Opini Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Saya bukan political scientist, bukan pula politikus, dan juga tentu bukan analis hubungan internasional. Tetapi saya, hanya suka menonton sandiwara dan menikmati parodi politik para petinggi dunia.
Karena itu, beberapa hari terakhir perhatian saya tertuju kepada dua tokoh yang mendominasi pemberitaan internasional, yakni Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.
Menariknya, keduanya menjadi sorotan karena sama-sama beririsan langsung dengan satu tokoh yang selalu berhasil mengubah diplomasi menjadi tontonan: Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Araghchi
Dalam pandangan saya, Araghchi tampil sebagai representasi sebuah bangsa yang memiliki pengalaman peradaban sangat panjang. Iran bukan negara yang lahir kemarin sore. Di belakang Araghchi berdiri warisan Persia yang telah melewati berbagai dinasti, perang, embargo, tekanan ekonomi, dan pertarungan geopolitik selama berabad-abad.
Karena itu, ketika ia berbicara di hadapan Amerika, yang berbicara bukan hanya seorang menteri luar negeri, melainkan sebuah bangsa yang merasa memiliki harga diri, sejarah, dan identitas yang kuat.
Dalam berbagai proses negosiasi yang berlangsung sepanjang bulan Juni 2026, Araghchi berkali-kali menunjukkan bahwa Iran tidak ingin hadir sebagai pihak yang didikte.
Ketika Trump dan timnya tampil seolah berada pada posisi pemenang yang berhak menentukan seluruh syarat perdamaian, Iran justru memperlihatkan sikap berbeda.
Bahkan berbagai laporan media internasional menyebutkan sempat terjadi ketegangan dan aksi walkout dari delegasi Iran setelah muncul pernyataan-pernyataan keras dari Trump sebelum perundingan berlangsung.
Bagi banyak pengamat, tindakan seperti itu bukan semata persoalan teknis diplomasi. Itu adalah pesan simbolik bahwa Iran tidak ingin memasuki ruang perundingan sebagai pihak yang menyerah.
Araghchi seolah ingin menunjukkan bahwa bangsa yang memiliki ilmu, nilai, dan pengalaman sejarah tidak akan mudah tunduk hanya karena tekanan militer ataupun ancaman politik.
Menarik pula melihat bagaimana Araghchi berusaha menjaga posisi Iran dalam arena diplomasi. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Iran berupaya menegosiasikan berbagai kepentingan strategisnya sambil tetap mempertahankan narasi bahwa negaranya tidak boleh kehilangan kedaulatan politik maupun kehormatan nasional.
Meloni
Di sisi lain, muncul sosok Giorgia Meloni. Selama beberapa tahun terakhir, Meloni sering dianggap sebagai salah satu pemimpin Eropa yang relatif memiliki hubungan baik dengan Trump. Namun perkembangan terbaru memperlihatkan hubungan itu tidak selalu berjalan mulus.
Ketegangan antara keduanya mencuat kala perang masih berkecamuk saat Trump berseberangan dengan Fatikan yang mendapat penolakan tajam terhadap Trump dari Meloni.
Lalu setelah pertemuan G7 yang berlangsung di Prancis, pada 15–17 Juni 2026. Beberapa hari setelah forum itu berakhir, muncul polemik ketika Trump mengklaim Meloni sangat menginginkan foto bersama dirinya.
Meloni kemudian membantah keras pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa Italia tidak mengemis apa pun kepada Amerika Serikat. Bahkan kontroversi itu berkembang menjadi ketegangan diplomatik yang lebih luas.
Bagi saya, yang menarik bukan sekadar persoalan foto. Yang menarik adalah pesan politik di baliknya. Meloni tampak berusaha menunjukkan bahwa meskipun Italia adalah anggota NATO dan bagian dari blok Barat, negaranya tetap memiliki martabat dan kepentingan nasional sendiri.
Dalam konteks konflik Iran, sebagian negara Eropa juga terlihat semakin berhati-hati mengikuti langkah-langkah Amerika secara otomatis.
Sejumlah negara Eropa tampak semakin kritis terhadap beberapa kebijakan Trump, terutama ketika kebijakan tersebut dianggap berpotensi memperluas konflik dan mengganggu stabilitas internasional.
Apa yang terlihat dari Araghchi dan Meloni sesungguhnya menunjukkan dua model kepemimpinan yang berbeda tetapi memiliki satu kesamaan: keduanya berusaha menampilkan negaranya sebagai subjek, bukan objek, dalam politik dunia.
Bagaimana Indonesia
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di sinilah pertanyaan besar muncul.
Indonesia sejak lama dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip itu mengajarkan bahwa Indonesia tidak menjadi satelit kekuatan mana pun dan berusaha menjadi jembatan dialog ketika konflik terjadi.
Namun perkembangan konflik Iran-Amerika-Israel menunjukkan bahwa ruang gerak Indonesia sangat terbatas.
Indonesia memang pernah menyampaikan keinginan agar konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, dan siap menjadi mediator pada konflik itu. Tetapi pada praktiknya pengaruh Indonesia dalam konflik tersebut tidak terlalu terlihat.
Di tengah cepatnya perubahan situasi geopolitik, Indonesia tampak kesulitan menemukan posisi yang benar-benar menentukan.
Pelajaran yang bisa dipetik
Belajarlah kepada Iran tentang pentingnya memiliki prinsip nasional yang kuat, kemampuan diplomasi yang matang, serta keberanian mempertahankan kepentingan negara dalam situasi sulit.
Belajarlah kepada Meloni tentang bagaimana seorang pemimpin berusaha menjaga martabat negaranya ketika berhadapan dengan negara yang lebih besar dan lebih kuat.
Jangan belajar pada politik yang hanya mengandalkan kesombongan, ancaman, dan pertunjukan kekuasaan tanpa kemampuan membangun kepercayaan. Dalam hubungan internasional modern, legitimasi sering kali sama pentingnya dengan kekuatan militer.
Pengalaman sebagian negara Arab juga patut menjadi bahan renungan. Kekayaan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan pengaruh politik yang mandiri apabila arah kebijakan terlalu bergantung pada perlindungan kekuatan luar.
Dan Indonesia harus terus menjaga identitas politik luar negeri bebas aktif agar tidak kehilangan posisi strategisnya di tengah perubahan tatanan dunia.
Ke depan, dunia kemungkinan akan bergerak menuju konfigurasi yang semakin multipolar. Amerika Serikat tetap kuat, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya pusat gravitasi politik global.
Tiongkok, Rusia, Iran, India, serta berbagai kekuatan regional lain akan terus berusaha memperbesar pengaruhnya.
Persaingan blok-blok baru dapat memunculkan peluang sekaligus ancaman.
Karena itu umat Islam perlu waspada. Waspada bukan berarti takut. Waspada berarti memahami bahwa konflik geopolitik modern sering kali tidak hanya berlangsung melalui perang terbuka, tetapi juga melalui ekonomi, media, teknologi, diplomasi, dan pembentukan opini publik.
Umat Islam membutuhkan kecerdasan politik, kekuatan ilmu pengetahuan, persatuan, serta kemampuan membaca arah perubahan dunia agar tidak sekadar menjadi penonton dalam sejarah yang sedang ditulis oleh bangsa-bangsa lain.
Wallahu a’lam
Banda Aceh 7 Muharram 1448, 22 Juni 2026
(Penulis adalah akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bendahara ICMI Aceh)
