Oleh: Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Dalam waktu dekat, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh akan menggelar Musyawarah Wilayah (Musywil) untuk memperbarui kepengurusan sekaligus merancang arah dan program kerja lima tahun ke depan, periode 2026–2031. Musywil tersebut direncanakan berlangsung pada 12 September 2026 di Banda Aceh.
Musywil bukan sekadar agenda rutin pergantian kepengurusan. Ia mestinya menjadi momentum melakukan muhasabah organisasi: melihat apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum tersentuh, apa yang harus diperbaiki, dan terutama apa yang dapat dilakukan ICMI agar kehadirannya semakin dirasakan masyarakat Aceh.
Dalam rapat evaluasi kesiapan Musywil pada Selasa kemarin di kawasan Lambhuk, Banda Aceh, Ketua ICMI Daerah Banda Aceh yang sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Musywil, Iskandar, menyampaikan semangatnya untuk melaksanakan amanah organisasi tersebut.
Menurutnya, ICMI harus bersama-sama membangun langkah yang membuat organisasi ini lebih greget berperan dalam pembangunan Aceh, setidaknya dalam lima tahun kepengurusan mendatang. Masih terdapat ruang pembangunan yang belum diisi oleh ICMI. Karena itu, spirit ke depan adalah berbuat lebih baik dan lebih banyak.
Gagasan tersebut sesungguhnya sangat penting untuk dijadikan salah satu napas Musywil.
Jangan Terlalu Sibuk Mempercantik Rumah
Ketua Badan Penasihat ICMI Aceh, Prof. Yusny Saby, juga beberapa kali menyampaikan gagasan yang sejalan, baik dalam rapat-rapat ICMI Aceh maupun secara informal kepada saya.
Beliau mengingatkan bahwa ICMI perlu mencapai sesuatu. ICMI perlu berperan lebih kuat bagi masyarakat dan pembangunan Aceh.
Di tengah begitu banyak persoalan dan potensi Aceh, para cendekiawan sesungguhnya mempunyai ruang pengabdian yang sangat luas.
Saya menangkap satu kata penting dari gagasan Prof Yusny Saby: outreach.
Outreach berarti keluar menjangkau masyarakat, hadir di tengah persoalan, membangun kemitraan, menawarkan gagasan, memberikan solusi, dan memastikan pengetahuan serta kecendekiaan tidak berhenti di ruang-ruang diskusi internal organisasi.
Organisasi tentu perlu membangun rumahnya. Administrasi harus rapi, struktur harus kuat, program harus jelas, kaderisasi harus berjalan. Tetapi jangan sampai energi organisasi terlalu banyak habis untuk mempercantik rumah sendiri, sementara pintu rumah jarang dibuka dan masyarakat hampir tidak merasakan kehadirannya.
ICMI tidak boleh hanya sibuk menjadi organisasi yang terlihat baik di dalam, tetapi harus menjadi organisasi yang terasa manfaatnya di luar.
Ukuran keberhasilan organisasi cendekiawan bukan hanya berapa banyak rapat yang diselenggarakan, berapa banyak kepengurusan yang terbentuk, atau berapa banyak rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran yang lebih penting adalah: berapa banyak kebaikan yang lahir dari pikiran dan kerja kolektif para cendekiawan.
Aceh Membutuhkan Kehadiran Cendekiawan
Aceh memiliki modal yang luar biasa besar. Modal keislaman, sejarah, budaya, sumber daya alam, perguruan tinggi, pesantren, ulama, intelektual, generasi muda, diaspora, serta pengalaman panjang dalam mengelola konflik dan perdamaian.
Namun Aceh juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit.
Pembangunan kualitas dan penerapan syariat Islam masih membutuhkan penguatan. Syariat tidak cukup hanya hadir dalam regulasi dan simbol, tetapi harus semakin terasa dalam keadilan, integritas, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, keluarga, dan kehidupan sosial.
Di bidang perdamaian, Aceh juga tidak boleh berhenti pada keadaan damai. Perdamaian harus terus diisi dengan pembangunan, keadilan, kesejahteraan, pendidikan dan rekonsiliasi. Damai harus menghasilkan harapan.
Di bidang ekonomi, masih banyak pekerjaan rumah menyangkut kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, produktivitas, UMKM, hilirisasi potensi daerah, ekonomi syariah dan penguatan kewirausahaan masyarakat.
Di bidang pendidikan, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat karakter generasi muda, menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan masa depan dan memastikan perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menghasilkan solusi.
Di bidang kesehatan masyarakat, ICMI dapat ikut mendorong penguatan literasi kesehatan, kesehatan keluarga, pencegahan penyakit, kesehatan mental masyarakat, gizi, serta akses pelayanan yang lebih baik.
Di bidang hukum, para cendekiawan dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat budaya taat hukum, mendorong keadilan dan ikut memberikan gagasan terhadap pembaruan kebijakan.
Begitu pula bidang kebudayaan, lingkungan, teknologi digital, kepemudaan, perempuan, ketahanan keluarga, tata kelola pemerintahan, investasi, pariwisata, kelautan, pertanian dan berbagai sektor lainnya.
Pertanyaannya bukan lagi: “Apa yang bisa dilakukan ICMI?”
Pertanyaannya harus dibalik menjadi:
“Di mana masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran cendekiawan, dan apa yang bisa ICMI lakukan di sana?”
Inilah semangat outreach.
Tentang Siapa Calon Ketua?
Dalam perjalanan menuju Musywil, tentu mulai muncul pembicaraan tentang calon ketua.
Kemarin seorang sahabat, kolega sesama pengurus ICMI Aceh, berbisik kepada saya, “Pak Saif, apakah masalah calon Ketua ICMI Aceh ke depan belum mulai dimunculkan?”
Saya jawab, persoalan tersebut tentu akan dibicarakan melalui mekanisme organisasi, termasuk oleh Steering Committee (SC) yang dipimpin Prof. Apridar.
Tetapi bagi saya, soal siapa yang akan menjadi ketua tidak perlu menjadi sumber kegaduhan.
Mengapa?
Karena ICMI memiliki tradisi bahwa siapa saja dapat menjadi calon pemimpin sepanjang memenuhi ketentuan organisasi.
Setidaknya ada tiga kategori yang perlu diperhatikan.
Pertama, kriteria administratif.
Seseorang yang ingin memimpin ICMI harus memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam AD/ART dan mekanisme organisasi. Ini merupakan pintu pertama yang harus dihormati.
Kedua, kriteria substantif.
Ketua ICMI bukan sekadar orang yang memenuhi syarat administrasi. Ia harus memiliki kapasitas dan karakter sebagai cendekiawan muslim: memiliki wawasan keislaman, intelektualitas, integritas, kepedulian sosial, kemampuan membaca persoalan dan keberanian menawarkan solusi.
Ketiga, kriteria strategis.
Ini juga penting.
Ketua ICMI Aceh lima tahun ke depan haruslah sosok yang mampu bekerja dalam strategi kebersamaan membangun negeri. Bukan hanya pandai berbicara, tetapi mampu membangun jaringan, merangkul berbagai potensi, menjembatani perbedaan, menghidupkan organisasi dan menerjemahkan gagasan menjadi kerja nyata.
Karena itu, kepemimpinan ICMI tidak cukup hanya kuat secara personal. Ia harus kuat secara kolektif.
Kolektif Kolegial: Bukan Sekadar Istilah
Di sinilah konsep kolektif kolegial menjadi sangat penting.
Kolektif kolegial berarti keputusan, tanggung jawab dan kerja organisasi tidak bertumpu pada satu orang. Kepemimpinan dibangun melalui kebersamaan para kolega, dengan penghormatan terhadap kompetensi, musyawarah dan pembagian tanggung jawab.
Dalam literatur manajemen, Peter F. Drucker berkali-kali menekankan bahwa organisasi yang efektif bukanlah organisasi yang bergantung pada seorang superman, melainkan organisasi yang mampu mengoptimalkan kekuatan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Konsep teamwork yang dikembangkan dalam berbagai literatur manajemen modern juga menunjukkan bahwa kinerja terbaik lahir ketika individu-individu dengan kompetensi berbeda mampu bekerja menuju tujuan bersama.
Dengan demikian, ketua bukan “pemilik” organisasi. Ketua adalah mandataris organisasi.
Sekretaris bukan sekadar pelengkap. Bendahara bukan hanya penjaga kas. Para wakil ketua bukan dekorasi struktur. Seluruh pengurus adalah bagian dari mesin kebersamaan yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab.
Kolektif kolegial berarti ketika berhasil, kita mengatakan kita berhasil. Ketika menghadapi masalah, kita mengatakan kita hadapi bersama.
Tidak boleh ada budaya “program saya”, “gagasan saya”, atau “kelompok saya”. Yang harus tumbuh adalah program ICMI, gagasan ICMI dan kepentingan masyarakat Aceh.
Dari Kompetisi Menuju Kolaborasi
Musywil memang memiliki dimensi demokrasi. Ada proses memilih dan dipilih. Ada kemungkinan perbedaan pandangan. Itu sesuatu yang sehat.
Tetapi demokrasi organisasi jangan sampai melahirkan perpecahan setelah musyawarah selesai.
Kalau sebelum Musywil kita bersaing, setelah Musywil kita harus kembali menjadi kolega.
Kalau sebelum pemilihan ada beberapa nama, setelah keputusan ditetapkan semua harus kembali menjadi satu keluarga besar ICMI.
Sebab Aceh terlalu besar untuk dibangun oleh satu kelompok. Persoalan Aceh terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu orang.
Karena itu, siapa pun yang terpilih nantinya, ia harus mampu merangkul semua potensi.
Yang tidak terpilih tidak boleh merasa kalah. Yang terpilih tidak boleh merasa menang sendirian.
Yang menang sesungguhnya adalah ICMI dan masyarakat Aceh.
ICMI sebagai Rumah Besar
Saya membayangkan Musywil ICMI Aceh 2026 bukan hanya sebagai forum memilih ketua dan menyusun program kerja. Lebih dari itu, ia menjadi forum silaturahim para cendekiawan muslim se-Aceh untuk memperbarui komitmen pengabdian.
ICMI harus menjadi rumah besar bersama umat Islam, mitra pemerintah dan jembatan masyarakat.
ICMI tidak berpolitik praktis. Tetapi ICMI dapat menjalankan politik strategis: politik gagasan, politik kebajikan, politik pembangunan, politik keadilan dan politik kemaslahatan.
Politik strategis bukan berarti berebut kekuasaan. Ia berarti menggunakan kecendekiaan untuk memastikan kebijakan publik berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam posisi itu, ICMI dapat menjadi mitra kritis pemerintah: mendukung kebijakan yang baik, memberikan masukan terhadap kebijakan yang perlu diperbaiki, dan menawarkan alternatif ketika menemukan persoalan.
Pada saat yang sama, ICMI perlu menjalin kemitraan sejajar dengan perguruan tinggi, ulama, pesantren, dunia usaha, pemerintah, lembaga sosial, organisasi kepemudaan, media, komunitas dan berbagai kekuatan masyarakat lainnya.
Sebab tantangan Aceh tidak membutuhkan satu organisasi yang bekerja sendirian. Aceh membutuhkan ekosistem kolaborasi.
Dari Gagasan Menjadi Jejak
Akhirnya, Musywil ICMI Aceh 2026 harus melahirkan lebih dari sekadar kepengurusan baru. Ia harus melahirkan semangat baru.
Lebih banyak outreach. Lebih banyak kolaborasi. Lebih banyak gagasan yang menjadi kebijakan. Lebih banyak program yang menyentuh masyarakat. Lebih banyak kader yang tumbuh. Dan tentu lebih banyak jejak kebaikan yang dapat dikenang.
Kita berharap ICMI Aceh lima tahun ke depan tidak hanya dikenal karena siapa ketuanya, siapa pengurusnya atau berapa banyak kegiatannya.
ICMI harus dikenal karena apa yang telah diperbuatnya untuk Aceh.
Sebab pada akhirnya organisasi cendekiawan tidak akan dikenang karena kemegahan strukturnya, tetapi karena jejak manfaatnya.
Mari menjadikan Musywil ICMI Aceh sebagai momentum dari “sibuk mengurusi diri sendiri” menuju “sibuk memberi arti bagi negeri”.
Dari mempercantik rumah menuju membuka pintu rumah.
Dari sekadar berbicara tentang pembangunan menuju ikut menghadirkan solusi.
Dari bekerja sendiri-sendiri menuju kolektif kolegial.
Dan dari sekadar menjadi organisasi cendekiawan menuju menjadi kekuatan kecendekiaan yang hadir, bekerja dan memberi manfaat bagi Aceh.
ICMI Aceh: berpikir bersama, bekerja bersama, berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk Aceh.
Banda Aceh 7 Rabiul Awal 1448, 19 Agustus 2026
(Penulis, bendahara ICMI Aceh, aktivis/ pengurus MPP ICMI 1995-2005)
