Oleh Saifuddin A. Rasyid
Al-Rasyid.id | Ada sesuatu yang terasa kurang sehat dalam cara kita memperlakukan sebuah kekeliruan kecil. Satu ucapan keliru tentang angka upah pengupas bawang dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 tiba-tiba membesar menjadi bahan perdebatan, olok-olok, sindiran dan pertengkaran yang dilempar ke sana kemari di langit media sosial.
Padahal, kalau kita letakkan persoalan ini secara proporsional, pokok masalahnya sederhana: ada kekeliruan penyebutan angka, bukan sebuah alasan untuk menghabiskan energi bangsa berhari-hari.
Dalam pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan kisah tentang seorang perempuan bernama Susanah yang dikaitkan dengan pekerjaan dan penghasilan dari aktivitas yang berhubungan dengan bawang. Dalam penyebutan angka, Presiden menyebut upah sekitar Rp700 ribu per kilogram. Angka itu kemudian menjadi viral karena sangat jauh dari realitas upah pengupas bawang yang selama ini ditemukan di berbagai daerah.
Sebagai pembanding, laporan tentang buruh pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati menyebut upah sekitar Rp3.000 per kilogram, sementara sejumlah kisah buruh pengupas bawang di daerah lain juga menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. (Antara News)
Belakangan muncul pula informasi dan klarifikasi mengenai identitas serta angka yang sebenarnya, sehingga persoalan semakin ramai. Namun justru di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Apakah setiap kekeliruan harus dijadikan bola yang terus ditendang ke sana kemari?
Tentu tidak.
Pemimpin juga manusia
Presiden adalah manusia. Ia bisa salah menyebut angka, salah membaca informasi, salah mengucapkan istilah atau terpeleset dalam sebuah pidato. Kedudukan sebagai presiden memang membuat setiap ucapan menjadi penting dan memiliki konsekuensi yang lebih besar, tetapi kedudukan itu tidak menjadikan seorang manusia bebas dari kemungkinan salah.
Karena itu, sikap yang sehat bukanlah membenarkan kekeliruan, tetapi juga bukan membesar-besarkannya tanpa batas.
Kalau seorang pemimpin keliru, rakyat berhak mengoreksi. Bahkan dalam demokrasi, kritik kepada pemerintah adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang membantu memperbaiki keadaan, bukan kritik yang sekadar memuaskan kemarahan.
Allah mengajarkan:
“Dan hendaklah kamu saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”
(QS. Al-Ma’idah: 2)
Maka kalau seorang pemimpin salah menyebut angka, sampaikanlah: Pak Presiden, angka itu keliru. Data yang benar demikian. Mohon diperbaiki. Selesai.
Kalau diperlukan, pemerintah memberikan klarifikasi. Kalau Presiden perlu meralat, ratakan. Kalau data dari pembantu presiden ternyata keliru, perbaiki sistem penyediaan datanya.
Itulah budaya koreksi. Bukan budaya mempermalukan. Islam mengajarkan memperbaiki, bukan mempermalukan
Islam tidak mengajarkan kita untuk membiarkan kesalahan. Tetapi Islam juga tidak mengajarkan kesalahan orang lain menjadi bahan hiburan.
Nabi Muhammad ﷺ bersabda:
“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya…”
Prinsip ini mengajarkan adanya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Namun cara melakukan perbaikan juga harus mempertimbangkan hikmah, maslahat dan akhlak.
Allah berfirman:
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.”
(QS. An-Nahl: 125)
Karena itu, seorang Muslim ketika melihat kesalahan orang lain seharusnya bertanya lebih dahulu: Apa yang dapat saya lakukan agar kesalahan ini menjadi benar?
Bukan: Bagaimana kesalahan ini bisa saya gunakan untuk mempermalukan dia lebih lama?
Perbedaannya sangat besar.
Kalau kita sendiri yang keliru, Islam juga mengajarkan agar segera kembali kepada kebenaran. Allah membuka pintu taubat:
“Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat dan Dia Maha Penyayang.”
(QS. Al-Baqarah: 222)
Kesalahan tidak perlu dipelihara. Segera diperbaiki. Jika menyangkut hak manusia, meminta maaf kepada manusia. Jika menyangkut dosa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu merugikan orang lain, perbaiki kerugiannya.
Itulah keberanian moral.
Orang besar bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang berani mengakui, memperbaiki dan belajar dari kesalahannya.
Jangan jadikan orang yang keliru sebagai bulan-bulanan
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika sebuah kesalahan kemudian menjadi bahan gunjingan tanpa akhir.
Hari ini soal bawang. Besok soal angka lain. Lusa soal kalimat lain. Setiap kekeliruan dipotong menjadi meme, dipelintir menjadi ejekan, lalu diproduksi kembali berkali-kali sampai masyarakat lupa apa sesungguhnya persoalan yang hendak diperbaiki.
Di sinilah energi bangsa terbuang.
Allah memberikan peringatan yang sangat keras:
“Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.”
(QS. Al-Hujurat: 12).
Nabi ﷺ bahkan menjelaskan dengan sangat terang makna ghibah: menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Ketika para sahabat bertanya bagaimana jika apa yang dibicarakan itu memang benar, Nabi menjawab bahwa jika benar, itulah ghibah; jika tidak benar, maka menjadi buhtan atau tuduhan dusta. (Sunnah)
Ini penting.
Benarnya sebuah kesalahan tidak otomatis membuat kita bebas menggunjing orang yang melakukan kesalahan itu.
Ada perbedaan antara kritik untuk perbaikan dan ghibah untuk pelampiasan.
Mengoreksi angka adalah kritik.
Menginformasikan data yang benar adalah kritik.
Meminta pemerintah memperbaiki mekanisme verifikasi adalah kritik.
Tetapi mengulang-ulang kekeliruan seseorang hanya untuk menertawakan, merendahkan dan membangun kebencian terhadap pribadinya, itu sudah bergerak ke wilayah yang sangat berbeda.
Ghibah ternyata juga menguras kesehatan psikologis
Menariknya, peringatan agama tentang bahaya ghibah memiliki resonansi dengan temuan psikologi modern.
Penelitian mengenai negative workplace gossip menunjukkan bahwa gosip negatif berkaitan dengan meningkatnya psychological distress dan menurunnya kesejahteraan subjektif pada orang yang menjadi sasaran. Penelitian lain menemukan bahwa gosip negatif dapat berkaitan dengan rasa tidak aman secara psikologis dan kecenderungan pengucilan sosial.
Penelitian yang terbit pada 2026 juga menemukan hubungan antara gosip negatif di tempat kerja, tekanan psikologis dan kelelahan emosional.
Artinya, kebiasaan menggunjing bukan hanya merusak orang yang menjadi sasaran. Lingkungan sosial yang dipenuhi gosip negatif juga dapat membentuk suasana psikologis yang tidak sehat.
Kita menjadi mudah curiga.
Mudah marah.
Mudah merendahkan.
Mudah mencari kesalahan.
Dan akhirnya, kita kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara proporsional.
Yang lebih berbahaya, kita dapat menikmati kesalahan orang lain karena merasa diri kita lebih baik.
Padahal siapa yang menjamin bahwa besok kita tidak akan melakukan kesalahan?
Hari ini kita menertawakan orang yang salah menyebut angka. Besok mungkin kita salah menghitung. Hari ini kita mencibir orang yang salah mengucapkan sesuatu. Besok mungkin lidah kita sendiri terpeleset.
Karena itu, berhati-hatilah.
Jangan terlalu cepat menikmati kesalahan orang lain, karena hidup kadang membawa kita ke tempat yang sama.
Pemimpin perlu dikoreksi, tetapi jangan dipermalukan
Tentu saja tulisan ini bukan pembelaan terhadap setiap kekeliruan Presiden.
Justru sebaliknya. Karena Presiden adalah kepala pemerintahan dan simbol negara, akurasi informasi dalam pidato publik sangat penting. Angka yang disebut Presiden bukan sekadar angka. Ia bisa menjadi bahan pemberitaan, bahan kebijakan, bahkan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Karena itu, kecenderungan munculnya kekeliruan angka atau informasi dalam pidato Presiden perlu menjadi catatan serius bagi para pembantu Presiden.
Jangan semua beban diletakkan di pundak Presiden.
Ada menteri, staf khusus, penasihat, tim komunikasi, penyusun pidato, analis data dan berbagai perangkat pemerintahan yang semestinya memastikan bahwa informasi yang sampai ke podium kepresidenan telah diverifikasi dengan baik.
Jika sebuah angka terasa tidak masuk akal, harus ada sistem yang bertanya sebelum angka itu dibacakan.
Jika sebuah nama belum terverifikasi, jangan dimasukkan. Jika sebuah data belum pasti, jangan disampaikan sebagai fakta.
Presiden perlu dibantu agar tidak tersandung oleh informasi yang sebenarnya bisa diperiksa sebelumnya.
Inilah salah satu bentuk loyalitas yang benar kepada pemimpin.
Loyalitas bukan selalu mengatakan, “Bapak benar.”
Loyalitas terkadang justru berbunyi, “Pak, mohon berhenti sebentar. Data ini perlu diperiksa lagi.”
Jangan habiskan energi bangsa untuk kulit bawang
Bangsa ini mempunyai persoalan yang jauh lebih besar daripada satu angka yang keliru disebut.
Masih ada kemiskinan yang harus ditangani. Ada lapangan kerja yang harus diperluas.
Ada harga pangan yang harus dijaga. Ada pendidikan yang harus diperbaiki. Ada kesehatan rakyat yang harus diperkuat.
Ada desa-desa yang membutuhkan pembangunan.
Ada petani, nelayan, buruh dan pelaku UMKM yang membutuhkan keberpihakan kebijakan.
Ada generasi muda yang harus disiapkan menghadapi masa depan.
Energi bangsa terlalu mahal kalau dihabiskan untuk bersilat lidah tentang satu kesalahan ucapan.
Kita boleh mengoreksi.
Kita boleh mengkritik.
Kita boleh meminta pertanggungjawaban.
Tetapi setelah koreksi dilakukan, mari kembali bekerja.
Jangan setiap kekeliruan kecil menjadi alasan untuk mempertajam permusuhan politik.
Jangan setiap terpelesetnya lidah menjadi bahan untuk membangun kebencian.
Jangan pula setiap kritik dibalas dengan upaya mempertahankan citra seolah-olah pemerintah tidak pernah salah.
Pemimpin perlu rendah hati menerima koreksi. Rakyat juga perlu dewasa dalam memberikan koreksi.
Energi bangsa untuk membangun
Saya kira inilah pelajaran yang lebih penting dari “ricuh kulit bawang” ini.
Kesalahan harus diperbaiki, bukan dipelihara.
Pemimpin harus dikoreksi, bukan dipuja tanpa kritik.
Rakyat harus kritis, tetapi tetap berakhlak.
Pemerintah harus terbuka terhadap koreksi, tetapi tidak perlu setiap saat sibuk mempertahankan citra.
Dan masyarakat jangan sampai kehilangan waktu produktif hanya karena terlalu lama membicarakan kesalahan seseorang.
Kita membutuhkan budaya tabayyun, bukan budaya viral.
Kita membutuhkan budaya islah, bukan budaya mempermalukan.
Kita membutuhkan budaya saling menasihati, bukan budaya saling menjatuhkan.
Rasulullah ﷺ mengajarkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam. Prinsip ini terasa semakin penting di zaman media sosial, ketika satu kalimat dapat berlipat menjadi ribuan kalimat hanya dalam beberapa menit.
Maka, mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran bersama.
Jika Presiden keliru, koreksi dengan baik.
Jika pembantu Presiden keliru memberikan data, perbaiki sistemnya.
Jika Presiden perlu meralat, ralat dengan lapang dada.
Jika kita menemukan kesalahan, jangan jadikan bahan ghibah.
Dan jika kita sendiri yang keliru, segeralah mengakuinya, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia dan memperbaikinya.
Sebab negeri ini tidak akan menjadi lebih maju hanya karena kita paling pintar menemukan kesalahan orang lain.
Negeri ini akan maju ketika energi kita dialihkan dari memperpanjang kesalahan kepada mempercepat perbaikan.
Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk mengupas kulit bawang.
Kupas masalahnya, ambil isinya, perbaiki yang keliru, lalu mari kembali bekerja membangun Indonesia.
Wallahu a’lam
Banda Aceh, 5 Rabiul Awal 1448, 18 Agustus 2026
(Penulis, pengamat sosial dan keislaman, tinggal di Barabung Aceh Besar)
