Al-Rasyid.id | Banda Aceh - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025 menyisakan luka yang panjang bagi masyarakat. Salah satu titik yang mengalami kerusakan paling parah adalah kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang berada di ruas jalan nasional Bireuen–Takengon.
Kawasan ini merupakan salah satu urat nadi penghubung wilayah pesisir utara Aceh dengan dataran tinggi Gayo. Kerusakan jembatan dan badan jalan di kawasan tersebut sempat memutus akses transportasi, mengisolasi sejumlah desa, serta memaksa pemerintah mengalihkan arus kendaraan melalui jalur alternatif yang lebih jauh dan lebih sulit dilalui.
Hingga pertengahan 2026, akses di kawasan tersebut masih belum pulih sepenuhnya karena jembatan permanen belum dapat dibangun dan baru diprogramkan pada tahun 2027. (ANTARA News)
Kerusakan yang terjadi bukan sekadar retakan pada badan jalan. Salah satu ujung jembatan ambruk ke sungai, badan jalan di sejumlah titik tertimbun material longsor, sementara sebagian ruas mengalami ambles sehingga kendaraan tidak lagi dapat melintas dengan aman.
Selama berbulan-bulan masyarakat harus memutar melalui jalur alternatif yang memerlukan waktu tempuh jauh lebih lama.
Kondisi tersebut bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, pelayanan kesehatan, hingga akses pendidikan. (detikcom)
Mengambil Inisiatif
Di tengah kondisi tersebut, lahirlah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Masyarakat sekitar Enang-Enang tidak memilih menunggu berpangku tangan tanpa berbuat apa-apa. Mereka bergotong royong mengumpulkan dana secara swadaya, menyewa alat berat, membersihkan material longsor, menimbun bagian jalan yang amblas, serta membuka kembali ruas jalan nasional yang selama ini lumpuh.
Alasan warga juga menarik, bukan hanya tidak meunggu langkah pemerintah yang masih gagap tetapi jalur itu juga dulu pada masa Belanda dibuka dengan kerja rodi, digali dengan tangan manusia.
Beberapa titik jalan yang rusak berhasil difungsikan kembali sehingga kendaraan roda dua, mobil pribadi, bahkan truk mulai dapat melintas secara terbatas.
Tujuan mereka sangat sederhana, yakni membuka kembali akses menuju kebun, memperlancar aktivitas ekonomi, dan mempersingkat perjalanan masyarakat yang selama ini harus memutar melalui jalur alternatif. (detikcom)
Sempat muncul pemberitaan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan sementara pekerjaan masyarakat. Sikap tersebut sesungguhnya juga dapat dipahami. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas jalan nasional, BPJN berkewajiban memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar keselamatan, menghindari risiko kecelakaan, serta mencegah masyarakat melakukan pekerjaan pada infrastruktur yang masih berstatus berbahaya dan memerlukan penanganan teknis.
Tapi kemudian BPJN minta maaf karena terjadi ketegangan atas kesalahpahaman ekses pemberhentian itu dan warga dibenarkan melanjutkan perbaikan dan membuka kembali jalur itu untuk kendaraan ringan. (SerambNews 26/6)
Kekhawatiran tersebut diatas memang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan masyarakat. (AJNN.net)
Namun demikian, semangat dan inisiatif masyarakat tetap layak memperoleh apresiasi yang tinggi. Dalam situasi ketika pemerintah dinilai lambat mengambil langkah nyata ataupun kurang mengomunikasikan rencana penanganan secara terbuka sehingga menimbulkan kesan seolah-olah tidak ada tindakan, masyarakat justru menunjukkan kepedulian yang luar biasa.
Mereka tidak turun ke jalan untuk sekadar menyalahkan pemerintah, tidak menghabiskan energi untuk saling menyalahkan di media sosial, tetapi memilih bekerja, bergotong royong, dan mencari solusi bagi kepentingan bersama.
Modal Sosal dan Komunikasi Terbuka
Inilah hakikat pembangunan yang sesungguhnya. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh warga negara. Ketika masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap fasilitas publik, lahirlah partisipasi yang tulus tanpa menunggu instruksi.
Modal sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kepedulian merupakan kekuatan besar yang tidak dapat digantikan oleh anggaran sebesar apa pun.
Peristiwa di Enang-Enang juga mengajarkan bahwa komunikasi publik sama pentingnya dengan pekerjaan fisik. Seandainya sejak awal masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai tahapan penanganan, kendala anggaran, jadwal pembangunan, serta alasan teknis mengapa perbaikan permanen belum dapat dilaksanakan, kemungkinan besar persepsi masyarakat akan berbeda.
Keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang membangun kepercayaan.
Yang patut dicatat, warga Enang-Enang tidak menjadikan keterlambatan pemerintah sebagai alasan untuk berhenti berbuat baik. Mereka memilih membangun dalam diam. Termasuk mungkin ketika pemerintah diam.
Sikap seperti ini merupakan teladan tentang kedewasaan sosial yang sangat berharga.
Kritik memang penting dalam negara demokrasi, tetapi tindakan nyata sering kali jauh lebih bermakna daripada sekadar kritik yang tidak menghasilkan solusi.
Karena itu, kita patut berterima kasih kepada masyarakat sekitar Enang-Enang. Mereka telah memberikan pelajaran bahwa cinta kepada daerah dapat diwujudkan melalui kerja bersama, bukan hanya melalui kata-kata.
Pada saat yang sama, kita juga mengapresiasi sikap BPJN Aceh yang akhirnya merespons secara positif, berdialog dengan masyarakat, serta tetap berkomitmen membangun kembali jembatan dan jalan tersebut secara permanen sesuai standar teknis yang diperlukan.
Kolaborasi seperti inilah yang semestinya menjadi wajah pembangunan Indonesia: pemerintah hadir dengan kewenangannya, masyarakat hadir dengan partisipasinya, dan keduanya saling menguatkan demi kepentingan rakyat.
Wallahu a’lam
Banda Aceh 11 Muharram 1448, 26 Juni 2026
(Penulis asal Kecamatan Juli jalur Bireun-Tekengon, akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bendahara ICMI Aceh)
