Oleh: Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id • Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues baru-baru ini patut menjadi bahan renungan bersama. Seorang pejabat daerah memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Asisten Pemerintahan setelah perilaku anaknya yang gemar memamerkan gaya hidup mewah menuai reaksi luas di media sosial.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa jabatan publik bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab moral, bahkan hingga menyentuh lingkungan keluarga.
Boleh jadi, sang anak hari ini sedang menyesali tindakannya. Ketika melihat ayahnya harus meninggalkan jabatan yang telah dibangun bertahun-tahun, mungkin terlintas keinginan untuk memutar kembali waktu. Seandainya waktu bisa diulang, mungkin ia tidak akan mengunggah kemewahan, tidak akan bersikap berlebihan, dan tidak akan memancing kemarahan publik.
Namun hidup tidak mengenal tombol kembali. Nasi telah menjadi bubur. Yang tersisa sekarang adalah penyesalan dan kesempatan untuk mengambil hikmah.
Justru karena itu, peristiwa ini tidak semestinya berhenti sebagai berita viral. Ia harus menjadi cermin bagi seluruh keluarga pejabat di Indonesia.
Etika
Jabatan orang tua sesungguhnya adalah ujian, bukan tiket istimewa bagi anak-anaknya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap perilaku keluarganya.
Publik mungkin dapat memaklumi kesalahan pribadi, tetapi akan sulit menerima ketika keluarga pejabat terlihat menikmati kemewahan, memamerkan pengaruh, atau memanfaatkan nama besar orang tuanya untuk memperoleh perlakuan khusus.
Psikolog Albert Bandura melalui Social Learning Theory menjelaskan bahwa perilaku seseorang banyak dibentuk oleh lingkungan dan contoh yang dilihat setiap hari.
Apabila seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh fasilitas tanpa dibarengi pendidikan kesederhanaan, ia berpotensi menganggap keistimewaan sebagai sesuatu yang normal.
Sementara itu, sosiolog Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa modal sosial dan simbolik, termasuk nama besar keluarga, dapat berubah menjadi alat dominasi apabila tidak dikendalikan oleh etika.
Pengaruh keluarga yang semestinya menjadi sarana berbuat baik justru dapat berubah menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan bila kehilangan nilai moral.
Karena itu, yang perlu diwaspadai bukan hanya korupsi yang dilakukan pejabat, tetapi juga penyalahgunaan pengaruh oleh anggota keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk.
Ada yang menggunakan nama ayah atau ibunya agar memperoleh pelayanan istimewa. Ada yang memanfaatkan kendaraan atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ada yang meminta perlakuan khusus di sekolah, kampus, atau tempat usaha. Ada yang memamerkan kekayaan secara berlebihan sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.
Bahkan tidak sedikit yang menekan bawahan orang tuanya demi kepentingan pribadi, seolah-olah jabatan publik merupakan milik keluarga.
Yang lebih berbahaya lagi ialah munculnya rasa kebal hukum. Ketika seseorang merasa tidak akan disentuh karena memiliki orang tua yang berkuasa, saat itulah benih kesewenang-wenangan mulai tumbuh.
Padahal sejarah menunjukkan, banyak karier yang runtuh bukan karena kesalahan pejabatnya sendiri, melainkan karena keluarga yang gagal menjaga amanah.
Kesombongan
Al-Qur’an telah mengingatkan dengan sangat jelas:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…”
(QS. An-Nisa’: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jabatan bukan milik pribadi, bukan pula warisan keluarga, melainkan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan.
Allah juga mengingatkan manusia agar tidak terjebak dalam kesombongan sebagaimana kisah Qarun.
“Janganlah engkau berjalan di bumi dengan penuh kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”
(Makna QS. Al-Qashash: 76 dan Luqman: 18).
Qarun tidak binasa karena hartanya semata, tetapi karena kesombongan yang lahir dari kenikmatan yang tidak disyukuri. Pesan ini tetap relevan hingga hari ini. Kekayaan, fasilitas, maupun kedudukan keluarga bukanlah alasan untuk memandang rendah orang lain.
Keteladanan
Keteladanan yang berbeda justru ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika menjadi pemimpin, beliau memisahkan secara tegas urusan negara dengan kepentingan keluarganya. Bahkan lampu yang menggunakan biaya negara dipadamkan ketika pembicaraan berubah menjadi urusan pribadi.
Anak-anaknya dididik hidup sederhana meskipun ayah mereka memimpin wilayah Islam yang sangat luas. Mereka diajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari ketakwaan dan kejujuran.
Karena itu, anak-anak pejabat seharusnya menjadi pihak yang paling banyak bersyukur. Mereka menikmati pendidikan yang baik, lingkungan yang nyaman, serta berbagai kesempatan yang mungkin tidak dimiliki banyak orang.
Semua itu hadir karena Allah memberikan amanah kepada orang tua mereka melalui kepercayaan masyarakat.
Maka rasa syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk akhlak, bukan kesombongan. Mereka patut berterima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut dan berterima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai ayah atau ibu mereka memegang jabatan publik.
Keberkahan
Agar jabatan orang tua menjadi keberkahan, setidaknya ada tujuh sikap yang patut dipegang oleh setiap anak pejabat.
Pertama, menjaga kerendahan hati.
Kedua, membiasakan hidup sederhana meskipun mampu hidup mewah.
Ketiga, tidak pernah menggunakan nama orang tua untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Keempat, menjaga perilaku dan jejak digital di media sosial.
Kelima, menaati hukum sebagaimana warga negara lainnya tanpa meminta perlakuan istimewa.
Keenam, menggunakan segala kemudahan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, bukan untuk dipamerkan.
Ketujuh, senantiasa mengingat bahwa jabatan hanyalah sementara, sedangkan nama baik keluarga akan dikenang jauh lebih lama.
Para pejabat pun hendaknya menjadikan pendidikan keluarga sebagai bagian dari amanah kepemimpinannya. Keberhasilan membangun daerah tidak akan sempurna apabila gagal membangun karakter anak-anak sendiri.
Sebaliknya, anak yang berakhlak mulia merupakan investasi terbaik bagi kehormatan orang tua.
Peristiwa di Gayo Lues hendaknya menjadi pelajaran nasional. Bukan untuk mempermalukan seseorang, melainkan agar kesalahan serupa tidak terulang di tempat lain. Dari sebuah kekeliruan, lahirlah kesempatan bagi banyak orang untuk memperbaiki diri.
Masyarakat Sipil
Kita juga patut mengapresiasi masyarakat sipil dan pengelola media sosial yang mengangkat persoalan tersebut hingga menjadi perhatian luas.
Selama dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, menjunjung etika, dan tidak berubah menjadi fitnah ataupun perundungan, kritik publik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.
Pengawasan masyarakat adalah salah satu benteng agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, sekaligus mengingatkan bahwa pejabat, keluarganya, dan relasi mereka tetap berada dalam pengawasan rakyat.
Semoga peristiwa yang menimpa keluarga pejabat di Gayo Lues menjadi pelajaran bagi semua. Semoga para anak pejabat di seluruh Indonesia semakin menyadari bahwa kehormatan terbesar bukanlah hidup di balik bayang-bayang kekuasaan orang tua, melainkan menjaga amanah itu dengan kesederhanaan, kerendahan hati, integritas, dan rasa syukur.
Sebab pada akhirnya, jabatan akan berakhir, tetapi akhlak akan tetap hidup dalam ingatan manusia dan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Wallahu a’lam
Banda Aceh 9 Safar 1448, 24 Juli 2026
(Penulis pengamat sosial dan keislaman, akademisi FAH UIN Ar-Raniry)
