Ketika penjajah telah pergi, tetapi keserakahan, pengkhianatan dan perebutan masih menguasai negeri
Oleh: Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Peringatan 17 Agustus telah berlalu. Peringatan 21 tahun damai Aceh juga telah lewat. Namun, tema merdeka tidak pernah benar-benar selesai. Ia tetap aktual karena kemerdekaan bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan cita-cita yang harus terus diperjuangkan.
Kita memang sudah merdeka secara politik.
Tetapi apakah kita sudah merdeka secara ekonomi?
Sudahkah merdeka secara sosial?
Sudahkah merdeka secara moral?
Dan pertanyaan yang mungkin paling menusuk: sudahkah kita merdeka dari kemunafikan?
Sebab bisa jadi penjajah telah meninggalkan negeri ini, tetapi sebagian mentalitas penjajahan justru menetap di dalam diri kita: mengambil sebanyak-banyaknya, menguasai sumber daya, memperalat orang lain, mengutamakan kelompok sendiri dan meninggalkan yang lemah di belakang.
Penjajah pergi, tetapi mental penjajah jangan-jangan masih hidup.
Merdeka, tetapi siapa yang menikmati?
Kita patut bersyukur atas kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, kita tidak akan memiliki kesempatan menentukan masa depan sendiri.
Tetapi kemerdekaan seharusnya membawa pertanyaan lanjutan:
Merdeka untuk siapa?
Jika kekayaan alam berlimpah tetapi rakyat masih miskin, ada yang harus kita evaluasi.
Jika pembangunan terus berjalan tetapi ketimpangan tetap menganga, ada yang harus kita koreksi.
Jika jabatan publik diperebutkan dengan begitu sengit tetapi pelayanan kepada publik tidak sebanding dengan perebutannya, ada yang harus kita pertanyakan.
Jika politik berubah menjadi transaksi, demokrasi kehilangan ruhnya.
Jika kebijakan publik lebih mudah dipengaruhi kepentingan daripada suara rakyat kecil, keadilan sedang berada dalam bahaya.
Dan jika sumber daya yang semestinya menjadi milik publik berubah menjadi arena perebutan segelintir kepentingan, maka kemerdekaan substantif masih menjadi pekerjaan rumah.
Negeri bisa merdeka secara konstitusional, tetapi rakyat belum tentu merdeka secara kehidupan.
Kemunafikan adalah penyakit yang menyamarkan kejahatan
Di sinilah kita perlu berani berbicara tentang kemunafikan.
Allah SWT memperingatkan:
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.”
(QS. An-Nisa: 145).
Rasulullah SAW bersabda:
“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Dusta.
Ingkar janji.
Khianat.
Tiga penyakit yang kelihatannya sederhana, tetapi jika masuk ke dalam kehidupan publik, akibatnya luar biasa.
Dusta merusak kebenaran.
Ingkar janji merusak harapan.
Khianat merusak kepercayaan.
Ketika kepercayaan publik runtuh, negara mungkin masih berdiri, pemerintahan masih berjalan, kantor masih buka, proyek masih dibangun, tetapi hubungan moral antara rakyat dan pengelola kekuasaan mulai retak.
Itulah sebabnya kemunafikan tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi belaka.
Ia bisa berubah menjadi krisis kebangsaan.
Panggung politik dan wajah ganda
Kita harus berani mengakui bahwa politik adalah salah satu ruang yang sangat rentan terhadap kemunafikan.
Di depan rakyat berbicara tentang perjuangan.
Di belakang layar menghitung keuntungan.
Di podium berbicara tentang persatuan.
Di ruang tertutup menyusun strategi untuk menyingkirkan kawan.
Saat kampanye berbicara tentang rakyat.
Setelah mendapatkan kekuasaan, rakyat kembali diminta menunggu.
Janji dibuat dengan mudah karena janji belum membutuhkan biaya.
Tetapi ketika janji harus dibayar dengan keputusan yang mengorbankan kepentingan pribadi, barulah terlihat siapa yang benar-benar amanah.
Karena itu, ukuran seorang pemimpin bukan seberapa indah ia berbicara ketika membutuhkan suara.
Ukuran pemimpin adalah apa yang ia lakukan setelah suara itu berada di tangannya.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi tangga menuju kekuasaan, lalu setelah sampai di atas tangga itu ditendang.
Politik transaksional: ketika idealisme dijual murah
Demokrasi akan kehilangan martabat ketika suara rakyat diperlakukan sebagai barang dagangan.
Pilihan politik ditukar dengan uang.
Dukungan ditukar dengan posisi.
Jabatan ditukar dengan loyalitas.
Proyek ditukar dengan kedekatan.
Kebijakan ditukar dengan kepentingan.
Jika itu menjadi kebiasaan, jangan heran jika setelah pemilu yang diperjuangkan bukan lagi kesejahteraan rakyat, tetapi pengembalian modal politik.
Di sinilah lingkaran setan dimulai.
Biaya politik tinggi.
Kekuasaan diraih dengan biaya tinggi.
Setelah berkuasa muncul dorongan mengembalikan biaya.
Sumber daya publik menjadi sasaran.
Kemudian lahirlah pembenaran.
Lalu rakyat kembali menjadi korban.
Inilah alasan mengapa perang melawan kemunafikan harus menjadi bagian dari perjuangan membangun demokrasi.
Aceh: dari laut bersama, di darat berbeda hitungan
Aceh memiliki ungkapan yang sangat dalam:
“Di laot sapeu pakat, trouh u darat laen keunira.”
Di laut sama-sama sepakat, sampai ke darat lain perhitungan.
Betapa tajamnya ungkapan ini jika kita bawa ke kehidupan hari ini.
Ketika perjuangan belum selesai, semua mengaku saudara.
Ketika kemenangan belum diraih, semua berbicara tentang kebersamaan.
Tetapi ketika pintu kekuasaan terbuka, kursi tersedia, aset diperebutkan, anggaran datang dan sumber daya dapat dikuasai, tiba-tiba persaudaraan diuji.
Yang kuat mengambil lebih banyak.
Yang dekat memperoleh lebih dahulu.
Yang memiliki akses mendapatkan kesempatan.
Yang lemah kembali ke belakang.
Dari “kita” kembali menjadi “saya”.
Inilah perubahan paling berbahaya dalam sebuah perjuangan.
Sebab perjuangan yang dimulai dengan semangat kolektif dapat berakhir menjadi pesta individual.
Yang diperjuangkan bersama, dinikmati sendiri.
Yang dikorbankan bersama, hasilnya dinikmati segelintir.
Dan rakyat yang dahulu diajak berjuang akhirnya hanya diminta memahami keadaan.
Jangan sampai damai melahirkan perebutan baru
Sudah 21 tahun Aceh menikmati perdamaian.
Ini karunia yang harus dirawat.
Tetapi perdamaian bukan sekadar tidak ada lagi suara senjata.
Perdamaian harus menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan masa depan.
Jangan sampai senjata telah berhenti, tetapi perebutan sumber daya justru semakin bising.
Jangan sampai konflik bersenjata berakhir, tetapi konflik kepentingan semakin tajam.
Jangan sampai kita bangga mengatakan Aceh telah damai, tetapi anak-anak muda masih bertanya tentang lapangan kerja, keluarga miskin masih menunggu perubahan, dan sebagian masyarakat masih merasa pembangunan belum menyentuh kehidupan mereka.
Damai harus membuat rakyat merasa lebih berdaulat atas masa depannya, bukan hanya membuat elite merasa lebih nyaman mengelola kekuasaan.
Inilah ujian besar pascakonflik.
Mochtar Lubis dan cermin yang tidak nyaman
Mochtar Lubis pernah memasukkan sifat hipokrit atau munafik sebagai salah satu ciri manusia Indonesia dalam kritiknya terhadap karakter bangsa.
Pernyataan itu mungkin terasa menyakitkan.
Tetapi cermin memang tidak selalu dibuat untuk membuat kita tersenyum.
Kadang cermin diperlukan agar kita melihat noda yang selama ini kita sembunyikan.
Kita mengecam korupsi, tetapi marah ketika tidak kebagian.
Kita berbicara tentang meritokrasi, tetapi ingin keluarga dan kelompok sendiri didahulukan.
Kita mengutuk nepotisme, tetapi membelanya ketika menguntungkan orang dekat.
Kita berbicara tentang persatuan, tetapi membangun kelompok untuk menyingkirkan kelompok lain.
Kita berbicara tentang agama, tetapi sulit berlaku jujur ketika kepentingan pribadi terganggu.
Inilah hipokrisi yang harus kita lawan.
Bukan dengan menghukum orang lain terlebih dahulu, tetapi dengan mengadili diri sendiri.
“Menggunting dalam lipatan”
Kemunafikan melahirkan pengkhianatan yang paling menyakitkan: menggunting dalam lipatan.
Orang yang berjalan bersama justru ditinggalkan ketika tujuan hampir tercapai.
Orang yang membantu perjuangan dilupakan ketika pembagian hasil dimulai.
Teman seiring berubah menjadi korban kepentingan.
Kasih sayang kalah oleh ambisi.
Persaudaraan kalah oleh jabatan.
Amanah kalah oleh aset.
Dan idealisme kalah oleh angka.
Pada titik tertentu, kita harus berani mengatakan:
Perjuangan yang kehilangan moral bukan lagi perjuangan. Ia telah berubah menjadi perebutan.
Yang harus diperjuangkan generasi Aceh
Karena itu, generasi muda Aceh jangan hanya mewarisi cerita tentang perjuangan masa lalu.
Warisi nilai perjuangannya.
Belajarlah dari para nabi yang berjuang tanpa menjadikan umat sebagai alat memperkaya diri.
Belajarlah dari ulama yang mempertahankan prinsip meskipun berhadapan dengan kekuasaan.
Belajarlah dari para pejuang kemerdekaan yang rela kehilangan harta dan nyawa agar generasi sesudahnya memperoleh kebebasan.
Mereka tidak bertanya terlebih dahulu:
“Apa bagian saya?”
Mereka bertanya:
“Apa yang bisa saya korbankan?”
Inilah mentalitas yang harus dikembalikan.
Generasi muda harus merdeka dari budaya mencari jalan pintas.
Merdeka dari budaya menjilat.
Merdeka dari politik balas jasa.
Merdeka dari mental menghalalkan segala cara.
Merdeka dari iri ketika teman berhasil.
Dan merdeka dari keinginan menguasai semuanya untuk diri sendiri.
Bersihkan hati sebelum membangun negeri
Allah telah memberikan kaidah perubahan yang sangat jelas:
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS. Ar-Ra’d: 11).
Maka jangan selalu menunggu orang lain berubah.
Mulailah dari diri sendiri.
Jika ingin pemerintahan jujur, jadilah warga yang jujur.
Jika ingin pemimpin amanah, jadilah manusia yang amanah.
Jika ingin politik bersih, jangan menjual pilihan.
Jika ingin ekonomi adil, jangan mengambil hak orang lain.
Jika ingin Aceh maju, jangan mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi.
Dan jika ingin pertolongan Allah, bersihkan hati dari penyakit yang menghalangi pertolongan itu.
Allah tidak kekurangan kekuatan untuk menolong kita.
Yang sering menjadi masalah adalah kita meminta pertolongan Allah sambil terus memelihara sifat-sifat yang menjauhkan kita dari pertolongan-Nya.
Kemerdekaan paling sulit adalah melawan diri sendiri
Kita telah berhasil mengusir penjajahan dari tanah air.
Tetapi perjuangan belum selesai.
Ada penjajahan yang harus kita usir dari hati:
penjajahan hawa nafsu.
Ada penguasa yang harus kita turunkan dari singgasana:
ego diri sendiri.
Ada monopoli yang harus kita hancurkan:
keserakahan.
Ada korupsi yang harus kita berantas:
pengkhianatan terhadap amanah.
Ada oligarki yang harus kita lawan:
kelompok kepentingan yang menempatkan diri di atas kepentingan bersama.
Dan ada musuh yang paling licin:
kemunafikan.
Ia membuat keburukan tampak baik.
Ia membuat pengkhianatan tampak sebagai strategi.
Ia membuat keserakahan tampak sebagai keberhasilan.
Ia membuat perebutan tampak sebagai perjuangan.
Ia membuat kepentingan pribadi tampak seperti kepentingan rakyat.
Karena itu, perang melawan kemunafikan adalah perang melawan pemalsuan moral.
Mari mulai kemerdekaan yang baru
Sudah waktunya kita memperluas makna kemerdekaan.
Bukan hanya merdeka dari penjajah.
Tetapi merdeka dari dusta.
Bukan hanya merdeka dari kekuasaan asing.
Tetapi merdeka dari keserakahan kekuasaan.
Bukan hanya merdeka dari eksploitasi bangsa lain.
Tetapi merdeka dari eksploitasi sesama anak bangsa.
Bukan hanya merdeka secara politik.
Tetapi merdeka secara ekonomi, sosial dan moral.
Dan bukan hanya merdeka sebagai bangsa.
Tetapi merdeka sebagai manusia yang bersih di hadapan Allah.
Mari kita bangun generasi Aceh yang tidak mudah dibeli, tidak mudah diperalat, tidak mudah diadu domba dan tidak mudah berubah ketika mendapatkan kekuasaan.
Generasi yang ketika berada di bawah tetap jujur, dan ketika berada di atas tetap amanah.
Generasi yang ketika menang tidak menghina yang kalah.
Generasi yang ketika mendapatkan kesempatan tidak melupakan teman.
Generasi yang ketika menguasai kekayaan tidak lupa kepada yang miskin.
Generasi yang memahami bahwa jabatan akan berakhir, kekayaan akan berpindah tangan, kekuasaan akan berganti, tetapi catatan amal tidak akan pernah hilang.
Sebab itu, jangan hanya bertanya:
“Siapa yang menguasai negeri ini?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Nilai apa yang menguasai hati orang-orang yang mengelolanya?”
Jika yang menguasai adalah kejujuran, amanah dan kasih sayang, negeri ini akan menemukan jalan menuju kemajuan.
Tetapi jika yang menguasai adalah dusta, khianat, keserakahan dan kemunafikan, pergantian penguasa tidak otomatis berarti pergantian nasib rakyat.
Yang berubah mungkin hanya orangnya.
Yang tidak berubah adalah penyakitnya.
Maka, mari kita mulai kemerdekaan yang baru.
Merdeka dari kemunafikan.
Merdeka dari keserakahan.
Merdeka dari pengkhianatan.
Merdeka dari politik transaksional.
Merdeka dari budaya “saya harus mendapatkan bagian”.
Merdeka dari ego yang memecah persaudaraan.
Karena sesungguhnya, penjajah yang paling sulit diusir bukan yang berada di luar pagar negeri, melainkan yang bersembunyi di dalam hati.
Dan kemerdekaan yang paling tinggi bukanlah kebebasan melakukan apa saja.
Kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk tetap memilih yang benar ketika kita mempunyai kesempatan untuk berbuat salah.
Inilah perjuangan kita berikutnya.
Bukan sekadar mempertahankan tanah yang telah merdeka.
Tetapi memerdekakan manusia yang hidup di atasnya.
Bukan sekadar merawat perdamaian.
Tetapi memastikan perdamaian melahirkan keadilan.
Bukan sekadar membangun ekonomi.
Tetapi memastikan kekayaan memberi kesejahteraan.
Bukan sekadar melahirkan pemimpin.
Tetapi melahirkan pemimpin yang amanah.
Dan bukan sekadar mewariskan Aceh dan Indonesia kepada generasi berikutnya.
Tetapi mewariskan manusia-manusia yang merdeka jiwanya, bersih hatinya, lurus perkataannya, benar tindakannya dan dekat kepada Allah SWT.
Karena negeri yang benar-benar merdeka bukan hanya negeri yang bebas dari penjajahan, tetapi negeri yang rakyat dan pemimpinnya telah belajar membebaskan diri dari kemunafikan.
Mari merdeka. Kali ini, dari dalam diri sendiri.
Wallahu a’lam
Darussalam 19 Rabiul Awal 1448, 1 September 2026
(Penulis, akademisi UIN Ar-Raniry)
