Opini Saifuddin A. Rasyid
Beberapa waktu lalu saya menulis opini berjudul “Simpang Tungkop: Perkembangan Peradaban Pinggiran Kota”. Tulisan itu berangkat dari sebuah kenyataan sederhana tetapi penting: Simpang Tungkop tidak lagi sekadar sebuah persimpangan jalan biasa. Ia telah tumbuh menjadi salah satu kawasan strategis di pinggiran Kota Banda Aceh yang mempertemukan aktivitas ekonomi, pendidikan, permukiman, keagamaan dan pergerakan masyarakat dalam skala yang semakin besar.
Hari ini, perkembangan itu semakin terasa.
Pertumbuhan penduduk dan kawasan permukiman di sekitar Kecamatan Darussalam dan kawasan sekitarnya telah membuat mobilitas masyarakat meningkat sangat cepat. Puluhan ribu pergerakan kendaraan—sepeda, becak, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan angkutan barang, hingga bus ukuran sedang—melewati kawasan Simpang Tungkop dalam berbagai aktivitas setiap harinya.
Pada pagi hari, kawasan ini dipadati masyarakat yang bergerak menuju tempat kerja, kampus, sekolah, pasar dan pusat-pusat kegiatan lainnya. Pada sore hari, arus kendaraan kembali meningkat ketika masyarakat pulang menuju rumah masing-masing. Di antara dua waktu sibuk itu, aktivitas perdagangan, pendidikan, ibadah dan mobilitas masyarakat lokal terus berlangsung.
Karena itu, membicarakan Simpang Tungkop hari ini sesungguhnya bukan lagi sekadar membicarakan sebuah simpang. Kita sedang membicarakan masa depan sebuah kawasan yang sedang tumbuh menjadi pusat pergerakan masyarakat.
Simpang Tungkop berada di titik yang sangat strategis
Secara geografis, Simpang Tungkop memiliki posisi yang istimewa. Ia menjadi titik pertemuan pergerakan masyarakat dari beberapa arah produktif.
Dari arah Darussalam, arus kendaraan datang dari kawasan tiga kampus yang menjadi pusat pendidikan tinggi di Aceh. Ribuan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan yang sebagian juga berdomisili di kawasan sekitar dan masyarakat setiap hari melakukan mobilitas melalui kawasan ini.
Dari arah menuju bandara, terdapat pula pergerakan masyarakat yang menjadikan kawasan Tungkop sebagai salah satu jalur penting. Demikian pula akses menuju kawasan Lambaro dan jalur utama Medan–Banda Aceh menjadikan simpang ini semakin strategis.
Ke depan, keberadaan akses Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) di sekitar kawasan Darussalam juga akan memberikan dimensi baru terhadap pergerakan masyarakat dan kendaraan. Jika pintu akses Darussalam yang berjarak hanya berjarak sekira satu kilometer dari Simpang Tungkop semakin aktif, maka sangat mungkin intensitas mobilitas di kawasan sekitar Tungkop ikut mengalami peningkatan.
Dari arah Siem dan Lambaro Angan, pergerakan masyarakat dari dan ke pusat Kecamatan Darussalam juga terus berlangsung. Jalur tersebut bahkan dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses jalan-jalan alternatif menuju kawasan Krueng Raya.
Dengan kata lain, Simpang Tungkop merupakan simpul yang mempertemukan berbagai arah pergerakan masyarakat.
Inilah yang harus dibaca pemerintah sebagai sebuah potensi sekaligus tantangan tata ruang dan transportasi masa depan.
Bukan hanya kendaraan, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat. Kesibukan Simpang Tungkop tidak hanya disebabkan oleh kendaraan.
Di kawasan ini tumbuh pusat-pusat perdagangan dan ekonomi masyarakat. Para pedagang menghidupkan kawasan sejak pagi. Warung, kedai, toko, usaha jasa dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang mengikuti pertumbuhan permukiman, termasuk terutama pasar subuh grosir sayur.
Masjid menjadi pusat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat. Sekolah dasar dan menengah di sekitar kawasan turut menyumbang kepadatan lalu lintas, terutama pada waktu antar-jemput siswa. Dayah dan lembaga pendidikan keagamaan juga memiliki mobilitas jamaah, santri, guru dan orang tua yang tidak sedikit.
Belum lagi pergerakan masyarakat dari Gampong Tungkop dan gampong-gampong lain di sekitar Kemukiman Tungkop.
Semua aktivitas tersebut bertemu di satu kawasan.
Maka tidak mengherankan jika Simpang Tungkop menjadi sangat padat, terutama pada pagi dan sore hari.
Di sinilah pentingnya pemerintah melihat persoalan ini secara lebih luas. Jangan sampai kita baru bergerak setelah kemacetan semakin parah dan masyarakat mulai mengeluh.
Kemacetan adalah alarm, bukan sekadar keluhan
Baru-baru ini masyarakat sempat diramaikan oleh sebuah konten yang memperlihatkan kemacetan panjang di Simpang Tungkop.
Konten seperti itu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai viralitas di media sosial. Kita justru perlu membacanya sebagai alarm sosial.
Kemacetan yang terekam kamera masyarakat adalah gambaran dari persoalan yang sebenarnya sudah dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Kita tentu tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa pemerintah tidak peduli. Namun, fenomena tersebut semestinya menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pihak-pihak terkait, bahwa kawasan Simpang Tungkop membutuhkan perhatian dan perencanaan yang lebih serius.
Sebab, jika hari ini saja sudah terjadi antrean panjang, bagaimana dengan lima, sepuluh atau lima belas tahun mendatang ketika jumlah penduduk bertambah, kawasan permukiman semakin luas, kendaraan semakin banyak dan pusat-pusat kegiatan ekonomi semakin berkembang?
Kita tidak boleh merencanakan masa depan dengan ukuran persoalan hari ini saja.
Jangan menunggu macet baru berpikir
Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan waktu, anggaran, kajian teknis dan koordinasi lintas sektor. Karena itu, perencanaan harus dilakukan jauh sebelum masalah mencapai titik yang sulit dikendalikan.
Pemerintah perlu mulai memikirkan Simpang Tungkop sebagai kawasan strategis pergerakan, bukan sekadar titik pertemuan dua atau tiga ruas jalan.
Kajian lalu lintas perlu dilakukan secara komprehensif. Dari mana kendaraan datang? Ke mana mereka bergerak? Pada jam berapa kepadatan tertinggi terjadi? Berapa kapasitas jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan? Bagaimana pola pergerakan masyarakat ketika sekolah, kampus, pasar dan tempat ibadah sedang bersamaan melakukan aktivitas?
Semua itu membutuhkan data.
Dari data tersebut kemudian dapat dipikirkan berbagai pilihan pengembangan: rekayasa lalu lintas, pelebaran ruas tertentu, pengaturan simpang, penataan parkir, jalur pejalan kaki, pengaturan kendaraan umum, hingga kemungkinan pembangunan infrastruktur bertingkat seperti flyover apabila kajian teknis dan perkembangan kawasan memang mengarah ke kebutuhan tersebut.
Flyover bukanlah satu-satunya jawaban. Tetapi gagasan tersebut layak dimasukkan dalam peta pemikiran jangka panjang.
Yang terpenting adalah pemerintah harus mulai merencanakannya sekarang.
Masyarakat juga bagian dari solusi. Namun, persoalan Simpang Tungkop tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada pemerintah.
Masyarakat sekitar juga memiliki peran penting.
Ketika terjadi kepadatan, lorong-lorong alternatif di kawasan permukiman dapat menjadi bagian dari solusi, sepanjang penggunaannya aman, tertib dan tidak mengganggu kehidupan warga.
Karena itu, warga di sekitar Simpang Tungkop perlu bersikap akomodatif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Lorong-lorong kampung yang memungkinkan dilalui kendaraan dapat dijaga agar tidak tertutup atau dipenuhi parkir ketika terjadi kemacetan, tentu dengan memperhatikan keselamatan, kenyamanan dan hak masyarakat setempat.
Budaya saling membantu seperti ini merupakan modal sosial yang sangat penting.
Ketika jalan utama padat, masyarakat membantu membuka ruang. Ketika ada kendaraan darurat, kita memberi prioritas. Ketika ada pengendara yang kesulitan, kita membantu. Ketika ada kegiatan masyarakat, kita mengatur lalu lintas bersama.
Simpang Tungkop bukan hanya milik pemerintah. Ia adalah ruang hidup bersama.
Dari simpang menjadi kawasan masa depan
Saya membayangkan Simpang Tungkop beberapa tahun dan beberapa dekade ke depan bukan lagi sebagai kawasan yang hanya dikenal karena macet.
Saya membayangkannya sebagai sebuah kawasan perkotaan baru yang tertata, hidup dan produktif.
Kawasan perdagangan yang tertib. Trotoar yang nyaman. Parkir yang teratur. Jalur kendaraan yang jelas. Persimpangan yang aman. Akses kampung yang tertata. Lingkungan masjid yang nyaman. Sekolah yang memiliki sistem antar-jemput yang tidak mengganggu arus utama. Pusat ekonomi masyarakat yang tumbuh tanpa mengorbankan ketertiban lalu lintas.
Dan bila perkembangan lalu lintas memang menuntutnya, tersedia infrastruktur transportasi modern yang mampu mengurai pergerakan kendaraan tanpa menghilangkan karakter kawasan.
Inilah yang saya maksud ketika pada tulisan sebelumnya saya menyebut perkembangan Simpang Tungkop sebagai bagian dari peradaban pinggiran kota.
Sebuah kawasan tidak menjadi maju hanya karena banyak bangunan berdiri. Kemajuan juga ditentukan oleh bagaimana manusia bergerak, berinteraksi, berdagang, belajar, beribadah dan hidup dengan tertib di dalamnya.
Saatnya membuat peta jalan Simpang Tungkop
Karena itu, saya kira sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan terkait menyusun semacam peta jalan pengembangan kawasan Simpang Tungkop.
Peta jalan itu tidak harus langsung berbicara tentang pembangunan besar.
Tahap pertama bisa dimulai dengan kajian lalu lintas dan pemetaan kawasan.
Tahap berikutnya adalah penataan parkir, pedagang, akses sekolah, jalur alternatif dan manajemen lalu lintas pada jam-jam sibuk.
Kemudian disiapkan rencana jangka menengah untuk pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi.
Untuk jangka panjang, pemerintah perlu memiliki gambaran yang jelas: apakah kawasan ini membutuhkan pelebaran jalan, pembangunan simpang tak sebidang, flyover, pengaturan lalu lintas berbasis teknologi, atau kombinasi berbagai solusi lainnya.
Yang kita perlukan bukan sekadar proyek. Kita membutuhkan visi. Jangan sampai pertumbuhan kawasan berjalan lebih cepat daripada kemampuan pemerintah merencanakannya.
Menjaga Tungkop hari ini, menyiapkan Tungkop esok. Simpang Tungkop telah berkembang karena masyarakat.
Pedagang menghidupkan ekonominya. Kampus menghidupkan pendidikan. Masjid menghidupkan spiritualitas. Sekolah dan dayah menghidupkan generasi. Permukiman menghidupkan komunitas. Kendaraan menghubungkan semuanya.
Karena itu, pemerintah memiliki tugas memastikan seluruh perkembangan tersebut berlangsung dalam ruang yang aman, tertib, nyaman dan berkelanjutan.
Kemacetan yang viral baru-baru ini hendaknya jangan kita jadikan bahan untuk saling menyalahkan. Jadikan ia sebagai pesan dari masyarakat kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan: Simpang Tungkop sedang tumbuh, dan pertumbuhannya membutuhkan perhatian.
Masyarakat juga perlu ikut menjaga. Pemerintah perlu merencanakan. Pengusaha perlu tertib. Pengguna jalan perlu disiplin. Warga sekitar perlu membuka ruang kerja sama.
Dan semua pihak perlu melihat Simpang Tungkop bukan hanya sebagai tempat kita lewat hari ini, tetapi sebagai kawasan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sebab pertanyaan yang penting bukan hanya: “Bagaimana mengatasi macet di Simpang Tungkop hari ini?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Simpang Tungkop ingin kita jadikan apa dalam 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang?”
Jawaban atas pertanyaan itulah yang seharusnya mulai kita pikirkan sejak sekarang.
Jangan menunggu Simpang Tungkop benar-benar sesak baru kita mencari jalan keluar.
Merencanakan hari ini adalah cara kita menyelamatkan Tungkop dari kemacetan masa depan.
Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika sebuah flyover atau sistem transportasi modern berdiri di kawasan ini, kita akan mengenang bahwa gagasan itu sebenarnya telah lahir jauh sebelum kemacetan menjadi persoalan yang tidak lagi mudah diatasi.
Wallahu a’lam
Darussalam 1 Rabiul Awal 1448, 14 Agustus 2026
(Penulis, Imumsyik masjid jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop)
