust) publik terhadap Baznas tinggi bila dapat menyajikan program proaktif dan mengutamakan transparansi.
Bagi masyarakat Baznas termasuk Baitul Mal misalnya di daerah, bukan untuk kepentingan negara atau pembiayaan daerah tetapi dana umat untuk kemaslahatan bersama. Dikehendaki sedapat mungkin negara atau pemerintah tidak mengintervensi kebijakan dan program Baznas atau lembaga sejenis di daerah. Karena ia dijalakan dengan prinsip, skema, dan asnaf yang telah tertentu.
Yang terjadi selama ini adalah kesan kurang produktif bahwa Baitul Mal Daerah, atau lembaga semacam itu, diperlakukan sebagai lembaga pendapatan daerah dan pengelolaan dananya mengikuti perda. Kuat kesan intervensi politik dan nafas kepentingan. Ini kurang produktif. Terlebih ketika dana yang stag (idle) banyak sementara kebutuhan masyarakat (para mustahik) besar.
Terhadap Baznas atau lembaga serupa dengan citra seperti ini tak akan dapat digunakan untuk menghimpun akumulasi dana umat, termasuk potensi kurban.
Yang kita harapkan kemudian adalah semakin menguatnya civil society yang dapat mendorong masyarakat mandiri tanpa negara datang mengintervensi.
Wallahu a’lam.
Banda Aceh 30 Mei 2026
(Penulis adalah Imam Besar Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bendahara ICMI Aceh)
