Opini Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Ada sebuah istilah yang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki energi makna yang sangat kuat: “harga mati.”
Istilah ini mengandung pesan bahwa sesuatu telah ditempatkan sebagai prinsip, komitmen, keyakinan atau ketetapan yang tidak boleh dengan mudah digoyahkan. Ia bukan lagi perkara tawar-menawar kepentingan, melainkan menyangkut sesuatu yang diyakini fundamental.
Menariknya, pagi Ahad, 16 Agustus 2026, saya mendengar istilah yang sama diucapkan oleh dua tokoh berbeda, pada tempat dan dalam konteks yang berbeda pula.
Pertama, Guru Besar MIPA Universitas Syiah Kuala, Prof. Ilham Maulana, dalam ceramah Subuh Safari BBC di Masjid Al-A’la Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, menyampaikan satu prinsip yang sangat mendasar: “ridha Allah harga mati.”
Kedua, Ketua ICMI Aceh, Dr. Taqwaddin, dalam pernyataannya yang beredar di media hari ini, menyampaikan prinsip lain yang tidak kalah penting: “damai harga mati.” Ia menyerukan agar Aceh menjaga perdamaian dan mengarahkan energi pascaperdamaian untuk menyejahterakan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Waspada Online)
Dua kalimat tersebut menurut saya bukanlah dua gagasan yang berdiri sendiri. Keduanya dapat dipertemukan dalam satu kesadaran besar: ridha Allah menjadi orientasi tertinggi kehidupan, sementara perdamaian menjadi jalan penting untuk menghadirkan kemaslahatan manusia.
Ridha Allah: Harga Mati Kehidupan
Saya sangat sependapat dengan Prof. Ilham Maulana bahwa ridha Allah harus menjadi “harga mati” bagi seorang Muslim.
Mengapa?
Karena hidup manusia pada hakikatnya memang diarahkan kepada pengabdian kepada Allah. Al-Qur’an menegaskan:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56).
Ayat ini memberikan orientasi fundamental. Jabatan bukan tujuan akhir. Harta bukan tujuan akhir. Popularitas bukan tujuan akhir. Bahkan keberhasilan duniawi pun bukan tujuan akhir.
Semua itu hanyalah sarana.
Tujuan tertinggi adalah bagaimana seluruh aktivitas kehidupan akhirnya bernilai ibadah dan membawa kita kepada keridaan Allah.
Al-Qur’an bahkan menggunakan ungkapan yang sangat kuat:
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ
“Dan keridaan Allah lebih besar.” (QS. At-Taubah: 72).
Para mufasir menjelaskan bahwa keridaan Allah merupakan kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan lain yang dijanjikan kepada orang beriman.
Ibn Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, menjelaskan keutamaan ridha Allah di atas berbagai kenikmatan surga.
Karena itu, seorang Muslim boleh bekerja keras mengejar prestasi, membangun usaha, menjadi pejabat, menjadi ilmuwan, menjadi pengusaha atau pemimpin masyarakat. Tetapi semuanya harus kembali kepada satu pertanyaan: apakah Allah ridha?
Inilah “harga mati” yang sesungguhnya.
Nabi Muhammad ﷺ juga mengajarkan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, kecintaan itu bahkan diumumkan kepada penghuni langit dan kemudian diberikan penerimaan bagi orang tersebut di bumi. (HR. Bukhari).
Maka ukuran kesuksesan yang paling tinggi bukanlah sekadar berapa banyak manusia yang mengenal kita, tetapi apakah Allah mengenal kita sebagai hamba yang diridhai-Nya.
Damai: Harga Mati Aceh
Sekembali dari Masjid Al-A’la, saya kemudian membaca pernyataan Dr. Taqwaddin yang juga menggunakan istilah “harga mati”: damai harga mati.
Menurut saya, ini adalah pernyataan yang sangat penting, terutama sehari setelah Aceh memperingati 21 tahun perdamaian.
Perdamaian Aceh bukan sesuatu yang lahir secara gratis. Ia dibayar dengan sejarah panjang, air mata, kehilangan nyawa, penderitaan keluarga, kehancuran ekonomi, trauma sosial dan perjalanan panjang menuju meja perundingan.
Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani MoU Helsinki. Dua dekade lebih kemudian, tugas generasi sekarang bukan menghidupkan kembali konflik, melainkan memastikan bahwa perdamaian benar-benar menghasilkan sesuatu yang dirasakan rakyat.
Inilah pesan penting Dr. Taqwaddin: persoalan utama Aceh hari ini bukan lagi bagaimana mencari alasan untuk kembali berkonflik, tetapi bagaimana mengisi perdamaian dengan kesejahteraan. Ia juga menegaskan bahwa damai Aceh harus dijaga dalam bingkai NKRI. (AJNN.net)
Saya kira inilah cara berpikir yang harus dikembangkan.
Perang tidak lagi diperlukan.
Yang diperlukan adalah perang melawan kemiskinan, perang melawan pengangguran, perang melawan kebodohan, perang melawan korupsi, perang melawan ketimpangan, dan perang melawan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat.
Energi yang dahulu habis untuk berkonflik harus dikonversikan menjadi energi pembangunan.
Senjata digantikan dengan ilmu pengetahuan. Kemarahan digantikan dengan inovasi.
Kecurigaan digantikan dengan kolaborasi. Dan perebutan kekuasaan digantikan dengan kompetisi menghadirkan pelayanan publik terbaik.
Belajar dari Negeri yang Pernah Berkonflik
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa menandatangani perjanjian damai hanyalah awal. Perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan implementasi, rekonsiliasi, tata kelola yang baik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kajian mengenai proses perdamaian di Irlandia Utara, Afrika Selatan, Bosnia-Herzegovina, Kolombia, Sudan dan Irak menunjukkan bahwa keberhasilan perdamaian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan politik, tetapi juga oleh kemampuan mengimplementasikan kesepakatan dan mengubah struktur sosial-politik yang melahirkan konflik.
Irlandia Utara memberi pelajaran menarik.
Perjanjian Good Friday Agreement 1998 berhasil menghentikan konflik besar yang berlangsung selama beberapa dekade. Setelah perdamaian, kondisi keamanan membaik dan sejumlah indikator ekonomi juga mengalami kemajuan, seperti penurunan pengangguran, peningkatan upah kelompok berpenghasilan rendah dan tumbuhnya industri baru.
Namun penelitian menunjukkan bahwa “peace dividend” tidak otomatis dinikmati secara merata. Produktivitas dan kualitas hidup masih menghadapi persoalan.
Ini pelajaran penting bagi Aceh.
Damai saja tidak cukup. Damai harus menghasilkan dividen perdamaian. Rakyat harus merasakan bahwa hidup setelah damai memang lebih baik daripada hidup ketika konflik.
Anak muda harus mendapatkan pekerjaan. Petani harus mendapatkan pasar. Nelayan harus mendapatkan perlindungan dan akses ekonomi. Pelaku UMKM harus mendapatkan ruang berkembang.
Pendidikan harus semakin bermutu. Pelayanan kesehatan harus semakin baik. Infrastruktur harus membuka konektivitas ekonomi. Dan masyarakat harus memperoleh pemerintahan yang bersih.
Sebab bila perdamaian hanya dirasakan oleh kelompok tertentu yang memiliki akses kepada kekuasaan, sementara rakyat biasa tetap kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup, maka secara sosial akan muncul pertanyaan: untuk siapa sebenarnya perdamaian itu?
Pertanyaan semacam ini harus dijawab dengan kebijakan yang adil, bukan dengan retorika.
Tutup Pintu Korupsi Rapat-Rapat
Karena itu, saya juga menangkap pesan penting dari Dr. Taqwaddin tentang perlunya menutup pintu korupsi rapat-rapat.
Ini bukan sekadar agenda penegakan hukum. Ini adalah bagian dari merawat perdamaian.
Korupsi menggerogoti kepercayaan. Korupsi mengurangi anggaran yang seharusnya sampai kepada rakyat. Korupsi memperlebar ketimpangan. Korupsi membuat kesempatan ekonomi hanya berputar di antara orang-orang yang mempunyai akses.
Dan pada akhirnya, korupsi dapat merusak legitimasi perdamaian itu sendiri.
Karena itu, membangun Aceh pascakonflik tidak cukup hanya dengan membangun jalan, gedung, kantor dan proyek fisik. Kita juga harus membangun kepercayaan publik.
Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel adalah bagian dari infrastruktur perdamaian.
Bahkan visi pembangunan Aceh sendiri telah menempatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai bagian penting dari cita-cita Aceh yang bermartabat dan sejahtera. (Humas Aceh)
Damai Harus Turun Menjadi Kesejahteraan
Kita patut mengingat bahwa Aceh pernah mengalami konflik panjang, tsunami dahsyat dan kehancuran ekonomi secara bersamaan. Data yang dikutip ANTARA menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2004 mencapai -9,63 persen dan kembali -10,12 persen pada 2005, ketika bencana dan konflik masih menghantam Aceh. (Antara News Aceh)
Karena itu, perdamaian harus dipandang sebagai modal pembangunan.
Kita tidak boleh membiarkan modal sejarah yang sangat mahal itu kehilangan manfaatnya.
Jika konflik telah selesai, maka pembangunan harus dimulai dengan energi yang jauh lebih besar. Jika senjata telah diletakkan, maka buku harus diangkat.
Jika dendam telah diredakan, maka inovasi harus dinyalakan. Jika perbedaan politik telah menemukan ruang demokrasi, maka demokrasi harus menghasilkan kesejahteraan.
Dan jika Aceh telah sepakat membangun masa depan dalam NKRI, maka seluruh energi harus diarahkan untuk memperkuat Aceh dan Indonesia sekaligus.
NKRI juga harga mati, dan bukan sekadar slogan. Ia harus menjadi ruang bersama untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
Untuk Generasi Muda Aceh
Saya ingin memberikan pesan khusus kepada generasi muda Aceh. Belajarlah dari sejarah, tetapi jangan hidup di dalam masa lalu. Sejarah harus menjadi guru, bukan penjara.
Generasi muda perlu mengetahui mengapa konflik terjadi, bagaimana konflik berakhir, mengapa perdamaian menjadi pilihan, dan apa yang harus dilakukan agar generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan generasi sebelumnya.
Dunia telah berubah.
Ekonomi berubah.
Teknologi berubah.
Peta geopolitik berubah.
Lapangan pekerjaan berubah.
Cara manusia berkomunikasi dan berproduksi berubah.
Karena itu, anak muda Aceh harus memiliki preferensi masa depan yang kuat.
Jangan sampai kita mengambil keputusan hari ini hanya karena romantisme masa lalu, emosi sesaat atau provokasi kelompok tertentu, sementara dampaknya harus ditanggung oleh anak cucu kita puluhan tahun kemudian.
Pilihlah jalan yang memperbesar kesempatan.
Pilihlah pendidikan.
Pilihlah ilmu pengetahuan.
Pilihlah kewirausahaan.
Pilihlah teknologi.
Pilihlah kerja sama.
Pilihlah demokrasi.
Pilihlah perdamaian.
Dan pilihlah pembangunan yang menghadirkan keadilan.
Dua Harga Mati, Satu Arah
Pada akhirnya, saya melihat ada hubungan yang sangat indah antara dua kalimat yang saya dengar pagi ini.
Prof. Ilham Maulana mengatakan: ridha Allah harga mati. Dr. Taqwaddin mengatakan: damai harga mati.
Yang pertama memberikan arah spiritual. Yang kedua memberikan arah sosial dan kebangsaan.
Ridha Allah mengajarkan kita agar hidup tidak kehilangan tujuan. Perdamaian mengajarkan kita agar kehidupan bersama tidak kehilangan jalan.
Keduanya bertemu dalam satu kata: kemaslahatan.
Seorang Muslim yang mengejar ridha Allah tidak mungkin menjadikan kerusakan, permusuhan, korupsi dan penderitaan rakyat sebagai tujuan.
Dan masyarakat yang sungguh-sungguh menghargai perdamaian tidak boleh berhenti pada seremoni memperingati perdamaian.
Perdamaian harus diterjemahkan menjadi pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keadilan, investasi, ekonomi yang tumbuh dan kehidupan rakyat yang semakin bermartabat.
Maka setelah 21 tahun damai Aceh, barangkali pertanyaan terpenting bukan lagi “siapa yang menang?”
Pertanyaan kita adalah:
“Apa yang sudah kita hasilkan dari perdamaian ini?”
Dan pertanyaan berikutnya lebih penting lagi:
“Apa yang akan kita wariskan kepada generasi setelah kita?”
Semoga jawabannya bukan sekadar cerita bahwa Aceh pernah berdamai.
Semoga kita dapat mengatakan bahwa perdamaian telah mengubah Aceh menjadi negeri yang lebih damai, lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera dan lebih bermartabat.
Sebab ridha Allah adalah harga mati, damai adalah harga mati, dan kesejahteraan rakyat adalah amanah yang tidak boleh mati.
Dalam kerangka NKRI harga mati.
Wallahu a’lam
Darussalam 3 Rabiul Awal 1448, 16 Agustus 2026
(Penulis, pengamat sosial dan keislaman)
Note: keterangan foto; penulis bersama Arsyad, yang pertama dari empat cucu
